Tony Wijaya Ketua Panwaslu Lamongan dalam sebuah acara. FOTO: SP/ MUHAJIRIN KASRUN

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Setelah proses verifikasi Bacaleg telah usai, sejumlah Bacaleg sudah mulai mengenalkan diri ke publik, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial (Medsos) untuk membranding, padahal waktu kampanye belum dimulai.

Bahkan pengamatan Surabaya Pagi belakangan ini diketahui, tidak sedikit Bacaleg mengenalkan jati dirinya via medsos ini, seakan sudah menjadi target dan tujuan para Bacaleg. Selain dianggap sosialisasi secara gratis, kampanye via medsos dinilai cukup efektif, meski tidak jaminan seseorang terpilih sebagai anggota legislatif karena sering kampanye di medsos.

Melihat fakta yang demikian itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan dengan tegas menyebutkan, apapun bentuk kampanye yang dilakukan oleh Bacaleg sebelum waktunya akan diancam pidana.

"Kalau ada Bacaleg kampanye sebelum waktunya dianacam pidana,"kata Tony Wijaya ketua Panwaskab Lamongan, Rabu (8/8/2018).

Dalam pelanggaran tersebut, Bacaleg kata Tony, akan diancam hukuman 1 tahun penjara, sesuai Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."Kalau melanggar massa kampanye ancaman hukumanya sampai 1 tahun penjara,"ujarnya.

Bacaleg sendiri baru boleh melakukan kampanye, setelah Daftar Caleg Tetap (DCT) disahkan. "Berdasarkan Undang-undang Pemilu tersebut, masa kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT),"ungkapnya.

Tony juga menambahkan, sesuai dengan tahapan pemilu, kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 23 September hingga 13 April 2019 mendatang, sebagaimana diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomer 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kampanye itu lanjutnya, bisa dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa.

“Iklan di media massa tersebut di media masa cetak dan elektronik, internet serta rapat umum sebagaimana diatur dalam pasal 276 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut,” ungkap Toni.

Sementara itu, KPU Lamongan terkait pileg saat ini sedang melakukan tahap penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) selanjutnya akan diumumkan.

“InsyaAllah besuk Jum’at (10/8) kita mengundang parpol untuk persetujuan penetapan DCS tersebut yang kemudian diumumkan untuk mendapat tanggapan publik” pungkas Devisi Tehnis KPU Lamongan, Nur Salam.jir