SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pemerhati Kebudayaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Acep Iwan Saidi pesimistis, Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang bakal digelar Desember mendatang tidak akan berdampak pada pemajuan kebudayaan secara signifikan. Bahkan dia menilai KKI 2018 tidak bakal menelurkan rekomendasi yang komprehensif bagi pemajuan kebudayaan.

"Saya tidak menangkap sinyal akan muncul pemikiran rekomendasi yang mengejutkan. Akan biasa-biasa saja. Paling juga menyoal kembali Undang-undang kebudayaan itu," kata Acep saat dihubungi, Selasa (6/11).

Acep menyayangkan, KKI 2018 ini seolah berjalan sendiri tanpa mencoba merespon realitas politik yang sedang terjadi menjelang Pilpres 2019. Padahal persoalan yang mendesak yaitu bagaimana memastikan pergolakan politik bisa berimplikasi pada pembangunan kebudayaan selanjutnya. Jika ke depan hal tersebut ingin terwujud, kebudayaan harus terlibat sejak awal.

"Intinya bagaimana kebudayaan harus mampu menjadi konteks yang membungkus prosesi Pilpres," jelas dia.

Dalam wujud konkret, kata Acep, minimal KKI harus mampu merekomendasikan agar kebudayaan menjadi tema sentral dalam debat capres cawapres mendatang. Capres dan cawapres harus didesak untuk mengeluarkan konsep, strategi, dan janji untuk memajukan kebudayaan sekaligus nenjadikan kebudayaan sebagai salah satu basis pembangunan manusia Indonesia yg berkarakter.

"Itu Kementerian di bawah koordinasi Puan juga apa kerjanya? Ini harus juga dipersoalkan dalam kongres sekaligus bagian yang harus diberi rekomendasi. Tidak jelas itu," ungkap Acep.

Untuk diketahui tahun 2018 ini Kongres Kebudayaan Indonesia akan kembali dilaksanakan pada Desember mendatang. Dalam kegiatan siklus lima tahunan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid berharap kongres ini mampu menghasilkan subtansi yang lebih baik dalam menghasilkan langkah dan strategi yang menjadi acuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada.