SURABAYA- Sampai kemarin, Fery Sultan masih bungkam. Surabaya Pagi menghubungi melalui teleponnya di nomor 0811321188 miliknya dan sms tidak dijawab. Beberapa petugas kantornya yang ditemui menginformasikan bahwa Fery Sultan dalam seminggu ini sering murung dan lebih suka tinggal di ruangan kerjanya yang sekaligus rumahnya.

Wartawan Surabaya Pagi, Kamis sore (12/7) pukul 17.53 menghubungi HP Fery sampai 3x, juga tidak diangkat. Sementara Rabu sore pukul 17.40 wib, Surabaya Pagi mengirim SMS (short massage service) ke nomor HPnya Fery, juga tidak dijawab. Padahal sms itu berisi pertanyaan untuk klarifikasi hasil temuan Surabaya Pagi diluar. Berikut SMS Surabaya Pagi hari Rabu pukul 17.40 wib ke nomor 0811321188. Selamat sore pak Fery Sultan. Sy konfirmasi bbrp informasi yg perlu bpk jelaskan agar jelas 1) beberapa pengusaha tionghoa Sby mengatakan Anda bisa mengurus kasus2 di Polda. Misal kasus tanah di kampus C antara Griyo Mapan vs Pangestu; kasus Griyo mapan vs boenarto dan menangani kasus2 tanah yg diurus Agus Angkriwang 2) informasi yang masuk bahwa pak Liem pernah Anda penjarakan ketika pak liem sengketa dgn pak Sukhohin 3) Bahwa Anda langganan tongkat komando dari emas di kerajinan mas pak Young alias pak Gani, di Dharmahusada Utara, 4) Kenapa website Angezo & Partner Law Firm hanya ditulis commng soon, tidak ada pengurus law firm dan nama-nama lawyernya 5) Kalangan pengusaha mendengar anda mengklaim dekat dengan beberapa jenderal termasuk kapolda jatim lama Irjen Heru Susanto. Terima kasih jawabannya. Salam hormat.


Semalam (12/7) Dekan Fakultas Hukum Unair Prof Dr M Zaidun SH, MSi menilai pedagang yang membuka kantor law firm tapi dirinya bukan advokat, patut dicurigai ada unsur penipuan. Mengingat, law firm itu ijinnya personal, bukan kantor. “Ada unsur penipuannya. Harus ada yang berani melaporkan ke polisi, jika ada yang menjadi korban,” kata Zaidun saat dimintai tanggapannya mengenai Ferry Sultan yang memiliki kantor law firm di Jl Manyar Kertoarjo V No. 59-61 Surabaya, persis di depan toko swalayan Bonnet.

Selama ini, lanjut Zaidun, makelar kasus bergerak secara sendiri-sendiri tanpa memiliki kantor yang jelas. Sedang pihak berperkara menggunakan jasa markus itu, karena tidak yakin dirinya benar secara hukum. Dampaknya, juga tidak yakin berhasil jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan. “Hal seperti itu biasanya juga ada unsur penyuapan,” terang Zaidun, kepada Surabaya Pagi.

Menurut Zaidun, markus yang memiliki kantor law firm tidak banyak. Tapi keberadaan mereka jelas meresahkan bagi para pencari keadilan. Parahnya lagi, lembaga hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, juga memberi celah atau peluang pada markus tersebut. “Makanya harus ada yang berani melaporkan, agar polisi bisa bertindak,” tandasnya.

Kata Zaidun, untuk melaporkan markus model ini tidak sulit. Jika ada markus berkedok kantor law firm, mudah dideteksi. diantaranya ada perjanjian-perjanjian yang diteken kedua belah pihak. Bukti ini merupakan langkah awal untuk membongkar penipuan markus yang berkedok kantor law firm.

Sementara Pakar Hukum pidana Universitas Bhayangkara, Dr. Umar Sholahuddin, yang dihubungi terpisah menyatakan kantor hukum yang dikelola bukan pengacara akan menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dengan advokat yang masuk dalam lingkup law firm tersebut. Hal ini terkait dengan status pengacara yang independen yaitu tidak boleh mencampur adukkan antara hukum dengan bisnis. "Kalau kemudian ada pengacara yang melakukan itu maka ia bisa kena sanksi sampai pencabutan ijin kepengacaraannya." jelasnya.


Menarik Dana untuk Hadiah Kapolda

Seorang pengembang di kawasan Surabaya Timur yang mengenal Fery Sultan, menceritakan pengalamannya bergaul dengan Fery. Ia termasuk pengusaha Surabaya yang diajak urunan untuk kado Kapolda baru dan lama. Besarnya iuran Rp 50 juta per-pengusaha. “Itu terjadi lima tahun yang lalu. Urunannya Rp 50 juta per-pengusaha. Enak di Fery seolah dia yang berjasa, padahal kado itu urunan pengusaha’’ jelas seorang pengembang Surabaya Timur, Rabu pagi yang lalu (11/7).

Atas praktik semacam itu, Polda Jawa Timur terkejut. “Itu tidak benar dan saya bantah keras. Jika sekarang masih ada, tolong sebutkan Kapolda mana yang pernah mendapat perlakukan seperti itu. Silakan sebutkan namanya, akan kita tindak tegas sesuai aturan. Kita tak peduli itu siapa?. karena kita mau ingin baik. Kita (Polri-red) disini mencoba menjadi baik, tapi jangan dikotori dengan hal-hal yang membuat polisi menjadi buruk,” tegas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Timur Kombes Pol Hilman Thayib, di ruang kerjanya Rabu kemarin (11/7).

Masih menurut mantan Kapoltabes Banjarmasin, Polri saat ini terus berusaha berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan percaya dengan markus. Jika ada markus, silakan lapor ke humas,” tandasnya. Apalagi masyarakat saat ini cerdas, dalam bersikap, apalagi mereka yang berperkara di Polri. Polisi sendiri akan memberikan SP2HP “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan“ kepada pelapor.

Terkait Fery Sultan yang dibicarakan kalangan pengusaha Tionghoa bahwa Fery kerap memberikan tongkat komando berlapis emas kepada beberapa pejabat di kepolisian, Kabid Humas menegaskan tidak pernah ada. “ Mana ada itu,” herannya. Beberapa pengusaha dan seorang advokat senior pernah tahu dan mendengar bahwa Fery sering pesan tongkat komando berlapis emas di pengrajin emas bernama Young alias Pak Gani, beralamat di Dharmahusada Utara. Harga satu tongkat berlapis emas sekitar Rp 70 juta. N nt/arf/bi/007