KPU Kota Probolinggo saat menggelar rapat Bimbingan Teknis (Bimtek). (SP/ARDI)

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - KPU Kota Probolinggo gelar rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018. Acara nerlangsung di Hotel Paseban Sena, Kamis (19/4), Hadir dalam bimtek Ketua KPU Ahmad Hudri, Kadiv Hukum Tirmidzi, LO Paslon dan Narasumber Bimtek Bayu Akuntan Publik Malang.

Dalam kesempatan Bimtek Bayu menyampaikan, dalam hal ini paslon tidak wajib membuat pernyataan dan non paslon bisa buat pernyataan, jika nota bisa dilampirkan saat LPSDK, kwitansi notanya dapat disimpan di arsip selanjutnya di serahkan ke KPU untuk onjek audit dalam batas waktu 15 hari.

“Jika parpol sumbang pakai rekening khusus agar dibuatkan surat penyataan penyumbang, setelah itu parpol yang menyumbang harus melengkapi identitas yang sudah tercantum dalam PKPU No 5 Tahun 2017," Ujarnya

Lebih lanjut Bayu sampaikan, untuk sumbangan parpol, jika ada anggota parpol yang menyumbang maka jadi perseorangan dan jika melalui bendahara parpol maka masuk sumbangan dana kelembagaan maksimal Rp. 750.000.000. “Misalkan terima kegiatan yang di danai KPU agar tidak di masukan ke dalam kategori sumbangan dan draft masuk keluar tidak perlu dicatat, selanjutnya jika sumbang uang dan barang bisa di tulis jadi satu kalu bisa tulis dua kali agar lebih informatif," jelasnya

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Hukum KPU Tirmidzi menegaskan, kebijakan KPU dalam pelaporan dana kampanye, antara lain meningkatkan pelayanan kepada peserta pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.ard