Anggota Indonesia

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit keuangan akibat tunggakan pemerintah daerah (Pemda). Karenanya, pemda diminta untuk berkontribusi aktif dalam melunasi tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang sudah lebih dari satu tahun.

"Jaminan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui layanan pesan singkat disela-sela memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Uni Inter-Parlemen ke-138 atau The Inter-Parliamentary Union (IPU) 138th Assembly di Jenewa, Swiss, Selasa (27/3/2018) kemarin.

Politikus Golkar tersebut meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemda agar punya kepedulian tinggi terhadap BPJS Kesehatan. Dia juga mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan solusi bagi pemda yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Harapannya BPJS Kesehatan dapat beroperasi secara maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Bamsoet, pemda diharapkan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui peningkatan dana operasional BPJS Kesehatan. "Mengingat pemda dapat dituntut secara class action oleh masyarakat apabila tidak memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan," kata Bamsoet. (bj/04)