Analisis Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)

Pak Jokowi Yth,

Pertumbuhan ekonomi tahun pertama pemerintahan yang Anda pimpin yaitu di tahun 2015, sempat berada pada tingkat terendah dari 6 tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diangka 4,58 %.

Tetapi, meskipun angka ini terus bergerak naik, ditahun 2016 berada diangka 5,02%. Hingga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diangka 5,1%. Sejumlah ekonom menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Anda pimpin cenderung bergerak stagnan

Sejumlah ekonom bahkan menyebut, titik lemah bidang ekonomi terkait dengan kemudahan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Bahkan tercatat, tingkat kepuasan penyediaan lapangan kerja hanya 59,8 persen. Sementara pengentasan kemiskinan hanya 58,1 persen, dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi yang terendah yaitu sebesar 55,7 persen.

Sejumlah pengamat menilai, sampai sekarang berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini semakin menggunung. Para oposan Anda bahkan menilai, penanganan ekonomi pemerintahan Anda tidak pernah jelas.

Masalah-masalah yang belum bisa dituntaskan hingga menjelang pendaftaran capres, 3 Agustus 2018, antara lain penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Malahan permasalahan disekitar UMKM dan pasar tradisional, juga dinilai seperti penyakit kronis. Bahkan kesemrawutan lalulintas, angkutan umum dan sepeda motor sepertinya dibiarkan. Kecuali jalan tol, yang saat lebaran kemarin cukup membantu pemudik.

Kelemahan dan kekurangan ini, saya ikuti terus diletupkan oleh lawan politik Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengatasi persoalan bangsa ini?

Nalar kebangsaan yang saya pegang, tentu Anda ingin mencari cawapres yang berpengalaman kelola tata pemerintahan dan anggaran Negara secara cermat?

Apakah Anda akan memilih politisi, pensiunan militer, teknokrat, ekonom, gubernur yang belum berpengalaman atau gubernur yang berpikir ekonom.


Pak Jokowi Yth,

Undang-undang Dasar 1945, tidak mengatur secara rinci tugas dan fungsi seorang Wakil Presiden. Konstitusi hanya menyebutkan, "Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden".

Konstitusi menyebut peran dan fungsi seorang wakil presiden baru bisa dirasakan bila seorang presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan serep’. Atau kewenangannya terbatas terkait dengan akronim aWAk dan siKIL.

Maka bisa dimaklumi bila seorang wakil presiden alias the second person in the line of power hanya sebagai pelengkap. Termasuk JK, saat Anda menjadi presidennya. Berbeda saat JK, menjadi wapres Presiden SBY.

Sejarah mencatat, pada saat menjadi wakil presiden bagi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009, JK dinilai lebih mendominasi. Malahan pada akhir kepemimpinan periode pertama SBY, JK sempat mendapatkan julukan "The Real President", hingga menganggap duet keduanya sebagai "matahari kembar".

Berbeda saat menjadi wakil Anda adalah JK. Putra Makasar ini sekarang dikesankan banyak politisi lebih lunak, karena Anda, dikenal sebagai presiden yang memiliki naluri eksekutor. Maklum, antara Anda dan JK, sama-sama berlatarbelakang pebisnis.

Nah, dengan background Anda, yang pebisnis, suka blusukan serta bergaya kepemimpinan ekskutor, secara manajerial, Jokowi perlu wakil prersiden yang menyerupai seorang konseptor dan perencana pembangunan. Apalagi, Jokowi, kurang disukai kelompok yang menamakan dirinya muslim dari kalangan habib dan ulama.


Pak Jokowi Yth,

Sebagai jurnalis, saya mengikuti langkah kebijakan Pak De Karwo, selama dua periode memimpin provinsi Jatim.

Kebijakan-kebijakan ekonominya, menggabungkan ekonomi mikro (Microeconomics) dan ekonomi makro (Macroeconomics). Ini saya simak dari beberapa policy terkait ekonomi mikro, Pak De, yang antara lain menelorkan gagasan Jatimnomics.

Dalam Jatimnomics, Pak De mendorong UMKM di Jawa Timur berinteraksi di pasar bebas dengan topangan 4-P termasuk kemudahan dalam permodalan.

Sementara dalam penerapan ekonomi makro, Pak De menyerap perkembangan ekonomi secara nasional dan global untuk pertumbuhan ekonomi di Jatim termasuk masalah pengangguran.

Pendeknya, kiprah Gubernur Soekarwo, dalam memajukan perekonomian daerahnya selalu unggul dibanding provinsi lain se nusantara. Pertumbuhan ekonomi yang Pak De Karwo hasilkan, diharapkan oleh semua pelaku bisnis, bisa menopang pembangunan ekonomi nasional.

Tak berlebihan bila kemudian Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., dengan persetujuan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada Pak De Karwo.

Ini semua karena Pak De dalam kebijakan politik ekonominya juga mempertimbangkan ekonomi mikro. Contoh, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Antara lain menggratiskan denda pajak selama WP (Wajib Pajak) menunggak). Juga BBN (Bea Balik Nama) digratiskan pula. WP hanya membayar pajak pokok. Saat ini, di Indonesia belum satu pun provinsi yang melakukan ini.

Kebijakan ini diakui oleh kalangan akademisi dan politisi, telah mendorong masyarakat untuk lebih tertib membayar pajak dan juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan di Jatim ini kemudian diadopsi oleh pemerintah provinsi lain, termasuk DKI Jakarta.

Pemerintah DKI misalnya hanya kurun waktu 3 bulan berjalan, target Pendapatan semula Rp.75 M, melampaui target, hingga mencapai Rp89 miliar per31 Desember 2017.

Makanya dalam satu tahun yaitu 2017, target penerimaan pajak sebesar Rp7,7 triliun, tetapi realisasinya malah mencapai Rp8 triliun atau 103 persen. Kemudian target biaya balik nama yang dirancang Rp5 triliun, justru bisa mencapai Rp5,03 triliun.

Sebagai jurnalis yang putra daerah, momen pilpres 2019 yang sekarang ini diwarnai hiruk-pikuk mempersoalkan politik aliran dan dikotomi nasionalis-agamis, saya berharap Pak De bisa memasuki kancah perpolitikan di Pemerintah Pusat.

Artinya, disadari atau tidak, sekarang ini, Pak De lah tokoh politik daerah yang diterima semua pihak.

Saya termasuk yang berharap Pak De bisa menjadi kader dari Jatim yang bisa menyusul jejak Presiden Soekarno, Gus Dur dan SBY, yaitu berbakti pada bangsa dan Negara di Pemerintah Pusat.


Pak Jokowi Yth,

Saya mengamati, era kepemimpinan Anda sekarang ini, komposisi kabinet Anda terdiri dari politisi dan teknokrat.

Ini artinya, meski menteri adalah jabatan politik, tetapi sebenarnya ada beberapa kementrian yang seyogyanya lebih baik dipimpin seorang teknokrat. Misal Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi.

Melihat realita ini, nalar kebangsaan saya mengatakan, cawapres Anda pada periode kedua , yang paling layak adalah gabungan seorang birokrat yang teknokrat, politisi dan ekonom, minimal berpikir bak seorang ekonom.

Adanya utang yang bertumpuk, pengangguran dan kemiskinan yang tidak juga surut, Cawapres ke depan, minimal harus memiliki ketrampilan dan pengalaman mengelola APBN yang memadai.

Maka itu, bila cawapres Anda dari politisi murni seperti Muhaimin Iskandar, kedudukannya sebagai orang kedua Anda akan makin mengambang antara jabatan politik dan birokrat.

Saya khawatir, cawapres yang murni politisi, dapat melakukan politisasi birokrat. Hal ini bisa menyusup hampir disemua lembaga regulator maupun operator sampai ke pimpinan BUMN dan pejabat eselon II.

Kesan kuat yang saya serap sekarang ini, berbagai cara penyelesaian dan keputusan ekonomi sering didasari oleh pendekatan pragmatism. Pendekatan ini terkesan mengenyampingkan masalah budaya, kearifan, integritas dan politik. Kasus impor beras dan garam salah satunya.

Dalam aspek nalar kebangsaan, kasus-kasus impor beras dan garam misalnya, selama kepemimpinan Anda mengesankan keputusan yang hanya menguntungkan importir dan sekelompok elite partai yang ada di sekitarnya.

Dalam pandangan saya, Pak De Karwo adalah pamong yang dalam perjalanan karirnya tumbuh menjadi teknokrat, politisi dan ekonom, bukan sekedar birokrat.

Usulan saya, tak ada salahnya, kali ini Anda jangan mengajak politisi menjadi cawapres Anda. Tantangan pemerintahan NKRI 2019 ke depan, penuh dengan persoalan-persoalan ekonomi lokal dan global serta dan keadilan bidang ekonomi dan sosial. Mengingat, generasi now sekarang ini perhitungan politiknya bukan lagi ideology, apalagi sektarial. Generaso Now, butuh kesejahteraan yang riil.

Nah itu hanya bisa dilayani oleh birokrat yang teknokrat, ekonom dan politisi seperti sosok Pak De Karwo, yang rendah hati, sederhana dan pro rakyat. Ciri ini hampir sama dengan karakter Anda.

Pak De Karwo ini, selama dua periode memajukan pembangunan ekonomi di Jatim, pendidikan formalnya sampai tingkat doctoral adalah seorang ahli hukum. Tetapi dalam perjalanan karirnya, Pak De Karwo, mampu berpikir bak seorang ekonom, bertindak sebagai teknokrat dan berpikir seperti umumnya politisi. Ini belum ada pada diri Gubernur lain yang selama ini berani berpolemik soal pro-kontra mendukung Anda, maju dua periode. Subhanalloh.(tatangistiawan@gmail.com)