Komisaris Bank UMKM Jatim Rasiyo dan Khofifah

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Posisi Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seharusnya bebas dari urusan politik praktis.

Tapi tidak demikian dengan Komisaris Utama Bank UMKM Jatim Rasiyo. Bank UMKM Jatim merupakan salah satu BUMD milik pemprov Jatim yang ditugasi Gubernur Jatim Soekarwo untuk meningkatkan derajat kesejahateraan pengusaha UMKM di Jatim dengan bantuan permodalan usaha.

Rasiyo, mantan Sekdaprov Jatim ini melakukan aktivitas politik dengan ikut menghadiri kampanye Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang sedang bersilaturrahmi di Wisma Guru Surabaya pada Rabu (28/2/2018) kemarin. Rasiyo dalam kaitannya sebagai Dewan Penasihat PGRI Jatim.

Tindakan ini langsung menuai kecaman, sebab jabatan sebagai Komisaris Utama Bank UMKM Jatim masih melekat dan seharusnya bersih dari politik praktis.

Anggota DPRD Jatim Anwar Sadad dari Fraksi Gerindra menegaskan, tidak seharusnya seorang Komisaris BUMN atau BUMD melakukan kegiatan politik. "Ada aturan tegas dan jelas dari Menteri BUMN bahwa pejabat BUMN atau BUMD dilarang berpolitik. Bisa dipidana kalau ketahuan kampanye," tegasnya.

Ini karena berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Rini Soemarno nomor SE-07/MBU/10/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direksi BUMN dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN telah jelas disebutkan larangan berpolitik bagi mereka.

SE ini berisi tentang Ketentuan Pencalonan Pejabat dan Karyawan BUMN sebagai Calon Kepala Daerah dan Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Isi SE Menteri BUMN pada poin E butir b itu jelas memuat ketentuan dalam rangka menghadapi pilkada, dengan ini diminta kepada seluruh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN untuk: Tidak Ikut Serta atau Terlibat dalam Kampanye Pilkada," ujar Sadad. (bj/irs)