Bupati Jember menyambut Dirjen Penataan Agraria dan Tata Ruang /BPN HS Muhammad Ikhsan di Pendopo. (SP/ANDIK)

SURABAYAPAGI.com, Jember – Dirjen Penataan Agraria dan Tata Ruang Muhammad Ikhsan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jember pada hari Rabu (11/4/2018). Dalam kunjungan itu, pihak Dirjen langsung disambut oleh Bupati Jember dan segenap Forkompimda di Pendapa Wahyawibawagraha.

Dalam kesempatan itu, Bupati Jember berharap masalah pertanahan dapat segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang tentang hal itu. Ia juga memaparkan jika selama ini Pemkab Jember beserta masyarakat akan terus berkomitmen untuk menuntaskan sertifikat tanah yang ada di Jember.

“Dimulai dari semangat 19 kepala desa yang hadir, dan kepala desa yang telah berkomitmen untuk menuntaskan sertifikat tanah di seluruh desa,” ujarnya.

Faida meneragkan di Jember ada 128.600 bidang tanah 22,5 persen bersertifikat yang baru, 77,5 persen belum bersertifikat. Survei target PTSL 50.000 bidang maka baru mencapai 27,4 artinya 281 sekian bidang.

Untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat tanah pihaknya akan mengalokasikan APBD 2018 sejumlah 34,5 milyar serta membantu pembiayaan lainnya.

“Dana gotong-royong dari masyarakat Rp 150 ribu per bidang untuk persiapan biaya pendukung. Khusus patok membiayai patok tanah yang ke 5, 6, dan seterusnya, materai yang ke 5,6 dan seterusnya," katanya.

Ia juga menegaskan jika, tidak akan memungut biaya apapun dari masyarakat. "Tidak ada lagi penarikan biaya biaya kepada masyarakat di luar ketentuan yang disepakati," katanya.

Sedangkan Dirjen Penataan Agraria HS Muhammad Ikhsan menjelaskan jika ia menargetkan sejumlah 40.000 akan segera diselesaikan (pemberian sertifikat tanah, red) paling lambat tahun 2023.

Dirjen juga meminta agar jajaran APR Kabupaten Jember benar-benar memanfaatkan sesuai dengan peruntukan anggaran yang disampaikan bupati, "hati hati, jangan ragu mengembalikan anggaran jika ada kendala agar tidak menjadi bumerang sendiri," harapnya.ndik