Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan Witjaksono (Wartawan Senior)

Pak Jokowi Yth,

Anda tentu tidak lupa saat Pilkada DKI Jakarta, 2017 lalu. Saat itu ada mobilisasi massa secara masif dengan mendengungkan semangat keagamaan tertentu.
Belum lagi, masifnya penggunaan rumah ibadah untuk menggiring opini pemilih untuk memilih berdasarkan identitas keagamaan. Peristiwa seperti ini, sadar atau tidak adalah upaya politisasi agama.

Akal sehat saya mengatakan, politik identitas ini tidak mungkin muncul secara spontan. Tetapi ada yang menggerakan. Merka yang menggerakan bisa konsultan politik dan bisa pula kader suatu partai. Maklum, strategi politik selalu dibangun oleh siapa saja yang maju menjadi pemimpin, baik menjadi Presiden, Gubernur sampai Bupati.

Anda insya Allah tidak lupa, saat putaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, ada politik SARA yang dikhawatirkan memecah belah masyarakat Jakarta.

Kesedihan saya, politik identitas semacam ini diciptakan hanya untuk kepentingan mendukung salah satu calon gubernur, pada periode penumbangan Ahok, yang dituding penista Agama.

Saya seperti tidak habis pikir, penyusun scenario politik identitas dengan melakukan penggunaan politik SARA.

Model politik identitas seperti saat di Jakarta tahun 2017 dilanjutkan pada Pilpers 2019, saya khawatir bisa merusak keutuhan tatanan masyarakat Indonesia. Mengingat, spectrum Pilpres 2019 berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta.

Dalam pengamatan saya, hiruk pikuknya politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, nyaris suaranya lebih nyaring ketimbang
membahas program kinerja.

Sadar atau tidak, saya yang bertemu dengan beberapa warga Indonesia keturunan akhir Juli 2018 lalu, mereka mengakui efek penggunaan politik identitas saat Pilkada DKI, sampai sekarang masih terasa.

Maka itu, sebagai jurnalis yang berakal sehat, saya mengajak para konsultan politik yang mendapat order dari salah satu kandidat Pilpres 2019, tidak mengeluarkan strategi politik identitas.


Pak Jokowi Yth,

Sebagai warga Negara yang cinta damai, saya mengingatkan Anda untuk sejak sekarang mensosialisasikan bahayanya politik identitas. Paling tidak, Anda bisa mengajak bakal capres Prabowo, untuk tidak menyetujui usulan politik identitas, baik dari relawan maupun pendudung langsung.

Menurut akal sehat saya, saat ini, politik identitas mulai digunakan di Media sosial untuk membangun suatu kebencian, kecurigaan, dan konflik satu dengan yang lain.
Beberapa kelompok pemuda milenial di beberapa kampus di Surabaya juga mulai was-was terhadap isu politisasi identitas dalam Pilpres 2019. Apalagi dilakukan secara yang berlebihan.

Gambaran mereka yang saya tangkap, politisasi identitas yang berlebihan bisa memunculkan gerakan anarkis, radikal dan teroris.

Apalagi mereka juga memiliki catatan bahwa dalam Pemilu 2014 lalu, sentimen SARA secara masif telah digunakan dalam kampanye politik. Dampaknya, meskipun Pilpres sudah selesai, praktik penyebaran ujaran kebencian berbasis isu SARA itu terus berlanjut di masyarakat. Terutama di Media Sosial.

Lebih-lebih bila politik identitas dikemas dengan percampuran semua elemen agama dan suku. Pola politik identitas pencampuran semacam ini memiliki resiko rawan timbulnya perpecahan bangsa ini.

Apalagi, saat deklarasi bertagar ganti presiden, yang ditolak di beberapa kota, bersamaan ada kemunculan politisasi agama secara terselubung.

Salah satunya, ada suara-suara di plataran deklarasi tentang kerinduan akan negara khilafah .


Pak Jokowi Yth,

Mencatat ancaman dan dampak dari politik identitas di Pilpres 2019, selain Anda perlu mengajak Prabowo, untuk tidak sampai membiarkan relawan atau pendukungnya turun ke jalan secara massif, meneriakan semangat keagamaan.

Bila ini terjadi, bayang-bayang ketakutan dari masyarakat akan muncul lagi. Apalagi menjelang kampanye Pilpres 2019, membiarkan politisi agama berhamburan keluar. Model –model kampanye seperti ini dapat membuat potensi perpecahan itu sangat mudah.

Tak keliru bila saya mengusulkan kepada Anda, agar mengajak kepala daerah dan komponen kebangsaan, tidak boleh diam terhadap munculnya lagi politik identitas.

Meski saya jurnalis muslim, saya tidak setuju ada perbedaan hak politik diantara warga Indonesia. Apalagi era globalisasi yang serba universial. Dalam berpolitik pun, semua warga Negara, agama apa pun memiliki hak yang sama dengan pemilih muslim dan asli putra Indonesia.

Apalagi, Indonesia telah dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagamaan. Dalam keragaman, ada berbagai macam suku, agama dan budaya hidup berdampingan mulai dari Sabang sampai Merauke.

Keberagamaan ini merupakan modal utama dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi, agar, siapa pun yang menang, Anda atau Prabowo, dapat membangun negara yang kuat, mandiri dan sejahtera.

Maklum, sejak politik identitas membahana meski di tingkat Jakarta, saya yang tinggal di Surabaya merasakan denyut nadi suasana kebatinan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Jujur, dengan memiliki sikap kebangsaan, saya juga tidak setuju ada penggiringan identitas suku dan agama ke dalam panggung politik untuk memilih Anda atau Prabowo,

Menggunakan pendekatan konstitusi, saya mengatakan politik identitas yang berkembangan dikalangan masyarakat saat ini merupakan suatu langkah kemunduran. Apalagi dalam berpolitik yang dipertontonkan adalah ujaran kebencian dan adu domba.

Menurut saya, politik identitas bertentangan dengan fungsi partai politik yang dirumuskan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

UU No. 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa partai politik adalah sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Akal sehat kebangsaan saya mengayakan, amanat konstitusi ini yang seharusnya dijalankan dengan baik oleh partai – partai yang lolos verifikasi pemilu.

Pertanyaannya, apa tujuan tokoh dan elite politik sampai membuat strategi politik identitas bersama relawan, ormas maupun warga Negara yang mengklaim ulama. (tatangistiawan@gmail.com,bersambung)