SURABAYAPAGI.com, Surabaya – PDI Perjuangan (PDIP) tampaknya menghadapi ujian cukup berat jelang Pilkada Serentak 2018 ini. Satu per satu kepada daerah dari PDIP terjerat korupsi dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Senin (4/6/2018) lalu, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi. Kini giliran Walikota Blitar M. Samanhudi Anwar yang digelandang ke gedung KPK, Kamis (7/6/2018). Ironisnya, kedua kepala daerah ini sama-sama dari parpol berlogo banteng moncong putih itu. Operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar itu, sepertinya juga berdampak pada politik di Jawa Timur yang akan menggelar Pilgub Jatim 27 Juni 2018. PDIP khawatir penangkapan Walikota Blitar itu akan berpengaruh pada elektoral paslon nomor urut 2, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Terlebih lagi dari rangkaian operasi KPK di Jatim, dari 8 kepala daerah yang ditangkap, 5 diantaranya dari PDIP.

------------

Lima kepala daerah itu, selain Walikota Blitar M. Samanhudi Anwar, KPK juga menangkap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan menahan Walikota Mojokerto Masud Yunus. Kemudian, Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk) yang terjerat OTT 25 Oktober 2017 dan Eddy Rumpoko (Walikota Batu) yang ditangkap KPK pada 16 September 2017.

Sedang dua lainnya dari Partai Demokrat, yakni Bambang Irianto (Walikota Madiun) divonis 6 tahun penjara pada 22 Agustus 2017. Lalu, Achmad Syafii (Bupati Pamekasan) yang juga telah divonis 2 tahun 8 bulan penjara, pada 18 Desember 2017.

Sementara satunya lagi adalah Nyono Suharli, yang saat ditangkap KPK masih menjadi Bupati Jombang aktif, merangkap Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Berkas kasus suap Nyono ini telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dikonfirmas terkait kepala daerah dari PDIP ‘juara’ tersangka korupsi di Jatim, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi mengatakan partainya sudah bertindak tegas terhadap kader yang terlibat korupsi. Seperti Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar, PDIP bakal memecatnya. Sebab PDIP tidak pernah mendidik kadernya untuk korupsi. "Di PDIP siapapun yang tertangkap KPK pasti dipecat," tandas Kusnadi dikonfirmasi Surabaya Pagi, semalam.

Kusnadi juga merasa khawatir kejadian ini akan berimbas pada elektoral paslon Pilgub Jatim yang diusung PDIP. Pasalnya, efek buruk dikhawatirkan berpengaruh dengan adanya OTT terhadap kader PDIP ini. "Apapun pasti mengganggu ya, terutama penilaian negatif pasti akan berefek," tutur politisi senior yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Karena itu, Kusnadi merasa partainya dirugikan oleh tindakan kader yang menyimpang. Terlebih dalam momen Pilkada serentak seperti saat ini.

"Jelas merugikan partai tindakan ini," tandasnya lagi.

Bahkan, Kusnadi juga menegaskan kalau Samanhudi tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari PDIP. Karena jelas setelah kena OTT bukan lagi kader PDIP. "Ndak ada bantuan hukum, sudah dipecat kan," tegas Kusnadi.

Walikota Blitar Dibawa ke Jakarta

Sementara itu, Tim KPK membawa empat orang dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar. Satu diantaranya, Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. "Tim sedang membawa 4 orang dari kegiatan di Jawa Timur yaitu Wali Kota, Kadis PU, dan swasta," kata jubir KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (7/6/2018).

OTT itu digelar KPK pada Rabu (6/6) malam, tetapi Samanhudi saat itu belum dijerat. Dia baru ditangkap KPK sore kemarin. Informasi yang diperoleh, selain Walikota Samanhudi, ada Kadis PUPR Tulungagung Sutrisno. Sedang pihak swasta itu disebut-sebut sebagai kontraktor. Mereka tiba di KPK, semalam pukul 21.15 WIB.

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan lebih dari Rp 2 miliar rupiah dalam kardus. Menurut KPK, transaksi terjadi terkait 5 proyek jalan dan proyek terkait sekolah. "Kami duga transaksi tersebut terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang ada di dua daerah tersebut. Baik proyek jalan dan juga ada salah satu proyek terkait dengan sekolah," terang Febri.


Segel Ruang Walikota

Sebelumnya, tiga petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar di Blitar, Kamis (7/6) kemarin. Tanpa mengenakan rompi bertuliskan petugas KPK, dua laki-laki dan satu perempuan langsung masuk ke ruangan Samanhudi.

Di dalam ruangan, ketiga petugas didampingi Kabag Umum Pemkot Blitar Ninuk. Penggeledahan berlangsung sekitar setengah jam. Begitu keluar ruangan, di tangan petugas tampak satu bendel berkas yang berada dalam kantong plastik.

Diduga dokumen terkait kasus proyek infrastruktur jalan dan pembangunan gedung sekolah. Petugas juga menyegel ruangan Wali Kota Blitar, yakni dengan memasang plester dan print kertas bertuliskan "KPK untuk keadilan".

Dalam penggeledahan ini tidak ada satupun petugas KPK yang memberikan keterangan. Juga tidak tampak aparat kepolisian yang berjaga saat penggeledahan berlangsung. Petugas KPK meninggalkan kantor Wali Kota Blitar dengan menggunakan Mobil Avanza silver AG 1626 IY.

Sementara di Polres Blitar Kota pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait operasi tangkap tangan (OTT) masih berlangsung. Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Muh Sidik. "Saya ditelepon untuk dimintai keterangan, belum tahu masalah apa," ujar Sidik kepada wartawan.

Sedang Samanhudi tak terlihat, baik di kantornya maupun Polres. Wakil Wali Kota Blitar Santoso juga mengaku tidak tahu dimana keberadaan Samanhudi. Dalam acara apel pagi kemarin di Pemkot Blitar Samanhudi juga tidak hadir. Santoso tidak bisa menghubungi yang bersangkutan. Dia tidak tahu pasti apakah yang bersangkutan termasuk yang ditangkap dalam OTT KPK atau tidak. n qin/les/jk