menu.jpg
 
Pejabat Daerah Dibidik KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa sejumlah pejabat daerah terkait kasus korupsi pemberian hadiah kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Pejabat yang turut diperiksa antara lain Bupati Teluk Wondama Zeth Barnabas Marani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mimika Dominggus Robert Mayaut, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Wondama Sanudju.
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka INS (I Nyoman Suisnaya)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat (7/10).

KPK juga memeriksa beberapa pegawai swasta, seperti Akhmad Busyra, Sinta Ekawati, dan Rochyati.
Keterlibatan pejabat daerah terungkap ketika tersangka membeberkan kepada penyidik KPK tentang peran mereka. Tersangka Nyoman dan Dadong Irbarelawan pernah mengatakan pembahasan program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kawasan Transmigrasi pada 9 Agustus lalu mengundang seluruh daerah penerima. Pertemuan itu membahas teknis DPPID Transmigrasi untuk 19 kabupaten berbiaya Rp 500 miliar pada APBN-Perubahan 2011.
Daerah penerima DPPID Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah Kabupaten Sarolangun (Rp 24,6 miliar (M)), Ogan IIir (Rp 10 M), Bengkulu Utara (Rp 76,7 M), Mesuji (Rp 57,89 M), Kapuas (Rp 17,2), Pulang Pisau (Rp 33 M), Paser (Rp 30,3 M), Buol (Rp 41,68 M), Tojo Una-Una (Rp 10 M), Pinrang (Rp 7 M), Takalar (Rp 18 M), Wajo (Rp 30 M), Muna (Rp 20 M), Bima (Rp 20 M), Maluku Tengah (Rp 30 M), Mimika (Rp 15 M), Keerom (Rp 20 M), Manokwari (Rp 22 M), dan Teluk Wondama (Rp 16 M).
Kasus ini terbongkar setelah KPK menangkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus lalu. Komisi juga menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati.

Selain menangkap ketiga orang tersebut, KPK juga menyita uang yang diduga suap sebesar Rp 1,5 miliar. Uang ini akan diberikan kepada Menteri Muhaimin sebagai hadiah Lebaran. Pemberian uang itu diduga ada kaitannya dengan proyek DPPID Kawasan Transmigrasi. KPK selanjutnya menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Menteri Muhaimin Iskandar. Dari pengakuan tersangka, diperoleh keterangan bahwa Ali dan Sindu sebagai orang dekat Muhaimin. Keduanya bersama Iskandar Pasajo alias Acos (disebut sebagai staf Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung) pernah datang ke kantor Kementerian pada April lalu dan menawarkan proyek DPPID di kawasan transmigrasi pada APBN-Perubahan 2011. Ketiganya meminta komitmen fee 10 persen dari proyek itu.

Dharnawati disebut mendapat proyek di empat kabupaten berbiaya Rp 73 miliar, di antaranya Teluk Wondama, Mimika, Keerom, dan Manokwari.

Muhaimin yang pernah diperiksa KPK membantah semua tuduhan kepadanya. Ali, Sindu, dan Acos juga membantahnya.
Satu lagi nama yang juga diperiksa pada Jumat ini adalah Dany S. Nawawi. Calon legislatif Partai Hanura pemilu 2009 ini disebut-sebut terlibat dalam kasus suap di Kementerian Transmigrasi. jk

Berita lainnya
Mirip P2SEM, Tanpa Rekom Keluarga ...
Hakim Lepas Terdakwa Anggota DPRD ...
Pembangunan Box Culvert Beraroma K...
Dibobol Yudi Rp 53 M, Disusul Poli...
ICW:Calon Ketua DPR dari Golkar Di...
Kejagung dan MA Dituding Tebang Pi...
KPK Bidik Petinggi BCA
Tersangka Korupsi Tak Ditahan
Penyidikan Pembangunan Gedung BC D...
Korupsi Alkes, Mantan Direktur RS...
KPK Periksa Bonaran Sebagai Tersan...
KPK Tetapkan Gubernur Riau Tersang...
Gubernur Riau asal Golkar Ditangka...
Penyidikan Kasus Lama Mandeg
Divonis Korupsi, Anas Berulah Lagi
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  82