SURABAYA PAGI, Surabaya – Saat Indonesia, terutama di Surabaya, Sidoarjo dan Riau diserang aksi terorisme bertubi-tubi. Ternyata, bendera Israel justru berkibar dan dielu-elukan dengan konvoi di tanah Papua. Bahkan, dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, dan sejak Israel menginvasi Palestina, pemerintah Indonesia tidak pernah punya hubungan diplomatik terhadap Israel. Aksi itu memantik reaksi beberapa tokoh agama dan pengamat politik di Surabaya serta tokoh nasional. Mereka menilai, aksi masyarakat di Papua telah menyalahi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 paragraf pertama.

Seperti analisis dari Dosen Ilmu Politik dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Dr. Abdul Chalik. Kepada Surabaya Pagi, Kamis 17/5/2018), Dr. Abdul Chalik, aksi yang dilakukan masyarakat Papua menyalahi dan tidak sesuai pembukaan UUD 1945 paragraf pertama. “Dimana, Indonesia siapapun Presidennya tetap harus membela Palestina selama Israel masih menjajah,” jelasnya.

Namun, Abdul Chalik masih menganggap, masyarakat Papua berusaha untuk mengartikan nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

"Apalagi kita saat ini, menganut sistem demokrasi yang sangat liberal maka setiap anggota masyarakat baik itu terwakili dalam sebuah wadah organisasi apapun itu memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pikiran-pikirannya selagi pikiran itu tidak menyinggung prinsip umum," kata Doktor penulis buku Islam, Negara, dan masa depan ideologi politik, Kamis sore kemarin.

Namun hal itu berbeda konteks ketika yang melakukan adalah aparatur negara, misal pemerintah, ASN atau sejenisnya. Bisa dikenakan pasal konstitusi sebab selaku penyelenggara negara. "Cuma yang paling perlu diperhatikan, apabila dilakukan sebuah lembaga pemerintah itu tentu melanggar konstitusi," tambah dosen yang diketahui juga peneliti dan pendiri Sunan Giri Award Fondation (SAGAF).

Kejadian tersebut terangkum dalam sejumlah foto-foto dan video yang sempat diterima oleh tim Surabaya Pagi, Kamis (17/5/2018) pagi kemarin. Surabaya Pagi mendapat kiriman dari pesan Whatsapp (WA) di sebuah WA grup dan broadcast. Dari video dan sejumlah foto tersebut, sejumlah warga, diduga di Papua, melakukan konvoi di jalanan dengan menggunakan sejumlah kendaraan besar, kendaraan terbuka dan motor.

Dalam konvoi tersebut, mereka mengibar-ibarkan bendera Israel dengan sangat bebasnya. Tak hanya itu, para warga yang kemudian berkumpul di sebuah lapangan itu, juga kembali mengibarkan bendara bintang Daud itu.

Mereka berlarian, menari dan bernyanyi dengan terus mengangkat tinggi-tinggi bendera tersebut. Aksi tersebut diketahui, saat bersamaan, pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Yang membuat timbulnya konflik dan bentrokan yang mengakibatkan tewasnya beberapa puluhan warga Palestina di Yerusalem.

Bahkan, dalam video tersebut, bendera Israel itu disandingkan dengan bendera Indonesia di sebuah lokasi di Papua.

Respon NU-Muhammadiyah

Atas beredarnya video itu, Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Prof. Akhmad Muzakki mendesak agar aparat keamanan untuk mengusut dan melakukan investigasi di Papua. Karena, menurut Akhmad Muzakki, tindakan tersebut dengan mengibarkan bendera Israel, melawan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

"Kita dorong aparat keamanan untuk melakukan pengusutan agar tercipta kesantunan dan ketertiban negeri," bebernya lagi.

Untuk itu, ditengah Indonesia diserang aksi terorisme oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), ia juga menghimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan aksi tersebut. Apalagi aksi tersebut kini sedang dilakukan pengusutan oleh Kapolda Papua, Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI. "Jangan gampang terprovokasi. Supaya negeri ini tertata dengab baik jangan reaksioner. Kita mendorong supaya pemerintah itu menjaga ketertiban. Kita serahkan ke aparat saja," ujar Akhmad Muzakki.

Senada dengan NU Jatim, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, H. Nadjib Hamid, M.Si menyatakan aksi tersebut merupakan sebuah pengingkaran kepada negara.

“Kebijakan negara jelas sejak 1962 dipimpin Soekarno yakni ’Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel’,” tegas Nadjib, kepada Surabaya Pagi, Kamis (17/5/2018) kemarin.

Hal ini konsisten dengan tidak dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. "Itu berarti sikap yang melawan kebijakan pemerintah. Pemerintah kan tidak setuju dengan tidakan Amerika itu," ujarnya

Nadjib pun berharap aparat segera bertindak tegas dengan tindakan itu. "Memang harus ditindak tegas karena melawan NKRI," ucapnya lagi Pihaknya pun memasrahkan tindakan apa yang harus diberikan aparat terhadap pelaku itu. "Biar aparatlah yang memberikan itu, yang jelas itu bentuk pelecehan terhadap negara," pungkasnya

MPR Mengecam

Tak hanya tokoh-tokoh agama di Surabaya. Aksi pengibaran bendera Israel di tanah Papua, juga dikecam oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW).

“Dunia Internasional kecam Israel yang meneror warga Palestina (dengan bunuh lagi puluhan & lukai ratusan). Eh di Papua, sebagian WNI malah konvoi kibarkan bendera teroris Israel,” sesalnya dalam akun Twitter @hnurwahid, Kamis (17/5/2018).

Dia berharap polisi yang kini menjadi target teroris tidak membiarkan insiden pengibaran bendera, yang oleh Hidayat disebut sebagai milik negara teroris tersebut. “Polisi kita sedang jadi target teroris, mestinya pelaku pengibaran bendera teroris Israel tak dibiarkan,” tukas politisi PKS itu.

Sebab, pengibaran itu dilakukan di tengah kecaman dunia internasional atas teror yang dilakukan Israel kepada warga Palestina. Apalagi, teror ini menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan terluka.

Pernyataan Kapolda Papua

Beredarnya video aksi bendera Israel di tanah Papua yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, menilai hal itu sebuah tradisi Papua yang biasa dan tak ada kaitannya dengan politik.

"Pengibaran bendera Israel di Jayapura peringatan dari komunitas Sion Kids, ini komunitas masyarakat. Itu sudah seperti tradisi dan merupakan budaya disana (Papua)," ujar Boy, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (17/5/2018).

Boy mengatakan acara peringatan ini tidak memiliki kepentingan politik apapun. Boy menyebut komunitas ini mengagungkan budaya Israel yang berasal dari keturunan Adam. Boy mengatakan kegiatan mereka tidak mencerminkan dukungan terhadap Israel sebagai sebuah negara. "Mereka dulu ada sejarah dengan pendeta Israel yang dulu pernah berdakwah datang ke Indonesia. Itu sekarang sudah jadi tradisi dan budaya. Itu saja tidak ada kepentingan lain," kata Boy.

Boy berharap masyarakat tidak berpersepsi bahwa acara budaya ini sebagai bentuk dukungan terhadap negara Israel. "Jauh sekali dengan bentuk dukungan terhadap Israel. Tidak ada maksud dukungan untuk Israel. Intinya ini hanya acara peringatan," ujar Boy.

Boy mengatakan tidak ada konflik yang terjadi di Papua karena acara peringatan ini sudah dianggap sebagai budaya. Dia menambahkan hal yang sudah menjadi tradisi ini tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dikaitkan dengan aspek politik."Damai-damai saja. Jangan bandingkan dengan Jakarta. Kita (Papua) baik-baik semua, toleransi bagus. Jadi saya tekankan apa yang terjadi itu aspek budaya. Tidak ada aspek politis, bukan dukungan Israel," kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.qin/jk/cek



Laporan: Ainul Yaqin, Jaka Sutrisna