SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Meski reformasi sudah bergulir 20 tahun, praktik korupsi ternyata masih merajela. Presiden dinilai memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi. Sementara dari tujuh presiden yang pernah berkuasa, Soeharto dinilai paling lemah memberantas korupsi. Di zaman Orde Baru (Orba) yang dipimpin Soeharto dan berkuasa selama 32 tahun itu, justru korupsi berlangsung sistematis dan terpusat.

------

Kesimpulan itu terungkap dari disertasi akademisi Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril, dengan judul “Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan”. Sejumlah akademisi hukum di Surabaya juga memperkuat penilaian itu. Seperti pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. A. Joko Sumaryanto, SH, MH; dosen hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Dr. Teddy Reiner S.,S.H.,M.Hum; dan pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana, SH., MS.

Untuk menguatkan teorinya, Oce menunjukkan 8 Keputusan Presiden (Keppres) Soeharto yang menguntungkan keluarganya. Pertama, Keppres No.36/1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Penyerahan dan Impor barang Terkena Pajak tertentu di Tanggung Pemerintah. "Keppres ini membuka kran KKN untuk pajak impor yang belum ada di Indonesia," terang Oce.

Kedua, Keppres No.74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. "Dengan Keppres ini, Taksi Citra milik Mbak Tutut yang menggunakan mobil Proton Saga mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai," lanjut dia.

Ketiga, Keppres No.86/1994. Menurut Oce, Keppres ini berisi pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan yaitu kepada PT. Dahana untuk kepentingan militer. “Sedang distribusi komersil diberikan kepada PT. Multi Nitroma Kimia," papar aktivis Pukat UGM itu. PT. Multi Nitroma Kimia, sahamnya sebesar 30% milik Hutomo Mandalaputra (Tommy Soeharto), 40 persen milik Bambang Trihatmodjo melalui PT. Bimantara dan sisanya PT. Pupuk Kujang.

Keempat, Keppres No.81/1994 tentang Penetapan Tarif Pajak Jalan Tol yang menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. Kelima, Keppres No.31/1997 tentang Izin Pembangunan Kilang Minyak oleh Swasta. “Juga menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto,” imbuh dia.

Ke enam, Keppres No.1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Ketujuh, Keppres ini adalah Keppres No. 93/1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT. Kiani Kertas. “Keppres ini merugikan masyarakat dan negara,” jelasnya.

Ke delapan, Keppres No. 42/1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional. "Ini menguntungkan anak-anak Soeharto karena proyek pembuatan mobil nasional dikuasai oleh anak-anak Soeharto," kata Oce menegaskan.

Lalu siapa yang paling kuat kebijakan antikorupsinya? Menurut Oce, Presiden ke-4 RI, yakni KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden Gus Dur, karena meletakkan fondasi pemberantasan korupsi dari sisi regulasi dan kelembagaan. Sedang SBY kuat dengan pendekatan tata kelola pemerintahan," tegas Oce.

Oce Madril mempertahankan teorinya itu di depan tim penguji, yakni Prof Mahfud MD, Prof Denny Indrayana, Prof Saldi Isra, Prof Nikmatul Huda, Dr Supriyadi, Dr Richo A. Wibowo, Dekan FH UGM sebagai Ketua yaitu Prof Sigit Riyanto. Adapun untuk promotor yaitu Prof Eddy OS Hiariej dan Dr Zainal Arifin Mochtar.

Untungkan Keluarga Soeharto

Menanggapi hal itu, pakar hukum dari Universitas Bhayangkara, Joko Sumaryanto menyebut kelemahan Soeharto dalam menggarap kasus korupsi karena perbedaan definisi korupsi. Pada zaman Soeharto, korupsi hanya berlaku pada pejabat negara dan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Ini terlihat dari Undang-undang nomor 3 tahun 1971 yang diterbitkan era Orba.

“Pak Harto lengser barulah dibuatkan undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Di situ korupsi tidak hanya pegawai negeri. Siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan, bisa dikenakan pidana korupsi," papar Joko kepada Surabaya Pagi, Senin (1/10/2018).

Selain itu, pejabat publik zaman Soeharto nyaris tidak tersentuh dengan alasan menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden. Sehingga dari situ tidak ada keberanian pohak berwajib untuk menciduk pejabat korup. "Pegawai negeri yang korupsi bilangnya saya ini kan pembantu presiden. Waktu zaman Pak Harmoko (Sesneg) jadi tidak bisa Jaksa atau polisi menangkap pejabat negara saat itu karena takut Presiden," imbuh dosen yang juga Wakil Rektor 1 Ubhara itu.

Menurut Joko, Soeharto menganggap dirinya seperti raja. Sehingga dengan kekuasaannya, anaknya harus juga memiliki kekuasaan untuk dikendalikan.

"Keppres itu untuk memberikan kedudukan anaknya. Soeharto menjadi presiden anaknya juga jadi presiden. Presiden direktur, presiden komisaris. Mbak Tutut terkait izin jalan tol, Tommy mobil nasional," ungkapnya lagi.

Ia sependapat dengan hasil penelitian disertasi Doktor Oce Madril. Dari regulasi yang ada itu sifatnya hanya dibuat saja. Namun tidak mampu untuk dilaksanakan. "Misalnya untuk menangkap pejabat yang korupsi harus izin presiden. Kalau presiden tidak memberikan izin, siapa yang berani menangkap?" tukas Joko.

Takut Soeharto

Hal senada diungkapkan Teddy, akademisi hukum dari Universitas Surabaya. "Benar (disertasi Oce Madril, red). Kalau dulu (era Soeharto, red) belum ada undang-undang Tipikor. Tahun 1999 (era Presiden Gus Dur, red) baru ada. Emang dulu waktu zaman Soeharto nggak ada aturan," ungkapnya.

Pembiaran terhadap kasus korupsi zaman Soeharto memang belum ada payung hukum untuk menanganinya. Terlebih pejabat negara beserta alat negara sangat takut oleh kekuasaan Soeharto. "Jadi istilahnya belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur tindak pidana korupsi," ujar dia.

Korupsi Era Reformasi

Sementara itu, pakar hukum dari Unair, I Wayan Titib mengatakan korupsi terbesar sepanjang sejarah terjadi di zaman Soeharto. Semua anak Speharto memiliki aset yang cukup untuk memperkaya diri. Terlebih gaya otoriter Soeharto selama 32 memimpin. "Memang benar korupsinya hanya di lingkaran Soeharto saja, makanya disebutnya nepotisme. Itu bukan hal yang aneh tapi siapa yang berani bicara pada saat itu. Sekarang bicara, malamnya hilang," ungkap Wayan dihubungi terpisah.

Wayan menceritakan, pada era Soeharto ada istilah yang kemudian sekarang berkembang menjadi candaan. "Dulu ada istilah ekonomi disusun dengan asas kekeluargaan. Keluarganya siapa? Ya Soeharto," ucapnya lagi.

Wayan justeru prihatin dengan era pasca reformasi. Jika era Soeharto, korupsi hanya di lingkaran keluarganya saja. Namun sekarang hampir semua pejabat bisa korupsi. Bahkan, sektor swasta hingga tukang parkir bisa korupsi. "Korupsi zaman sekarang ini dari tukang parkir sampai menteri, semuanya bisa korupsi," pungkasnya. n