RENCANA pemerintah untuk menaikkan gaji pejabat yang akan diterima pada Maret 2010 sungguh merupakan rencana yang harus dipikir ulang. Rencana tersebut tentu menimbulkan respons dan penilaian yang berbeda-beda dari masyarakat. Berdasarkan jejak pendapat 66.5% masyarakat Jawa Timur tidak setuju apabila gaji gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat daerah lainnya dinaikkan.

Ketidaksetujuan masyarakat tersebut tentu sangat beralasan. Menurut penulis, setidaknya ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan mengapa mereka tidak setuju. Pertama, mungkin karena mereka menilai bahwa kinerja pemerintah atau pejabat, baik eksekutif ataupun legislatif selama ini masih belum maksimal, bahkan masih terkesan main-main. Sehingga tidak layak jika kinerja yang terkesan main-main itu dihargai dengan gaji yang begitu besar.

Alasan kedua, mungkin karena masyarakat memandang bahwa kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan segala bentuk ketimpangan sosial masih terjadi di mana-mana. Banyak masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan, keterbatasan tempat tinggal, keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maupun keterbatasan sandang dan pangan. Banyak juga masyarakat yang masih kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang menjanjikan, sehingga mereka terpaksa menganggur dalam kemiskinan. Di Jawa Timur saja jumlah kemiskinan masih relatif banyak, sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah rumah tangga miskin mencapai 3.079.822 keluarga.

Alasan ketiga, mungkin masyarakat menganggap bahkan meyakini bahwa menaikkan gaji pejabat bukanlah solusi untuk meningkatkan kualitas kinerja pejabat atau pelayanannya terhadap publik sebagaimana yang menjadi alasan pemerintah. buktinya, puluhan juta gaji yang diterima oleh pejabat saat ini tidak berbanding lurus dengan kinerja yang dimilikinya. Padahal, gaji puluhan juta tersebut kalau diukur dengan kacamata masyarakat kecil (wong cilik) merupakan gaji yang sangat besar dan cukup untuk biaya hidup selama berbulan-bulan.

Semangat Pengabdian
Sangat ironis, ketika kebanyakan masyarakat masih mengalami keterbatasan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, malah pemerintah merencanakan kenaikan gaji pejabat dengan alasan agar kinerja dan pelayanannya semakin meningkat. Kualitas kinerja dan pelayanan yang bagus memang sangat dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah sebagai abdi masyarakat seharusnya berpikir ulang betulkah kenaikan gaji itu akan menjamin terhadap peningkatan kualitas kinerja pejabat.

Menurut penulis, kenaikan gaji tersebut tidak akan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas kinerja pejabat. Sebab bagus dan tidaknya kualitas kinerja para pejabat tidaklah dipicu oleh besar kecilnya gaji atau uang yang mereka terima. Melainkan disebabkan oleh semangat pengabdian yang mereka miliki. Kalau mereka betul-betul mempunyai semangat pengabdian yang besar terhadap masyarakat, maka walaupun gaji yang mereka terima kecil (sedikit), mereka tetap akan semangat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki. Sebaliknya, walaupun gaji yang mereka terima sangat besar, akan tetapi tidak diimbangi dengan semangat pengabdian yang besar pula, maka kualitas kinerja dan pelayanan mereka tetap akan buruk.

Semangat pengabdian inilah yang sebenarnya harus ditumbuhkan di setiap jiwa masing-masing pejabat. Semangat pengabdian tidak bisa diukur dan dibeli dengan uang (gaji), melainkan ia tumbuh dari kesadaran individu pejabat atas dasar tanggung jawab dan kewajiban yang mereka emban.

Harus diakui, selama ini kebanyakan pejabat-pejabat kita, baik eksekutif maupun legislatif, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, masih menjadikan kekuasaan atau jabatan sebagai media untuk menumpuk harta kekayaan. Akibatnya apapun akan mereka lakukan demi kekayaan itu, tidak peduli itu halal atau haram, dan juga tidak peduli itu akan menjadikan rakyat semakin melarat. Wajar kalau sampai saat ini yang namanya sogok-menyogok, korupsi, dan eksploitasi masih menjadi bagian dari prilaku pejabat-pejabat kita.
Seharusnya, para pejabat itu sadar bahwa kekuasaan dan jabatan adalah sarana untuk mengabdi dengan sepenuh hati kepada masyarakat. Jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Kembali pada masalah kenaikan gaji para pejabat, kalau boleh negative thinking, menurut penulis rencana kenaikan gaji tersebut tidak lain hanya dipicu oleh kepentingan dan “kerakusan” mereka terhadap uang negara (baca: uang rakyat). Kalau memang mereka mau mengedepankan hati nurani seharusnya mereka sadar bahwa di sana-sini masih banyak masyarakat yang hidup dalam segala keterbatasan. Mereka butuh kepedulian dan bantuan para pejabat atau pemerintah. Mereka butuh kebijakan yang betul-betul berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan pejabat.

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis berharap agar pemerintah berpikir ulang tentang rencana menaikkan gaji pejabat pada bulan Januari 2010 mendatang. mengingat kenaikan itu bukanlah jaminan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pejabat terhadap publik. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hidup serba melarat. Sehingga apa tidak lebih baik kalau pemerintah mengalihkan rencana kenaikan gaji tersebut terhadap masalah pengentasan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan semacamnya. Dalam kondisi demikian, kalau pemerintah memaksa menaikkan gaji pejabat itu artinya sama dengan membiarkan rakyat melarat.
* Pemerhati Sosial-Politik dari IAIN Sunan Ampel Surabaya