CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah.

SURABAYA PAGI, Surabaya - Usulan kedua adalah lembaga survei harus menyerahkan laporan pokok kepada KPU setempat. Laporan pokok itu seperti berapa jumlah respondennya, berapa orang jumlah tenaga surveinya, kapan turun ke lapangan dan bagaimana metodologinya. Data-data tersebut harus dilaporkan ke KPU sebagai wujud keterbukaan publik.

 

CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah menantang lembaga survei lain yang melakukan survei pilgub Jatim untuk melakukan empat hal. Ini membuktikan apakah lembaga survei tersebut benar-benar dapat dipercaya (kredibel) dan dipertanggungjawabkan hasilnya.

 

"Harus dibuat regulasi secara khusus bagi lembaga survei yang mengumumkan hasilnya kepada publik untuk survei pilkada. Kami pernah mengusulkan kepada KPU, tapi belum dilakukan," kata Eep kepada wartawan di Surabaya, (20/3) malam.

 

Ada empat usulan Eep untuk regulasi lembaga survei tersebut. Yakni pertama, setiap lembaga survei diwajibkan mengumumkan siapa yang membiayai surveinya atau yang mengajak kerjasama.

 

Selama ini, lembaga survei tidak pernah terang-terangan siapa yang membiayai mereka. Mereka hanya mengaku bukan dibiayai calon.

 

"Memang benar lembaga survei itu bukan dibiayai calon, tapi dibiayai orang lain yang mendukung calon itu. Itu kan sama saja. Beda dengan PolMark Indonesia yang sejak awal menyatakan bahwa kami bekerjasama dengan calon tertentu. Kalau di Jatim, kami bekerjasama dengan pasangan calon nomor urut Gus Ipul-Puti," ungkapnya.

 

"Yang ketiga adalah melampirkan bukti pembayaran pajak ke KPU. Jadi, jelas ada faktur pajaknya. Dan, keempat adalah menyerahkan data yang dipublikasikan ke KPU. Bentuknya bisa berupa data mentah. Jika ini dilakukan, lembaga survei akan menjadi lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal melempar hasil survei tanpa ada pertanggungjawabannya," tegasnya.

 

Ini karena, lanjut dia, marak lembaga survei yang merilis hasil surveinya jelang pilgub Jatim 2018.

 

"Jelang pilkada seperti sekarang ini seolah ada perang survei. Dan, PolMark Indonesia biasanya dikepung sejumlah lembaga survei. Itu sudah biasa. Yang paling terasa adalah saat Pilgub DKI Jakarta tahun lalu. PolMark Indonesia sebagai konsultan politik Anies-Sandi dikepung lembaga-lembaga survei yang mengunggulkan pasangan lawan," ujarnya.rko