Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)

Bu Khofifah dan Bu Risma,

Bulan ini, ada dua moment bersamaan. Pilkada serentak tahun 2018 dan Piala Dunia di Rusia 2018.

Pilkada 2018 sudah dilalui dengan aman dan tanpa kekacauan. Hanya di Surabaya muncul “kekacauan” pemikiran yaitu Risma, kader PDIP, mengaku temukan berbagai penyimpangan Pilkada di Surabaya, tetapi melapor ke Ketua Umum PDIP, Megawati.

Laporan Risma, ini menggunakan aturan Pilkada, masuk dalam kategori off-side. Mengingat laporan penyimpangan (bila memang ada) mestinya diteruskan ke Bawaslu.

Tentu laporan yang disertai alat bukti, bukan sekedar pernyataan belaka. Bahkan laporan Risma ini, bisa ditindaklanjuti oleh tim penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Oleh karena itu, laporan dari Doktor honoris Causa dari ITS inipantas dianggap pejabat publik yang tak mengerti hukum.

Sebaliknya, bila dia ngotot kader PDIP militan, laporan semacam itu mirip jegalan (sliding tackle) dalam pertandingan sepakbola. Risma bisa dianggap menjegal otoritas Wisnu Sakti, yang dejure, sampai kini masih Ketua DPC PDIP Surabaya. Mengingat dalam kepengurusan di DPC PDIP, nama Risma tidak masuk dalam jajaran struktural.

Akal sehat saya berbisik, laporan Risma semacam ini bersifat melambung. Bahasa jawanya, Risma gege rumongso. Bahasa gaulnya, Risma nepuk dada, ini lho Ir. Tri Rismaharini yang punya hotline langsung ke Ketua Umum PDIP, tanpa melalui prosedur ke DPC maupun DPD PDIP Jatim.

Dan bahasa intrastrukturnya, Risma, menggunakan jalan tol, yang dikenal meski bertarip mahal, tapi bebas hambatan.

Bu Khofifah dan Bu Risma,

Sampai sebelum coblosan tanggal 27 Juni lalu, kota Surabayamasih dianggap sebagai ’kandang’ PDIP.

Tetapi ternyata, dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini, Pengurus DPC PDIP Surabaya tidak mampu memenangkan Gus Ipul-Puti dalam coblosan pada hari Rabu minggu yang lalu.

Dari hasil perolehan suara sementara, pasangan Khofifah-Emil lebih unggul dari pasangan Gus Ipul-Puti Gunturm meski tipis.

Berdasarkan hitungan di 4.270 TPS di Kota Surabaya, pasangan Khofifah Indar Parawanasa-Emil Elistianto Dardak unggul sementara 50,80% dari pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Sementara paslon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno hanya meraih 558.362 suara, atau 49,20%.

Hasil ini diperoleh dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Sampai semalam, hasil perhitungan fornulir C-1 ini belum berubah yaitu, pasangan Khofifah-Emil berhasil meraup suara di 18 kecamatan. Sedangkan pasangan Gus Ipul-Puti yang didukung PDIP dan PKB hanya menang di 13 Kecamatan. Luar biasa, paslon yang diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura serta PAN, berhasil menaklukkan pasangan yang diberangkatkan oleh PKB-PDIP dengan pendukung Gerindra dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Bu Khofifah dan Bu Risma,

Saya mendengar, Khofifah dan Emil, cagub dan cawagub yang memenangkan pilgub 2018 versi quick count dan riel count KPU, kini sudah menjadi kader Partai Demokrat.

Bila ini menjadi kenyataan, Pak De Karwo, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim telah mendapat suntikan kader partai yang tak kalah semangatnya dari kader PDIP dan PKB di Jatim.

Bukan tidak mungkin, termasuk kader di Partai Demokrat maupun kader dalam tata kelola pemerintahan provinsi Jatim yang aceptable.

Sejauh yang saya ketahui, di Partai Demokrat, ada dua slogan yang cukup populer meski maknanya mirip. Pertama, “berpolitik dengan kening tak berkerut”. Kedua, “indak ado masalah”.

Slogan pertama, lebih populer di masyarakat. Konon dilahirkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca Pandjaitan. Maknanya, agar para kader menghayati bahwa berpolitik itu sesungguhnya membahagiakan karena asyik dan menjanjikan.

Dan slogan kedua, meski tak umum di masyarakat tetapi sangat populer di kalangan kader Demokrat. Pencetusnya Redi Susilo, Sekretaris Divisi Hubungan Luar Negeri DPP Partai Demokrat.

“’Indak ado masalah’ ini slogan melengkapi slogam pertama ‘berpolitik dengan kening tidak berkerut’’.

“Indak ado masalah” arti harfiahnya “tidak ada masalah”. Slogan ini bermakna, bagi Partai Demokrat yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat, maknaya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Justru semuanya menjadi mengasyikkan dan membahagiakan.

Di kalangan kader Partai Demokrat, slogan ini juga merupakan bentuk militansi kader yang siap menjalankan apa pun tugas yang diperintahkan partai.

Dan para kader pun meyakini dengan seutuhnya bahwa perintah partai harus dilaksanakan tanpa reserve atau tanpa syarat apa pun. Tugas dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan dan keyakinan.

Bu Khofifah dan Bu Risma,

Pemilihan presiden 2019, praktis tinggal beberapa bulan. Demikian pula pemilihan anggota DPRD Kota dan Provinsi serta DPR-RI. Sedangkan Pemilihan Walikota Surabaya, baru diselenggarakan lagi tahun 2020.

Dengan kejadian Risma mengolok Khofifah, menggunakan slogan keminter, dan suara PDIP di Surabaya jeblok, akankah berimbas pada merosotnya jago-jago banteng PDIP Surabaya yang akan maju di DPRD Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan DPR-RI di Senayan?.

Prediksi saya, atas pernyataan Walikota Risma dalam mengkampanyekan Gus Ipul-Puti Guntur, Juni yang lalu. bukan tak mungkin, akan menggeser dominasi kekuasaan Walikota dan Ketua DPRD Surabaya dari kader PDIP?

Maklum, dalam dua pilkada terakhir, dua jabatan strategis di kota Surabaya ini dipegang oleh kader-kader PDIP.

Tetapi pasca pilkada serentak 2018 ini, bisa saja direbut oleh kader partai politik lain. Partai Demokrat, salah satunya.Mengingat, meski Khofifah-Emil diusung oleh sebuah koalisi enam parpol, dalam kesehariannya, pensupor terbesar dari Partai Demokrat dan ulama.

Saya menyebut Partai Demokrat pendukung utama Khofifah-Emil, berdasarkan sejumlah indikasi.

Pertama, kader Partai Demokrat pernah menjadi Ketua DPRD Surabaya. Kedua, perolehan kursi di DPRD Surabaya, pernah melebihi jumlah kursi PDIP (Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat memperoleh 16 kursi, sedangkan PDIP hanya 8 kursi). Ketiga, ada blunder saat Pilkada Gubernur 2018 dengan pemicu Risma. Keempat, Gubernur dan wagub Jatimmendatang, dipegang oleh kader Demokrat. Kelima, Kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden SBY ( juga Ketua Umum PDIP) pernah digoda oleh Risma, terkait pembangunan jalan tol tengah Surabaya. Keenam, Pak De Karwo, masih berdomisili di Surabaya dan memimpin Partai Demokrat sampai 2022. Dan ketujuh, adanya rivalitas antara SBY dan Megawati, sejak Pilpres 2009.

Sejauh ini, rivalitas Mega vs SBY, dengan tudingan Risma terhadap Khofifah kali ini, tampaknya bisa merembet ke Surabaya.

Dan bisa ditebak, jebolnya gawang PDIP di Surabaya, bisa diterjemahkan dari tembakan pinalti yang dilakukan Khofifah, yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura serta PAN. Bisa juga jebolnya kandang banteng monyong putih ini akibatr gol bunuh diri Risma.

Bu Khofifah dan Bu Risma,

Pada kenyataan Pilkada 2018 di Surabaya, ada hasil peroleh suara Khofifah-Emil yang berbeda dari prakiraan semua pengamat. Termasuk prediksi dari pengusung Khofifah.

Akal sehat saya berkata, kemenangan Khofifah di Surabaya inihasil dari pertolongan Allah yang Maha Pengasih, karena mendengar dan menyaksikan hambanya yang taat beragama dicela oleh jurkam Gus Ipul-Puti.

Bahkan bukan tidak mungkin ada pengaruh kekuasaan politik dibelakang kemenangan Khofifah di kandang banteng kota Surabaya. ‘’Kekuasaan’’ dari rakyat yang memiliki hak otoritas memilih dan tidak memilih siapa cagub yang layak .

Apalagi Khofifah, sejak mahasiswa sudah menjadi aktivis kampus. Ibaratnya ia sudah punya pengalaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat implementasi lapangan.

Lebih-lebih politik itu sarat akan kepentingan. Ibaratnya politik itu acapkali menghadirkan lahan bagi orang-orang dan kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.

Maka itu, bila konsistensi sikap Khofifah, selama kampanye dalam Pilkada 2018 ini terbukti, Khofifah berarti sedang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi, SBY dan Pak De Karwo.

Dan bila politik itu dinamis, bisa jadi walikota Surabaya tahun 2020 nanti, bukan diisi kader PDIP. Apalagi selama menjadi cawali Risma, Ketua DPC PDIP Surabaya, Wisnu Sakti, tidak kelihatan kreativitasnya membangun kota Surabaya, terutama terkait kesejahteraan warga kota.

Justru yang muncul selama ini adalah Armudji, Ketua DPRD Surabaya, yang kader PDIP tulen asal Ngagel. Analisis saya, sekiranya Megawati tidak jadi memecat Wisnu Sakti, karena di Surabaya, tak bisa memenangkan cucu Bung Karno, bisa jadi pemilih militan banteng monyong putih beralih ke tokoh politik parpol lain yang lebih berbobot ketimbang Wisnu Sakti.

Atau bisa jadi ada restrukturisasi kepengurusan DPC PDIP Surabaya, dengan menempatkan Armudji, sebagai pengganti Wisnu Sakti.

Perubahan ini bisa merangkul banteng-banteng muda yang mulai kesengsem tokoh partai politik yang diikuti Khofifah dan Emil Dardak, Partai Demokrat.

Bila tidak, Khofifah dan Emil. perpaduan aktivis partai politik dan akademisi, bisa memainkan peran dalam Pilkada 2020 dalam memilih pengganti Risma, sebagai Walikota Surabaya.

Inilah sesungguhnya politik yang menurut saya tidak ada idealismenya, tapi sarat dengan dinamika kepentingan dan syahwat kekuasaan.

Risma, kini menanggung beban berat atas kekalahan Gus Ipu – Puti, di kandang banteng. Dan kader PDIP yang kritis, bisa menggugat Risma, untuk mengundurkan diri. Termasuk mendesak ke Ketua Umum PDIP, Megawati. (tatangistiawan@gmail.com)