menu.jpg
 
Pejabat Daerah Dibidik KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa sejumlah pejabat daerah terkait kasus korupsi pemberian hadiah kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Pejabat yang turut diperiksa antara lain Bupati Teluk Wondama Zeth Barnabas Marani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mimika Dominggus Robert Mayaut, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Wondama Sanudju.
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka INS (I Nyoman Suisnaya)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat (7/10).

KPK juga memeriksa beberapa pegawai swasta, seperti Akhmad Busyra, Sinta Ekawati, dan Rochyati.
Keterlibatan pejabat daerah terungkap ketika tersangka membeberkan kepada penyidik KPK tentang peran mereka. Tersangka Nyoman dan Dadong Irbarelawan pernah mengatakan pembahasan program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kawasan Transmigrasi pada 9 Agustus lalu mengundang seluruh daerah penerima. Pertemuan itu membahas teknis DPPID Transmigrasi untuk 19 kabupaten berbiaya Rp 500 miliar pada APBN-Perubahan 2011.
Daerah penerima DPPID Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah Kabupaten Sarolangun (Rp 24,6 miliar (M)), Ogan IIir (Rp 10 M), Bengkulu Utara (Rp 76,7 M), Mesuji (Rp 57,89 M), Kapuas (Rp 17,2), Pulang Pisau (Rp 33 M), Paser (Rp 30,3 M), Buol (Rp 41,68 M), Tojo Una-Una (Rp 10 M), Pinrang (Rp 7 M), Takalar (Rp 18 M), Wajo (Rp 30 M), Muna (Rp 20 M), Bima (Rp 20 M), Maluku Tengah (Rp 30 M), Mimika (Rp 15 M), Keerom (Rp 20 M), Manokwari (Rp 22 M), dan Teluk Wondama (Rp 16 M).
Kasus ini terbongkar setelah KPK menangkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus lalu. Komisi juga menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati.

Selain menangkap ketiga orang tersebut, KPK juga menyita uang yang diduga suap sebesar Rp 1,5 miliar. Uang ini akan diberikan kepada Menteri Muhaimin sebagai hadiah Lebaran. Pemberian uang itu diduga ada kaitannya dengan proyek DPPID Kawasan Transmigrasi. KPK selanjutnya menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Menteri Muhaimin Iskandar. Dari pengakuan tersangka, diperoleh keterangan bahwa Ali dan Sindu sebagai orang dekat Muhaimin. Keduanya bersama Iskandar Pasajo alias Acos (disebut sebagai staf Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung) pernah datang ke kantor Kementerian pada April lalu dan menawarkan proyek DPPID di kawasan transmigrasi pada APBN-Perubahan 2011. Ketiganya meminta komitmen fee 10 persen dari proyek itu.

Dharnawati disebut mendapat proyek di empat kabupaten berbiaya Rp 73 miliar, di antaranya Teluk Wondama, Mimika, Keerom, dan Manokwari.

Muhaimin yang pernah diperiksa KPK membantah semua tuduhan kepadanya. Ali, Sindu, dan Acos juga membantahnya.
Satu lagi nama yang juga diperiksa pada Jumat ini adalah Dany S. Nawawi. Calon legislatif Partai Hanura pemilu 2009 ini disebut-sebut terlibat dalam kasus suap di Kementerian Transmigrasi. jk

Berita lainnya
Korupsi Dinasti Dilaporkan ke KPK
APBD Disorot, Perizinan Jadi Celah...
Kejaksaan Usut Korupsi Reklame
Keluarkan SP3, Kapolda Bali Dilapo...
Korupsi Fungsi Hutan, Annas Maamum...
Koruptor Lihai Ada di Jatim
KPK juga Sidik Korupsi Fuad saat J...
Rekening Gendut Foke Diusut KPK
Korupsi Proyek SDN Rangkah Siap Di...
Angkasa Pura Laporkan Gratifikasi ...
2015, Targetkan Penyidikan Kasus K...
Bongkar, Korupsi Dinasti di Jatim
KPK Periksa 2 Saksi Suap Bangkalan
Kejati Kantongi Calon Tersangka Hi...
Foke dan Nur Alam Masuk Rekening G...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  66