Tiga bulan menjelang pendaftaran calon presiden (Capres) – calon wakil presiden (Cawapres), Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto masih yang terkuat untuk ‘duel’ lagi Pilpres 2019. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, jika Pilpres digelar sekarang maka Jokowi akan menang telak atas Prabowo. Hasil dari survei yang dilakukan pada 25- 31 Maret 2018 itu menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Jokowi mencapai 60,6 persen, dibandingkan Prabowo yang hanya 29 persen. Sementara yang menyatakan tidak tahu sebesar 10,4 persen. Hasil riset itu menguatkan survei sebelumnya yang digelar Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi 55,9 persen. Sedang Prabowo hanya 14,1 persen. Dengan selisih elektabilitas yang cukup jauh, yakni 31 persen, mampukah Prabowo mengejar ketertinggalan? Mengingat Pilpres 2019 tinggal 11 bulan lagi. Di sisi lain, Prabowo dihadapkan pada persoalan presidensial threshold 20 persen yang belum ia penuhi, karena Partai Gerindra belum ada kesepakatan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun Partai Amanat Nasional (PAN).

--------------

Laporan : Tedjo Sumantri – Joko Sutrisna

----------

"Jika jokowi ‎head to head berhadapan dengan Prabowo, dukungan yang diberikan pada masing masing calon sejak 6 bulan lalu tidak banyak berubah," kata Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Hasil tersebut berbeda dengan hasil survei serupa yang digelar pada September tahun lalu, yang mana pada survei sebelumnya Jokowi memperoleh angka 56,9 persen dan Prabowo 31,3 persen. "Prabowo cukup besar perolehannya, padahal belum ngapa-ngapain, berbeda dengan Jokowi yang sudah keliling," katanya.

Hasil survei Indikator juga memperlihatkan keunggulan Jokowi andai pilpres diikuti oleh tiga calon. Indikator membuat simulasi andai Jokowi bersaing dengan Prabowo dan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dengan simulasi itu, Jokowi akan menang dengan tingkat keterpilihan 59,3 persen. Prabowo di urutan kedua dengan 27,3 persen dan Gatot 3,6 persen.



Simulasi lain yang dilakukan oleh Indikator adalah Jokowi bersaing dengan Prabowo dan Anies. Hasilnya, Jokowi pun masih di posisi teratas dengan 58,9 persen, sedangkan Prabowo 26,6 persen dan Anies 4,5 persen.

Meski begitu, menurut Burhanudin, masih ada waktu satu tahun ke depan bagi Prabowo untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Jokowi. "Apalagi survei dilakukan sebelum Gerindra memberi mandat bagi Pak Prabowo untuk nyapres dan sebelum ribuan buruh memberikan dukungan untuk Pak Prabowo," ucapnya.

Untuk calon wakil presiden sendiri, Survei Indikator menempatkan dua nama terkuat calon presiden untuk disimulasikan yakni Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, untuk Jokowi menurut partisipan survei cocok bila berpasangan dengan AHY, dengan persentase 22,4 persen. "Siapa yang pantas menjadi wakil Jokowi di 2019, ada AHY 22,4 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 10,8 persen, Mahfud MD 8,4 persen, Tito Karnavian 5,7 persen, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) 4,0 persen, Chairil Tanjung (CT) 3,5 persen, Budi Gunawan (BG) 2,8 persen, dan Puan Maharani 2,4 persen," lanjut Burhanuddin.

Lalu untuk Prabowo sendiri, Survei Indikator membelahnya hanya di dua tempat di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng), hasilnya Anies Baswedan mendominasi hasil survei di keduanya."Di Jabar Anies memperoleh 15,1 persen, disusul AHY 10,8 persen, dan Gatot Nurmantyo 10,1 persen. Dan di Jateng sendiri, Anies Baswedan 15,4 persen, AHY 13,7 persen, dan Gatot 7,7 persen," jelas dia.

Survei yang dilakukan Indikator tersebut melibatkan 1200 responden yang dipilih menggunakan teknik multi stage random sampling. Responden yang terlibat yakni mereka yang berumur 17 tahun atau lebih. Adapun survei menggunakan teknik wawancara tatap muka. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

Game Changer

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya masih belum bisa menentukan sikap final terkait pilpres 2019. Saat ini Demokrat, kata Amir, masih berpikir untuk mengusung capres dari kader sendiri, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Demokrat tetap pada posisinya saat ini. Bahwa kami yakin akan ada ada faktor game changer yang bisa mengubah peta dan mungkin saja ada calon alternatif atau poros ketiga, kenapa tidak," kata Amir setelah menyimak pemaparan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, Kamis (3/5).

Mantan menteri hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014 itu mengatakan, partai berlambang bintang merasa tak mau buru-buru mengambil sikap. Demokrat pun, kata dia, tak mau buru-buru merapatkan barisan kepada dua poros yang mulai menguat, yakni Prabowo Subianto bersama Gerindra atau ke poros PDIP mendukung Jokowi.

Amir menilai hal itu malah hanya akan menguntungkan partai yang menjadi tempat bernaung satu di antara kedua capres. Berkaca kepada hasil survei dari Indikator Politik, kata Amir, partai pendukung Jokowi, misalnya, tidak akan mendapatkan implikasi positif karena masyarakat tetap menganggap Jokowi adalah milik PDIP.

Begitu juga dengan Prabowo. Partai pengusung Prabowo tak akan mendapatkan efek positif karena Prabowo adalah Gerindra. "Kalau sekarang ada yang anggap bahwa partai yang belum tunjukkan sikap karena harus ditimbang apa manfaatnya deklarasikan dukungan pada capres yang ada. Karena efeknya hanya pada dua partai itu (PDIP dan Gerindra)," ujar Amir.

Dampak Negatif

Nama Jokowi dan Prabowo Subianto masih menjadi dua nama yang mendominasi posisi teratas dalam sejumlah lembaga survei sebagai capres dalam Pilpres 2019. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai skenario duel head to head ini dapat berdampak negatif pada kondisi politik tanah air.

Hurriyah menuturkan, suasana mencekam sudah terjadi pada Pilpres 2014, di mana Jokowi dan Prabowo juga beradu. Sulit melupakan sejarah bagaimana kontestasi yang sangat tajam saat itu hingga menimbulkan polarisasi pada masyarakat. "Kondisi ini bisa kembali terjadi jika skenarionya sama tahun depan," papar dia.

Dampak Pilpres 2014 tersebut terasa hingga saat ini, di mana masyarakat masih terbelah dan terpolarisasi. Bahkan, Hurriyah melihat, ada upaya dari sejumlah pihak untuk terus memelihara kondisi yang terbelah itu. Apabila dilihat secara objektif, pihak yang paling dirugikan dan merasakan dampak dari Pilpres adalah masyarakat. Publik hanya tahu bahwa partai-partai politik terbelah dalam dua kubu.

"Padahal, dinamika elite tidak diketahui orang banyak. Ketika elite bisa dengan mudah bertemu dan berkoalisi karena disatukan dengan suatu kepentingan yang sama, warga justru terpecah belah," tutur Hurriyah.

Hurriyah cemas, politisasi kembali terjadi dan dilakukan partai politik pada Pilpres 2019. Sebab, tujuan kebanyakan elit politik kini hanya untuk mendapatkan suara masyarakat. Mereka cenderung tidak peduli masyarakat yang terpecah belah dan sulit untuk bersatu kembali sekalipun Pilpres usai nanti.