Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior Harian Surabaya Pagi)

Pemilih Muda, Perempuan dan Pria,

Jujur, saya terkesima membaca pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentang kekhawatiran ada ketidak netralan dari aparat BIN, TNI dan Polri, dalam Pilkada serentak, 27 Juni 2018.

Pernyataan SBY, ini justru dilakukan di provinsi Jawa Timur, bukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang sama-sama, melaksanakan pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018.

Ada beberapa alasan saya sampai tercengang dengan pernyataan SBY. Pertama, latarbelakang SBY, yang mantan Presiden. Kedua, SBY, seorang jenderal yang tidak pernah cacat dalam karir militernya. Ketiga, SBY adalah mantan Presiden. Keempat, SBY sampai kini masih Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Kelima, disampaikan satu minggu menjelang coblosan, 27 Juni 2018.

Dengan keempat atribut seperti ini, SBY, bukan sembarang orang. Dalam ilmu komunikasi orang seperti SBY, dapat digolongkan trustworthiness.

Orang yang memiliki sifat trustworthiness, termasuk orang yang memiliki kepemimpinan yang paling diidam-idamkanmasyarakat.

Beberapa literatur dan riset mengungkap bahwa karakteristik pemimpin yang paling diinginkan oleh bawahannya adalah pemimpin yang layak dipercaya (e.g. Kouzes & Posner). Bahasa lain pemimpin yang demikian adalah sosok yang memiliki niat baik.

Pemilih Muda, Perempuan dan Pria,

Sebagai presiden dua periode, SBY yang berpengalaman kelola TNI, Polri dan BIN, tahu, bagaimana aparat sampai bersikap dan bertindak tidak netral mengamankan Pilkada.

Tidak netral dalam pesta demokrasi, bisa dianggap berpihak ke salah satu paslon. Apalagi paslon yang maju sama-sama mantan birokrat. Khofifah, mantan Menteri Sosial dan Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, wakil Gubernur Jatim.

Dalam status Partai Demokrat, pengusung paslon Khofifah, bisa ditebak, SBY, menuding paslon nomor 2, diuntungkan oleh aparat yang berkuasa. Pertanyaannya, siapa pimpinan partai politik yang memiliki kedekatan dengan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN.

Secara struktural pimpinan yang paling berwenang mengendalikan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertanyaannya, apakah Jokowi, sekarang ini akan memerintahan tiga aparat itu untuk tidak netral.

Akal sehat saya mengatakan, kecil sekali. Mengingat, Khofifah, maju dalam Pilkada Gubernur Jatim 2018, sudah direstui bahkan didorong oleh Jokowi. Maklum, saat pilpres 2014, Khofifah, dengan kedudukan sebagai public figure di Jatim dan Ketua Umum Muslimat Indonesia, berkontribusi banyak untuk kesuksesan suara Jokowi di Provinsi Jawa Timur.

Lalu, siapa diantara pimpinan parpol yang memiliki kedekatan dengan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN. Kapolri dan Panglima TNI, jenderal baru yang diangkat pada era Presiden Jokowi, bukan SBY.

Tapi Kepala BIN, Jenderal (Pol) Budi Gunawan, adalah ajudan Megawati, saat putri Bung Karno ini, menjadi Presiden RI. Pertanyaannya, apakah SBY, menuding Kepala BIN, yang dicurigai tidak bakal netral.

Mungkinkah Megawati, sebagai Ketua Umum PDIP yang mendukung Paslon Gus Ipul-Puti, bisa meminta tolong Jenderal Budi Gunawan. Walahualam.

Pemilih Muda, Perempuan dan Pria,

Menggunakan konsep regresi, paslon Khofifah, mengalami dua kali diakali atau menghadapi aparat yang tidak netral. Padahal, saat itu, ia didampingi cawagub seorang jenderal. Pilkada pertama tahun 2008, pendamping Khofifah adalah Brigjen Mudjiono, mantan Kasdam V Brawijaya. dalam Pilkada kedua tahun 2013, ia didampingi mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol. Herman S.

Apakah dalam Pilkada yang ketiga ini, Khofifah, juga akan dicurangi lagi?. Ini pertanyaan yang jawabannya gampang-gampang susah. Mengapa?, karena Khofifah didukung oleh Pakde Karwo. Gubernur Jatim sekarang. Pakde Karwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur.

Akankah aparat intelijen di TNI dan Polri di Jatim, bisa didorong untuk mengganggu paslon Khofifah-Emil, selama kampanye, khususnya saat minggu tenang?.

Atau mungkinkah paslon Gus Ipul-Puti, bisa mendapat fasilitas khusus selama minggu tenang. Terutama terkait perijinan penyelenggaraan yang bisa mengerahkan masa, tanpa menggunakan atribut kepartaian?.

Berbagai kemungkinan ini bisa saja terjadi dalam pangggung politik. Apalagi sekelas pesta demokrasi pilkada tingkat provinsi.

Untuk tidak merusak marwah pesta demokrasi dari pengaruh aparat tidak netral, ada baiknya tim sukses masing-masing paslon, mengkonsolidasikan mesin politik dan saksi-saksi di TPS.

Maklum, pesta demokrasi itu tak ubahnya sebuah pesta pernikahan atau sunatan. Dalam perhelatannya bisa mendadak ada kerusuhan yang datangnya diluar penyelenggara pesta. Dalam Pilkada serentak 2018 ini, penyelenggara adalah KPU.

Pertanyaannya, bisakah orang-orang yang duduk di KPU dan Bawaslu, diintervensi oleh aparat sebagai operasi invisible hand? Dalam kegiatan apa saja, apalagi politik, tidak ada kata mustahil.

Pemilih Muda, Perempuan dan Pria,

Sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya pemilih muda yang mendengar pernyataan SBY, terpanggil membentuk relawan untuk paslon mana saja. Relawan, menegaskan pilkada berlangsung langsung, umum, bebas, bersih, jujur, adil dan rahasia, agar intervensi dari aparat yang dituding akan tidak netral, bisa terdeteksi.

Demikian juga pers cetak maupun online. Saatnya mewujudkan peranannya sebagai pilar keempat demokrasi.

Pilar keempat, mengawasi Pilkada 2018 di Jatim benar-benar dijalankan dengan asas langsung, umum, bebas, bersih, jujur, adil dan rahasia.

Ciri pers sebagai pilar keempat demokrasi adalah independen. Bisakah untuk pers daerah era Pers industry?.

Akal sehat saya berbisik, tidak semua pers daerah bisa diharapkan bersikap netral. Pendekatan paslon dan tim sukses selalu ada. Inilah tantangan stake holder pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu.

Sejauh ini, KPU Jatim maupun Bawaslunya, masih menjauh dari pengelola pers lokal. Pendekatan masih dilakukan dengan pemasangan iklan, bukan substansi asas pilkadanya. Hal semacam ini yang mengkhawatirkan pejabat di KPU dan Bawaslu, bisa leluasa dipengaruhi paslon yang berkompetisi, Khofifah atau Gus Ipul.

Berdasarkan pengalaman meliput pemula, aparat yang tidak netral, bisa melakukan intimidasi kepada siapapun termasuk saksi di TPS. Distruition yaitu gangguan-gangguan yang menganggu pencoblosan. Menyebarkan informasi hoax. Selain vote buying, serangan fajar.

Faktor lain yang mencederai pesta demokrasi adalah problem DPT, Daftar Pemilih tidak tetap, Formulir C6 dan Pemilih ganda.

Pesan bagi teman-teman pers menjelang minggu tenang, kita harus berani memaksimalkan posisi kita sebagai penyeimbang tiga kutub kekuatan lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta KPU dan Bawaslu.

Kalau toh, pers sebagai pilar keempat demokrasi, dalam pilkada 2018 di Jatim ini harus memberikan keberpihakan, pemihakan itu harus ditujukan bagi kepentingan publik.

Kepentingan publik bagi saya adalah idealisme pers yang merupakan fungsi hakiki yang melekat pada diri kita, pers mandiri, pers independen dan pers kritis. (tatangistiawan@gmail.com).