•   Selasa, 28 Januari 2020
Hukum Bisnis

Terkait Jiwasraya, KSEI Blokir Rekening Efek Investor Saham

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memblokir sejumlah rekening efek investor sejak pekan lalu. Pihaknya mengatakan bahwa pemblokiran ini diminta langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Direktur KSEI Syafruddin enggan menyebutkan secara pasti jumlah rekening yang telah diblokir. "Tanya sama yang minta bekukanlah (terkait berapa jumlah rekening

Reading
Hukum Bisnis

Asing Resmi Diperbolehkan Miliki Saham Lebih Dari 80%

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pemerintah telah resmi mengubah ketentuan mengenai kepemilikan asing di industri asuransi. Pihak asing kini boleh memiliki lebih dari 80% saham perusahaan asuransi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Dalam revisi aturan ini, tertulis bahwa perusahaan asuransi dengan kepemilikan

Reading
Hukum Bisnis

BEI Berpotensi Hapus Saham Tiga Pilar Sejahtera

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) terancam didepak dari papan utama pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) ataudelisting dengan catatan jika emitenconsumer goods tersebut tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Sebelumnya, Saham perusahaan yang masuk bisnis beras ini sudah dihentikan sementara (suspensi) selama 18 bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 5 Juli 2020.

Reading
Hukum Bisnis

Nekat Angkat Honorer, Instansi Akan Kena Sanksi

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menerima tenaga kerja honorer. Larangan ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, dalam aturan tersebut terutama di pasal 96 ditegaskan bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non

Reading
Hukum Bisnis

OJK Cabut Izin Usaha BPR Tebas Lokarizki

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mellaui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomer KEP-19/D.03/2020 tanggal 27 Januari 2020 telah resmi mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Tebas Lokarizki, yang beralamat di Jl Raya Tebas No.31, Kecamatan Tebas, Kabupaten Ambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Moch. Riezky F. Purnomo, mengatakan bahwa BPR Tebas Lokarizki sejak 25 September

Reading
Hukum Bisnis

Pemerintah Bebaskan PPN Buku Pelajaran Dan Kitab Suci

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah diberikan pemerintah ini bertujuan agar harga untuk buku pelajaran, kitab suci dan buku agama lebih terjangkau oleh masyarakat. "Bahwa untuk lebih meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku dan kitab suci dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat, perlu mengatur ketentuan yang memberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas

Reading
Hukum Bisnis

Kembali Ditunda, RUPSLB KCN Tempuh Proses Damai

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Karya Citra Nusantara yang telah di gelar Kamis (23/1), mengalami jalan buntu untuk kedua kalinya. Hal ini dikarenakan kedua pemegang saham sama-sama mengajukan penundaan karena sedang menempuh proses damai. Kedua pemegang saham yang dimaksud yakni, PT Karya Teknik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sementara pada RUPSLB

Reading
Hukum Bisnis

Hapus Tenaga Honorer, Bisa Picu Pengangguran

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan melalui rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip Selasa (21/1/2020). "Dengan demikian

Reading
Hukum Bisnis

Kembali Ditunda, RUPSLB KCN Tempuh Proses Damai

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Karya Citra Nusantara yang telah di gelar Kamis (23/1), mengalami jalan buntu untuk kedua kalinya. Hal ini dikarenakan kedua pemegang saham sama-sama mengajukan penundaan karena sedang menempuh proses damai. Kedua pemegang saham yang dimaksud yakni, PT Karya Teknik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sementara pada RUPSLB

Reading
Hukum Bisnis

OJK Keluarkan Surat Edaran Terkait Inovasi Keuangan Digital

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sesuai dengan amanat Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang IKD di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan main terkait inovasi keuangan digital dengan mengeluarkan tiga Surat Edaran OJK (SEOJK). Kepala Group Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani menyebutkan, tiga surat edaran tersebut mencakup SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan IKD dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang

Reading
Jumlah Record : 179