Kondisi bunderan satelit yang akan dijadikan jalur Underpass dan Overpass. Namun hingga kini, jalur underpass masih mangkrak, sementara jalur overpass yang sudah jadi, tidak segera digunakan. (foto: SP/Byob)

SURABAYA PAGI, Surabaya – Proyek underpass di Bundaran Satelit yang dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di Jalan Mayjen Sungkono dan Jalan HR Muhammad, kini pembangunannya malah macet. Padahal, proyek prestisius ini sudah berjalan hampir tiga tahun, yaitu dimulai sejak 2015. Pengembang properti yang tergabung Real Estate Indonesia (REI) Jatim, disebut-sebut biang macetnya proyek tersebut. Pasalnya, dana dari REI yang dijanjikan Rp 74,3 miliar juga macet, lantaran sejumlah pengembang belum mau mencairkan lagi dananya. Komitmen pengembang wilayah Surabaya Barat pun dipertanyakan. Untuk itu, DPRD Kota Surabaya berencana memanggil pengurus DPD REI Jatim dan pengembang di Surabaya Barat.

Laporan : Alqomar-Ainul Yaqin


Pantauan di lokasi, Senin (9/7/2018), sampai saat ini baru bangunan overpass yang sudah diselesaikan. Namun, belum difungsikan meski sejumlah rambu lalulintas sudah dipasang. Jalan overpass ini ditutup dengan barier. Sedang underpass belum tampak dan masih terbengkelai. Padahal, targetnya awal 2018 sudah selesei dan bisa difungsikan. Ini berarti proyek ini molor. Sementara arus lalulintas pada Senin sore kemarin sekitar pukul 15.00-17.00 WIB, terlihat padat merayap di sekitar Bundaran Satelit.

“Proyek ini telah berjalan 3 tahun lamanya hanya menampakan jalan overpass yang sudah kelar, sedangkan proyek utamanya (underpass) baru tergarap 30%,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vincensius Awey di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (9/7/2018) kemarin.

Menurutnya, proyek underpass Bundaran Satelit tidak kunjung selesai sejak peletakan batu pertama oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada 25 September 2015. Karena itu, ia berharap Pemkot Surabaya bersedia membantu mendanai proyek underpass tersebut. “Ada baiknya proyek underpass ini kembali digarap Pemkot, apabila REI Jatim sudah tidak memungkinkan lagi menghimpun dana para pengembang,” papar Awey.

Politisi NasDem ini menjelaskan, dalam proyek underpass tersebut di satu sisi Pemkot masih berharap REI Jatim untuk menuntaskannya. Sisi lainnya, REI tampaknya tidak mau berterus terang dan menyerah. “Kalau seperti ini kondisinya bisa-bisa sampai akhir jabatan walikota meninggalkan proyek mangkrak di bundaran satelit. Saya berharap Pemkot harus take over dan sisa proyek dapat dibiayai dari APBD,” ungkapnya.

Ia juga minta REI Jatim berterus terang dengan kondisi yang ada, sehingga bisa dicarikan solusi untuk menuntaskan proyek underpass tersebut. Menurut Awey, tidak mungkin lagi terus menunggu dengan ketidakpastian. Sementara arus lalu lintas setiap pagi dan sore mulai Mayjen Sungkono sampai HR. Muhammad, sangat padat.

Sementara pembangunan kawasan Surabaya barat, lanjut Awey, terus meningkat dari hari ke hari. Dampaknya, volume kendaraan terus bertambah. Sedangkan kondisi di lapangan, hanya ada satu jalur penghubung kawasan Surabaya barat, yakni jalan HR Muhamad dan Mayjen Sungkono.

Panggil Pengurus REI

Seperti diketahui, proyek underpass Bundaran Satelit Surabaya awalnya didanai para pengembang yang memiliki proyek properti di Surabaya barat. Diantaranya, Citraland, Pakuwon Jati dan Bukti Darmo. Anggaran yang dijanjikan sebesar Rp 74,3 miliar. Namun di tengah jalan, seiring lesunya ekonomi sepanjang 2018, berdampak pada turunnya bisnis para pengembang.

Pada November 2017, sudah diadakan rapat pihak pengembang dengan Pemkot Surabaya tentang masalah dana tersebut, tapi masih belum ditemukan titik temu solusinya. Pengembang mau penyetoran dana itu dicicil sesuai dengan progres pembangunan proyek.

Menanggapi persoalan itu, Endi Suhandi, anggota Komisi C lainnya mengatakan, demi kelangsungan proyek underpass ini pihaknya akan memanggil REI Jatim untuk mempertanyakan kejelasan kelanjutan proyet tersebut. “ Kami sampai sekarang ini, kami tidak tau berapa anggaran yang dikeluarkn REI untuk menyelesaikan Proyek Underpass itu. Dan sudah berapa yang sudah dikeluarakan oleh REI belum tau,” ungkap Endi.

Selain REI, lanjut Endi, pihaknya juga akan memanggil Pemkot Surabaya. “Maka dari itu kita secepatnya akan panggil REI bersama Pemkot Surabaya untuk hearing membahas kelanjutan proyek tersebut,” tandasnya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, apabila REI tidak sanggup untuk menyelesaikan proyek tersebut, Pemkot diminta meneruskan proyek underpass tersebut. “Awalnya kan menggunakan APBD yang ditetapkan Rp 60 miliar. Namun REI saat itu mengambil alih untuk mengerjakan itu proyek itu. Maka kita akan panggil REI untuk mempertanggung jawabkan proyek itu,” tandas Endi.

Kontrak REI-Pemkot

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD REI Jatim Danny Wachid mengatakan pihaknya sudah berkomitmen menuntaskan proyek tersebut. Buktinya, lanjut Danny, overpass sudah selesai 100 persen. Sedang underpass masih 51 persen. “Komitmen kami terhadap masyarakat Surabaya saya kira sudah terpenuhi. Overpass kan sudah 100 persen, sedang underpass 51 persen. Di periode saya kami hanya mengerjakan 4 bulan, itu melanjutkan periode sebelumnya,” terang Danny dihubungi Surabaya Pagi melalui ponselnya, kemarin.

Kata Danny, untuk proses pembukaan overpass menjadi kewenangan Pemkot Surabaya. Dalam hal ini Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Namun, menurutnya, walikota bersikukuh tidak mau meresmikan jalur tersebut sebelum underpass selesei. Menurutnya kalau mekanismenya bagus hasilnya juga akan bagus.

“Kita komitmen kerjakan, tapi kan kontraknya habis. Kalau kontraknya habis bagaimana mekanismenya? Kalua Bu Wali (Tri Rismaharini, red) kan pinginnya selesai semua (overpass dan underpass, red). Tapi kan seharusnya lumayan overpass dibuka dulu untuk mengurai kemacetan, meskipun tidak 100 persen,” lanjut Danny.

Ia terkesan tak tak mau disalahkan dengan belum selesinya proyek underpass. Dijelaskan Danny, sejak kontrak kerja antara Pemkot dengan REI selesei pada Februari 2018 lalu, Pemkot belum juga menjalin komunikasi dengan REI maupun pengembang yang berkontribusi dalam pembangunan. Dia menyebut pernah sekali mengadakan pertemuan, namun hanya dihadiri oleh kepala dinas. Bukan dengan walikota.

“Yang punya hajat kan ini Pemkot, meskipun kepala dinas tapi kan yah mbok’e (Walikota) bu Risma, ya mungkin masih sibuk. Jadi belum bisa dikomunikasikan lagi. Kalau komitmen REI jangan ditanyakan lagi,” tegasnya.

REI, lanjutnya, sampai saat ini masih menunggu diajak komunikasi dengan Pemkot untuk kelanjutan proyek tersebut. Sebab dia menyebut untuk urusan skema dan rancangan pembangunan yang mempunyai data ialah Pemkot. “Kami pengembang-pengembang di Surabaya barat, Pakuwon itu dipanggil kan kami datang. Kalau sudah begitu duduk bersama kelanjutannya seperti apa. Gimana enaknya gitu lo. Karena untuk underpass itu kan nanti harus dipikirkan juga pengeboran itu bagaimana pipa yang akan dilewati segala macam. Dan yang punya peta itu kan pemkot,” pungkasnya.


Kondisi bunderan satelit yang akan dijadikan jalur Underpass dan Overpass. Namun hingga kini, jalur underpass masih mangkrak, sementara jalur overpass yang sudah jadi, tidak segera digunakan. (foto: SP/Byob)