menu.jpg
 
Rp 152 M, KUR Bank Jatim Macet

Laporan : Tim Surabaya Pagi

SURABAYA (Surabaya Pagi) - Kinerja dan kapabilitas Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim, Hadi Sukrianto, patut dipertanyakan. Meski telah go public atau tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov Jatim dan 38 Kabupaten/kota se-Jatim ini, kinerjanya masih terseok-seok. Buktinya terjadi pembobolan kredit senilai Rp 52,3 miliar di Cabang HR Muhammad dan Cabang Sumenep Rp 12 Miliar, masih ada KUR di cabang lain yang macet. Jumlahnya ditaksir lebih Rp 152 miliar. Tak hanya itu, karyawan Bank Jatim sendiri malah membeber krisis manajemen selama kepemimpinan Hadi Sukrianto. Pasalnya, kredit usaha rakyat (KUR) Bank Jatim ternyata tidak hanya dibobol kawanan Yudi saja, tapi merata hampir di setiap cabang hingga melebihi Rp 152 miliar. Ini angka yang fantastis untuk ukuran masyarakat Jawa Timur. Menariknya Bank plat merah yang dipimpin Hadi telah mengklaim ke PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim dan telah menerima kucuran sebesar Rp 76 miliar. Maklum KUR juga dijamin oleh asuransi milik Pemprov.

Minggu (29/9) kemarin, redaksi Surabaya Pagi menerima pengaduan dari mereka yang menamakan “Suara Hati Karyawan Bank Jatim”. “Saya cukup kaget, redaksi begitu berani membuka aib Bank Jatim. Terlepas dari itu, saya sebagai karyawan di Bank Jatim ingin mengatakan bahwa Bank Jatim mengalami kerugian yang besar dari kredit KUR. Belum kredit lainnya. Ini krisis perkreditan akibat kelemahan sistem analisis kredit dan kontrol. Bisa jadi ini kurang kompaknya tim manajemen selama dipimpin Pak Hadi Sukrianto,” ungkap mereka.

Mereka juga membeberkan meski Bank Jatim bekerja sama dengan lembaga penjamin, tetapi yang dibayar lembaga penjamin hanya maksimal 50 persen dari kredit macet sektor KUR. Akhir Agustus 2013 lalu, PT Jamkrida telah membayar klaim yang dituntut oleh Bank Jatim sebesar Rp 76 miliar. “Jika yang dibayar Rp 76 miliar, berarti kredit yang macet minimal 2 kalinya (Rp 152 miliar), sebab jaminan KUR 30% dari nilai kredit,” ungkap staf bagian kredit Bank Jatim cabang Surabaya.

Jumlah Rp 76 miliar itu 40 persen dari total yang dibayar kepada bank pelaksana KUR, yakni BRI, BNI, Mandiri, BTN dan Bukopin, sebesar Rp 190 miliar. Sedang lembaga penjamin yang diajak kerja sama adalah PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrido) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

“Performance KUR di Bank Jatim sangat memprihatinkan sehingga Bank Indonesia perlu khusus memanggil Direksi Bank Jatim untuk fokus penyehatannya, karena kredit bermasalah/Non Performance Loan (NPL) 16 persen di atas ketentuan BI 5 persen,” papar mereka.

Lantaran ada peringatan BI pada pertengahan 2013 itu, lanjutnya, direksi Bank Jatim kemudian menginstruksikan agar selektif dalam pemberian KUR. Namun instruksi itu dinilai terlambat, karena setiap bulan Cabang-cabang Bank Jatim mengirim laporan pemberian pinjaman ke BI maupun ke direksi. “Ada pertanyaan, apakah benar tidak dibuat data monitoring dan evaluasi? Atau sudah disajikan laporan tapi nggak pernah dikaji oleh direksi?” ungkapnya.

Lebih ironis lagi, Dirut Bank Jatim menyatakan dalam acara ultahnya go public menyatakan bahwa KUR Bank Jatim tinggi karena masyarakat menganggap bahwa KUR itu hibah dari pemerintah. “Kasihan masyarakat dijadikan kambing hitam oleh Pak Dirut. Seharusnya Dirut harus instropeksi, mengapa KUR di Bank Jatim bisa macet sebesar itu sementara Bank-bank lain penyalur KUR tingkat kemacetannya rendah ? Mengapa kredit KUR yang disalurkannya tidak dimonitoring dan dievaluasi ? Kemana unit pengawasan ? Jika Dirut itu punya leadership mumpuni sebagai bankir bukan sebagai pegawai bank, maka dia tidak perlu menyalahkan masyarakat atau debitur, karena setahu saya, Bank Jatim tiada hari tanpa Diklat. Bagaimana kualitas analis kreditnya? Jangan-jangan pejabat analis kredit bukan hanya pandai teori dalam diklat. Penganalisis kredit perlu dicarikan yang punya pengalaman di lapangan,” lanjut mereka.

Mereka menambahkan, salah satu pejabat Bank Jatim yang mengikuti ultah ke-1 go public tertawa mendengar pernyataan Dirut Bank Jatim bahwa KUR dianggap hibah oleh masyarakat. Pernyataan Dirut seperti ini tidak mencerminkan seorang direksi bank yang dituntut prudensial. “Pak HS (Hadi Sukrianto, red) dikesankan seperti seorang LSM yang menjustifikasi kekeliruan manajemen bank yang dipimpinnya alias lepas tangan atas kegagalan menciptakan pengendalian manajemen kredit. Gubernur sudah saatnya menarik HS dan menggantikan dengan banker yang berpengalaman dalam bidang penyaluran kredit sekaligus pengendaliannya. Ini demi menjaga Bank Jatim sebagai Bank plat merah yang telah Go Public,” pintanya.

Bahkan salah satu pimpinan cabang Bank Jatim pernah mengusulkan kalau Hadi Sukrianto untuk diganti. “Gaya kepemimpinan HS yang sering kebobolan dalam kredit termasuk KUR dipertahankan, dapat mengganggu kinerja KarSa jilid ke 2,” usulnya saat dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (29/9) siang.

Tingginya KUR yang macet di Bank Jatim, membuat prihatin anggota DPRD Jatim dan akademisi. Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika, kaget jika Non Performing Loan (NPL) Bank Jatim hingga di atas 10 persen. Pasalnya, seperti paparan Bank Jatim hanya di kisaran 3 persen. “Kalau sampai 10 persen, sepantasnya Bank Jatim masuk klasifikasi “lampu merah”. Karena NPL bank tidak boleh lebih dari 3 persen. Artinya, jika itu memang terbukti, BI pasti akan memasukkan Bank Jatim dalam daftar bank yang masuk pengawasan khusus. Baik itu dalam hal pengawasan sistem maupun pengawasan secara pidana,” kata Ahmad Erani Yustika dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (29/9).

Jika benar kredit macet di Bank Jatim tinggi, ia memastikan ada kesalahan manajemen. Namun siapa yang harus bertanggung jawab, menurut Erani, tiap-tiap bank punya aturan sendiri. “Ya bisa kepala cabang atau kepala kantor pusat, tergantung pengucurannya lewat mana. Yang jelas, jika sampai macet atau bahkan terjadi pembobolan, ini berarti manajemen bank kurang baik dalam memegang prinsip kehati-hatian dalam mengucurkan kredit,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Suhandoyo meminta dengan tegas agar direksi Bank Jatim yang dipimpin Hadi Sukrianto tidak gampang menyalurkan KUR kepada sembarang orang. Sebab, dengan keteledoran manajemen Bank Jatim itu akan merugikan negara. “Kita akan tetap pertanyakan masalah kredit macet atau kredit fiktif yang bermasalah hukum itu kepada direksi Bank Jatim. Atau kalau ada data baru soal kinerja Bank Jatim yang kurang bagus akan kita awasi sampai tuntas, supaya bank milik masyarakat Jawa Timur ini betul-betul bermanfaat,” papar Suhandoyo.

Ditambahkanya, kasus kredit fiktif yang mengakibatkan jebolnya miliaran uang di Bank Jatim yang notabene milik masyarakat jawa Timur itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi terulang lagi. Sangat naïf bila ada pengusaha yang tidak punya usaha, dapat kredit miliaran rupiah. “Direksi Bank Jatim harus professional dalam bekerja di dunia perbankan dan harus berani mengambil risiko. Kalau ada oknum eksekutif maupun legislatif atau orang penting manapun yang minta kemudahan dengan melanggar syarat-syarat perbankan, direksi ya jangan mau,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Sekedar mengingatkan kembali, pada pertengahan Juli 2013 lalu, Dirut Bank Jatim Hadi Sukrianto mengatakan, masyarakat saat ini masih mempersepsikan KUR sebagai dana hibah. Hal itu membuat debitur tidak serius dalam mengembalikan kredit. "Apalagi, 70 persen kredit ditanggung oleh penjamin," ujarnya dalam Investor Day Bank Jatim yang saat itu dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Dirut Mandiri Sekuritas Abiprayadi Riyanto, dan Dirut Bahana Securities Eko Yuliantoro.

Rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) KUR Bank Jatim lebih 10 persen. Nilainya mencapai Rp 200 miliar. Outstanding KUR di bank milik Pemprov Jatim itu mencapai Rp 1,4 triliun. Hal itu membuat total NPL emiten berkode BJTM mencapai 3,24 persen per Mei 2013. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu rasio kredit macet hanya 1,93 persen.

4 Anak Buah Hadi Segera Diadili

Ini bukti manajemen Bank Jatim amburadul. Satu per satu pejabat Bank Jatim akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, terkait perkara pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad senilai Rp 52,3 miliar. Setelah Kepala Cabang Bank Jatim Cabang HR Muhammad Bagoes Suprayogo dan mantan Kepala Seksi Penyelia Pemasaran Kredit Tony Baharawan divonis hukuman 12 tahun penjara, giliran 4 orang staf analis Bank Jatim yang akan diadili.

Mereka adalah Awang, Ignatius Bagus Suryadarma, Dedi Putra Mahardika, dan Heny Setiawati. Empat anak buah Hadi Sukrianto itu terlibat dalam pembobolan kredit Rp 52,3 miliar yang dilakukan Yudi Setiawan dan mantan istrinya, Carolina Gunadi. Informasinya, ke empat tersangka ini akan disidang Selasa (8/10) mendatang.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo mengungkapkan, keempat analis Bank Jatim itu terlibat dalam perkara pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad senilai Rp 52,3 miliar dengan tersangka utama Yudi Setiawan. "Setelah berkas dilimpahkan pada Selasa (17/9), kami diberitahu pengadilan bahwa sidang digelar Selasa (8/10) depan," jelasnya, Minggu (29/9).

Dijelaskannya, kasus ini ditangani Polda Jatim dengan total tersangka 13 orang, termasuk Yudi Setiawan. Adapun empat tersangka ini adalah sebagian dari 13 orang ini. "Yang akan disidang di Pengadilan Tipikor cuma 4 analis Bank Jatim saja. Sisanya masih ditangani Polda Jatim," ujar Nurcahyo.

Sedangkan Panitera Muda Pidana Khusus (Panmud Pidsus) PN Surabaya, Siti Karjatun menegaskan, pihaknya sudah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan empat analis Bank Jatim itu. "Selain menetapkan sidang digelar Selasa, proses sidang juga berbeda-beda karena ada empat berkas terpisah pada tersangka," jelasnya.

Untuk nama majelis hakim, pihaknya memang tak hafal. Hanya saja, ada dua hakim yang akan jadi ketua majelis hakim, yakni Made Sukadana dan Ahmad Fauzi. Made dan Ahmad Fauzi masing-masing memegang dua berkas perkara. "Pak Made dan Pak Ahmad Fauzi ditunjuk jadi ketua majelis hakim," katanya.

Untuk diketahui, beberapa tersangka lain dalam kasus pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada Juni lalu. Mereka adalah mantan Kepala Cabang Bank Jatim HR Muhammad, Bagoes Prayogo, dan penyelia Bank Jatim, Toni Bahrawan. Mereka divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara pada Juni lalu.

Satu lagi terdakwa, Carolina Gunadi, yang tak lain adalah mantan istri Yudi Setiawan, memulai proses persidangan di Pengadilan Tipikor Juanda pada Senin (16/9) lalu. Carolina sendiri sampai saat ini sedang ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya di Medaeng. Selain menjadi tersangka utama kasus pembobolan Bank Jatim Rp 52,3 miliar, Yudi Setiawan juga menjadi tersangka kasus korupsi Bank Jabar banten (BJB) Cabang Surabaya Rp 54 miliar.

Yudi Setiawan yang membobol Bank Jatim dengan sejumlah perusahaan fiktif ini, juga diduga tersangkut kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak, yang kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. n

Berita lainnya
Ditahan Polisi, Malah Kebanjiran S...
28.800 Calhaj Diberangkatkan dari ...
Puskopkar Sebut Henry Terlibat
Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila
Kapolda Dimutasi, Kapolda Jatim Be...
Semalam, Orang Dekat Prabowo Menin...
Arek Jombang Ciptakan Premium Alte...
Ngenes, Subsidi BBM Bocor 400 Tril...
Polda Jaga 42 SPBU di Jatim
Sudah Saatnya Dibentuk Kementrian ...
Bajaj Dibeli Rp 280 Juta dan Dikon...
Komik Jokowi Jadi Presiden Beredar...
Jakarta Mencekam
Target Operasi ISIS Bukan Indonesia
Ulama NU Jatim Tolak Pelegalan Abo...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  61