•   Senin, 16 Desember 2019
Pilpres 2019

01 Njawani, 02 Agresif

( words)
Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019.


Penilaian Beberapa Pakar Komunikasi Politik Menjelang Debat Pilpres 2019 yang Diyakini akan Dijadikan Saling Serang, Terutama topik HAM dan Penegakkan Hukum

Prila Sherly, Riko Abdiono, Jaka Sutrisna,
Wartawan Surabaya Pagi
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 perdana yang akan digelar Kamis (17/1/2019) kali ini oleh banyak pihak akan sedikit berbeda dengan debat Pilpres 2014 lalu. Tema seputar hukum, HAM, anti-korupsi, dan terorisme akan mengawali debat Pilpres 2019, pada Kamis depan.
Dengan tema tersebut, sejumlah pengamat dan pihak Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, memprediksi akan mengerucut pada topik HAM, penanganan hukum serta anti-korupsi.
Meski sudah dibocorkan soal jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada dua paslon, diprediksi debat perdana nanti masih akan memanas.
Demikian executive summary menjelang debat Pilpres 2019 perdana dari Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Surokhim Abdussalam, Feri Amsari Pakar Hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas serta juru bicara TKN Jokowi-Maruf Ace Hasan Syadzily, dan dari BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade serta dari tim pemenangan BPD Prabowo-Sandi Jawa Timur Hadi Dediyansah.
Pada dasarnya, kedua paslon memiliki kelemahan dan kelebihan yang tidak bisa luput dari pandangan masyarakat. Secara khusus pada komunikasi, ternyata juga dipengaruhi oleh ada tidaknya kisi kisi sehingga kurang bisa menampilkan jati dirinya.
Maka dari itu, hal ini bisa membuat kemunculan antipasti terhadap kedua paslon oleh publik.

Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menjelaskan kelebihan bahasa komunikasi kedua capres.
“Prabowo memiliki gaya komunikasi lugas dan baik yang mana tertata dan jelas. Sedangkan, untuk Jokowi sendiri cenderung lebih luwes dengan cara penyampaian sederhana dan mudah dipahami,” beber Suko kepada Surabaya Pagi, Minggu (13/1/2019).
Selain itu, dalam menyampaikan gagasan, untuk beberapa isu, tambah Suko, masih ada celah yang bisa diserang masing-masing paslon.
“Secara pribadi, saya melihat, ada celah yang bisa diserang kedua paslon. Bila paslon satu punya data yang kuat ketika disampaikan dalam debat, namun kelemahannya adalah terjadinya penyerangan pada kegagalan capaian kinerja. Sedangkan, paslon dua akan dengan mudah mencari bukti kelemahan maupun kegagalan lawan namun kurang bisa membuktikan karyanya. Jadi itu yang akan terjadi pada Kamis besok,” beber Suko.
Senada dengan Suko Widodo, Surokim Abdussalam sebagai peneliti senior SSC sekaligus dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura ini menyampaikan kelemahan kedua paslon dalam aspek komunikasi.
Jokowi tidak memiliki komunikasi non verbal yang menonjol berbeda dengan Prabowo. Begitu juga sebaliknya, Prabowo cenderung lebih agresif dalam verbalnya bila dibandingkan Jokowi yang njawani.
“Pasti kalau ada salah satu paslon bisa mengambil kelemahan. Dalam debat, siapa yang akan bisa terlihat menguasai data,” jelas Surokim, kepada Surabaya Pagi (13/1/2019).

Prabowo Unggul Topik Hukum
Sementara, untuk tema perdana, seputar hukum, HAM, anti korupsi dan terorisme, baik Suko Widodo dan Surokhim, menilai Prabowo diprediksi bisa ‘unggul’. Salah satunya, bisa mengkritik kinerja Jokowi sebagai incumbent dalam penegakkan hukum.
“Untuk persoalan hukum, paslon 02, bisa luasa akan menyampaikan kritik terhadap kinerja Jokowi. Khususnya selama ini penegakan hukum yang masih memuaskan masyarakat. Sementara, paslon 01 pasti akan cenderung bertahan dengan fakta yang sudah dikerjakan. Mereka juga akan meyakinkan telah mendahulukan hukum diatas kepentingan penguasa,” ujar Surokim.
Kasus HAM, Senjata Jokowi
Sementara itu, pada tema HAM (hak asasi manusia), Surokim dan Suko Widodo menyatakan Prabowo pasti akan kembali diserang.
Suko Widodo menjelaskan secara khusus, Prabowo akan diserang pada isu Mei 1998 yang tak kunjung selesai.
“Kelemahan ini bisa dijadikan suatu kelebihan yang mana, Prabowo harus mampu menyampaikan kesantunan dan respect. Bila Prabowo tidak bisa mengakui prestasi incumbent maka justru menjadi boomerang untuk dirinya,” kata Sukowi, panggilan Suko Widodo.

Anti Korupsi, akan Bermain Data
Tidak hanya pada hukum dan hak asasi manusia, anti-korupsi juga menjadi tema penting yang kembali dibahas untuk debat pilpres perdana tersebut. Meskipun posisi incumbent cenderung memiliki kelebihan karena dapat membuktikan pemberantasannya di era kepemimpinan seperti kata Suko Widodo.
“Untuk yang satu ini, pentingnya siapa punya data paling unggul. Tidak data saja tetapi juga bagaimana kedua paslon menerjemahkannya dengan baik sehingga bisa diterima masyarakat” tambah Surokim.

Jangan Serang, tapi Respect
Berbeda dengan beberapa tema yang lainnya, untuk terorisme, Surokim mengaku kedua paslon akan lebih leluasa memberikan pandangan maupun kritik.
“Bagaimana pandangan yang strategis mampu menciptakan keamanan sehingga bisa melindungi masyarakat Indonesia. Keduanya harus menekankan pada pemikiran strategis dan membumi untuk menarik publik”, tambahnya
Surokim berpesan untuk kedua paslon bahwa debat ini bukan soal siapa yang menyerang lawan melainkan siapa bisa memberikan respect pada lawan. “Ini debat pilpres Indonesia bukan Amerika Serikat yang cenderung ditentukan dari bagaimana menjatuhkan lawan tapi respect tanpa menjatuhkan lawan” ujarnya.

Harus bisa Persuasi
Sementara, Feri Amsari Pakar Hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, mengatakan calon presiden harus memiliki kemampuan untuk melakukan persuasi lewat debat capres.
"Karena dalam teori hukum tata negara dan ilmu politik, presiden adalah simbol kekuatan untuk mempersuasi orang," ujar Feri, Minggu (13/1/2019).
Kendati demikian Feri menyayangkan persuasi yang akan dilakukan para pasangan calon terhambat dengan adanya kesepakatan untuk tidak membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus korupsi secara spesifik di dalam debat.
"Bagaimana mereka bisa melakukan persuasi kepada masyarakat kalau ternyata hal-hal yang penting untuk diketahui publik kemudian dibatasi," tambah Feri.

Bisa jadi “TV Show”
Feri kemudian menilai pengaturan atau format debat yang digagas sedemikian rupa pada akhirnya hanya untuk memuaskan paslon, bukan untuk memuaskan penonton yang notabene adalah masyarakat Indonesia, yang menginginkan jawaban konkret atas perkara korupsi dan HAM.
"Jadi dari segi pendekatan gagasan debat dengan apa yang harusnya dilakukan oleh calon presiden itu tidak nyambung, jadi lebih ke faktor drama atau ’tv show’ saja," kata Feri.

Berita Populer