Bupati Lamongan H Fadeli menyalami peserta Sinergisme Pencanangan Komitmen Universal Health Coverage (UHC) di Pendopo Lokatantra. (SP/ MUHAJIRIN KASRUN)

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pemkab Lamongan terus berkomitmen untuk memenuhi target tercovernya masyarakat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan menglontorkan dana segar Rp 13 Miliar.

Dana sebesar itu, seperti disampaikan oleh bupati H Fadeli, dalam Sinergisme Pencanangan Komitmen Universal Health Coverage (UHC) di Pendopo Lokatantra, Selasa (27/3),adalah bagian komitmen Pemkab untuk memastikan masyarakatnya tercover JKN. 

Disebutkan olehnya, untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sendiri, ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan ada yang dibiayai pemerintah daerah. "Jika tahun-tahun sebelumnya Pemkab Lamongan hanya memberikan dana Rp 3 miliar per tahun, pada tahun ini akan digelontorkan dana sebesar Rp 13 miliar untuk mempercepat pencapaian target tersebut," ungkap Fadeli.

Setelah acara ini, Fadeli menegaskan agar data jumlah warga yang belum tercover JKN dirinci perkecamatan. Sehingga dana alokasi untuk pencapaian target tersebut bisa segera dimanfaatkan. "Akan ada reward bagi tim kecamatan yang mampu mempercepat pencapaian target tersebut. Reward ini berupa tambahan dana dan reward khusus di luar dana itu," kata Fadeli menambahkan.

 

Sementara Sekkab Yuhronur Efendi mengungkapkan, dari 1.354.119 warga Lamongan, sebanyak  61,48 persen sudah tercover JKN, atau 825.989 jiwa. Dan kegiatan sinergisme itu berawal dari komitmen pencanangan UHC pada tanggal 26 Januari 2018 antara Bupati Lamongan dengan BPJS Kesehatan, bahwa UHC Kabupaten Lamongan akan mencapai 100 persen pada tahun 2018.

Setelah acara di tingkat kabupaten ini, Yuhronur Efendi berharap kegiatan serupa akan dilaksanakan ulang di masing-masing kecamatan, dengan dikoordinasi langsung oleh camat.

"Dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan ini, mari kita tuntaskan angka cakupan 100 persen UHC di Kabupaten Lamongan. Mari kita sosialisasikan agar mereka yang mampu secara mandiri mendaftar  JKN dan bagi mereka yang kurang mampu bisa mendaftar dengan pembayaran dari Pemerintah (PBI)," jelas Yuhronur Efendi.

Sedangkan Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo mengungkapkan baru Kabupaten Lamongan yang kepala daerahnya secara tegas mencanangkan 100 persen UHC di tahun 2018.

Seusai acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan UHC antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan camat. Juga dilakukan penandatanganan addendum antara Pemkab Lamongan dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemkab Lamongan.jir