Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)


Yth Pak Jokowi - Pak Prabowo,

Selasa (6/11/2018) malam yang lalu, ada bahasan tentang ‘’Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital’ di hotel Mercure Surabaya.

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, menjadi pembicara utama. Dialog menandai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 ini dihadiri sekitar 200 undangan wartawan, birokrat dan akademisi.

Pada forum itu, Pak De Karwo, sapaan Dr. H. Soekarwo, dengan rinci bicara soal ekonomi kerakyatan. Untuk itu, di era digitalisasi saat ini, Pak De Karwo meminta kepada pers bersama rakyat bersinergi memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagai jurnalis pemerhati ekonomi kerakyatan, saya kagum dengan pemikiran Pak De Karwo, soal ekonomi kerakyatan. Saya mencatat ada konsistensi dari suami Mbak Nina, yang dosen. Apa? konsisten berpikir, dan menerapkan ekonomi kerakyatan sebagai konsep makro dan politis tingkat sebuah provinsi.

Saya mencatat, konsistensi Pak De sudah kelihatan sejak pertama menjabat Gubernur tahun 2008. Pada periode pertama ini, Pak De Karwo, menggugah politisi di DPRD Jatim untuk memikirkan kemajuan ekonomi kerakyatan.

Maka itu Pak De menggulirkan program pembangunan ekonomi kerakyatan di Jawa Timur dengan ikon “APBD untuk Rakyat”. Kemudian setelah terpilih menjadi Gubernur periode kedua, ikon “APBD untuk Rakyat” dikembangkan lebih komprehensip yaitu “Jatimnomic”.

Yth Pak Jokowi - Pak Prabowo,

Anda Capres Jokowi yang masih menjabat presiden dan Anda Capres Prabowo, yang ingin menggantikan Jokowi, adalah calon pemimpin nasional Indonesia periode 2019-2024.

Sebagai calon presiden 2019-2024, tak salah meneropong kiprah Gubernur Jatim pilihan langsung rakyat tahun 2008 sampai jelang lengser November 2018 ini (kurang empat bulan). Mengapa mesti meneropong Pak de Karwo?

Saya bandingkan dengan semua Gubernur di Indonesia, baru Gubernur Jatim Pak De Karwo, yang memiliki konsistensi mengelola problema sosial, politik, budaya dan ekonomi dalam dimensi kerakyatan.

Pak De Karwo, yang penampilan sehari-hari selalu bersahaja dengan ciri berkopyah, mengingatkan saya pada Soekarno. Banyak teman akademisi yang menyebut Pak De Karwo, little Soekarno.

Soekarno kecil, bukan urusan penampilan fisikal seperti Anda Capres Prabowo. Soekarwo, sebagai Soekarno kecil, punya pikiran dan cita-cita yang sama dengan founding father Soekarno bahwa ekonomi kerakyatan adalah bagian dari cita-cita Proklamator Soekarno yang disusun dalam Trisakti.

Trisakti berisi tentang kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Dan ini tercermin dalam konsep pembangunan ekonomi selama Pak de Kawro memimpin Jawa Timur sejak tahun 2008.

Jelang lengser sebagai Gubernur, Soekarwo malah lebih maju lagi dibanding Gubernur dan bahkan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah sekarang. Setelah trilogi memberdayakan UMKM dalam Jatimnomic (aspek produksi, keuangan dan pemasaran), kini Pak de Karwo, mencari terobosan memasarkan semua produk UMKM melalui digital. Antara lain, mengajak salah satu toko online, Bukalapak.com.

Terobosan yang tidak pernah saya bayangkan dari seorang birokrat sekelas Gubernur era Otonomo Daerah.

Akal sehat saya berpikir, Pak De Karwo sampai memikirkan teknis pemasaran dan penjualan menggunakan digital, karena Pak de Karwo paham dua hal. Pertama soal esensi ekonomi kerkayatan. Dan Kedua, mengerti tingkat persaingan memasarkan produk era digital.

Pertama, menurut saya, Pak De Karwo, mengerti secara substansial bahwa ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak hanya memikirkan micro economy (pemerataan) , tapi juga pertumbuhan (macro economy).

Dari pidato, buku dan pikiran-pikiran Pak De Karwo selama ini, saya mencatat ada penghayatan tentang sisi makro ekonomi dari Ekonomi Kerakyatan. Tampaknya Pak De Karwo, tidak mau membiarkan ekonomi dilepas begitu saja kepada mekanisme pasar. Pak De sepertinya telah menggunakan pendekatan Supply Side, Demand Side, atau keduanya. Konsepsi ini ada di Jatimnomic.

Kajian saya tentang konsepsi Pak de Karwo soal ekonomi kerakyatan, terlihat bahwa Pak De Yakin Ekonomi Kerakyatan adalah jawaban dari kenyataan Negara kebangsaan yang membutuhkan keberpihakan dari penyelenggara negara. Pak de yang menyadari hanya memiliki otoritas di provinsi Jatim, maka policy keberpihakan pada rakyat kecil dimulai menggunakan konsep Jatimnomic.

Bahasa yang lebih berkebangsaan, Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang berpihak bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang Berpihak bagi seluruh Rakyat Indonesia. Tetapi riilnya, Jatimnomic dan APBD untuk Rakyat, didominasi untuk pemberdayaan rakyat terbanyak yaitu grassroot.

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur hingga Maret 2018 mencapai 4.332,59 ribu jiwa atau 10,98 persen dari total jumlah penduduk di Jatim, meski garis kemiskinan mengalami peningkatan 3,68 persen.

Catatan Susenas, garis kemiskinan meningkat Rp13.272 per kapita per bulan pada periode September 2017-Maret 2018. Dari Rp360.302 menjadi Rp373.574 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Dan secara umum, mulai periode September 2017-Maret 2018 tingkat kemiskinan di Jatim mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Provinsi Jawa Timur duduk di posisi ke-2 terbesar di Indonesia, hanya kalah dari DKI Jakarta. Pada tahun 2017, PDRB provinsi ini mencapai Rp1.482,15 triliun atau menyumbang sekitar 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Sementara itu, PDRB Kota Surabaya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp364,71 trilun. Artinya, Kota Pahlawan berkontribusi nyaris seperempat (24,61%) dari perekonomian Provinsi Jawa Timur. Artinya, Kota Surabaya memang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tanah air.


Yth Pak Jokowi - Pak Prabowo,

Menurut akal sehat saya, banyak elite politik dan pejabat yang ingat bahwa dalam Undang-undang telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal ini berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3);

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Akal sehat saya menggaris bawahi bahwa pasal 33 dalam UUD 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa, ekonomi dilakukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.

Justru yang terjadi sekarang sepertinya adalah perekonomian yang dijalankan hanya menguntungkan beberapa pihak seperti ekonomi agrikultur dan contoh ekonomi maritim .

Saya menyimak, Pak de Karwo, telah belajar dari Jepang, Korea, China, Singapura, dan Malaysia, yang mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah.

Makanya, Jatimnomic berfokus pada pemberdayaan UMKM untuk membantu ekonomi provinsi agar tumbuh inklusif dan berkeadilan. Ini sepertinya Pak de Karwo sudah tahu penyebab ekonomi Indonesia, yang tidak stabil, bukan karena UMKM. Mengingat kewenangannya baru tingkat provinsi Jatim, maka Pak De kelola provinsi Jatim dalam kelompok provinsi termaju di Indonesia.

Dalam event bertajuk Asia Economic Forum, The World Bank Group-Asia Competitiveness Institute (ACI) 2018, Gubernur DR. Soekarwo SH, MH mendapat kehormatan menjadi pembicara di negara Singapura.

Pak De memaparkan bagaimana kiat Jawa Timur menumbuhkan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan Pak de Karwo menyebut UMKM di Jatim tak hanya berkontribusi tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian Jatim. Maknya, UMKM menjadi backbone ekonomi Jatim.

Menurut Soerkarwo, di tahun 2012 UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 54.98 persen dan naik menjadi 57.52 persen di tahun 2016. Kontribusi ini didukung dengan pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Padahal berdasarkan data dari sensus ekonomi pada tahun 2006, jumlah UMKM di Jatim mencapai 4,2 juta di 2006. Namun di tahun 2012 jumlahnya bertambah menjadi 6,8 juta. Jumlah ini pun bertambah sebanyak 12,1 juta UMKM di tahun 2016.

Hal menggembirakannya, UMKM juga membantu menyerap 19 juta tenaga kerja. Rinciannya sebanyak 13.966.706 orang dari sektor non-tani, 4.981.504 orang dari sektor pertanian. Selain tenaga kerja usaha yang mencapai 373.294 orang.

Sampai empat bulan menjelang lengser, Pak De tetap memberikan dukungan penuh kepada munculnya UMKM-UMKM di Jatim melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya pemberian suku bunga murah dan stimulus kredit murah dengan metode loan agreement melalui perbankan.

Kini, Pak De, masih ingin UMKM di Jatim lebih sukses menjangkau pasar tanpa batas. Salah satunya, melakukan pemasaran digital.

Akal sehat saya mengatakan ini bukan sekedar kecerdasan seorang Gubernur yang pro-rakyat, tetapi birokrat yang memiliki strategi pemasaran untuk mempromosikan produk-produk unggulan masyarakat menengah bawah, dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan.

Yth Pak Jokowi - Pak Prabowo,

Dalam paparan Selasa malam itu, saya menangkap kesan Pak De Karwo ingin menggabungkan strategy pemasaran offline dan offline dengan lebih maksimal. Maka itu ia mengajak pers dan rakyat bersama menguatkan ekonomi kerakyatan Jawa Timur.

Pemahaman seperti ini menunjukkan Pak De paham bahwa dalam pemasaran digital terdapat beberapa faktor didalamnya yaitu faktor psikologis, humanis, antropolgi, dan teknologi. Semua ini akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia.

Pak De kesengsem produk berbasi kerakyatan bisa memasuki era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen yang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen semua produk UMKM dari Jatim.

Usai paparan, saya mengamati guratan wajah Pak De Karwo, belum tampak capek, meski dirinya telah mengabdikan pikiran, tenaga dan kemauan untuk provinsi Jatim.

Akal sehat saya mengatakan, sangat sayang bila kemampuan Gubernur sekelas Pak De Karwo, tidak Anda ajak (siapa pun presiden yang terpilih tanggal 17 April 2019 nanti) untuk bergabung menjadi pembantu Anda sebagai salah satu menteri bidang ekonomi.

Sebagai wartawan yang sering mendengar pikiran-pikiran untuk membangun Jatim, Pak De Karwo, sampai malam itu masih memiliki kemampuan pikir yang sangat cerdas.

Kemampuan pikir birokrat karier ini telah digunakan untuk memecahkan segala persoalan kebangsaan di provinsi berpenduduk 41 juta jiwa. Dan pada usia 67 tahun, Pak De Karwo masih memiliki kemampuan fisik yang prima.

Kesehatan jasmaninya ini menurut akal sehat saya bisa mengatasi rasa lelah ketika kelak dapat membantu Anda dalam melayani rakyat se Indonesia. Misal duduk selama lebih kurang tiga jam dan blusukan ke pasar selama empat jam dan mengikuti seminar dua-tiga jam.

Akal sehat saya mengatakan, little Soekarno, ini tidak hanya cerdas berpikir ekonomi kerakyatan, tapi jago kelola keuangan daerah serta piawai merangkul elite-elite politik lokal, tanpa membedakan lawan atau kawan.

Apalagi dengan kalangan kampus, Pak De selalu hadir mengikuti acara-acara ilmiah. Bahkan dengan pelaku bisnis seperti Kadin, Himpi, Perbanas dan Apindo, Pak De juga bisa mengimbangi ritme para pebisnis. Termasuk dengan organisasi serikat buruh dan wartawan. Maka saya menaruh respek pada tekad Pak De menyelenggarakan Hari Pers Nasional 2019 di Jawa Timur.

Syukur pada akhir jabatannya, Pak De yang saya kenal cocern dengan pikiran-pikiran sosialisnya, mau mendorong dan membantu pers-pers daerah dijadikan pers UMKM, sama dengan policy pemerintah yang memberi kesempatan pelaku ekonomi non pers (koperasi dan UMKM) maju bersama pelaku ekonomi korporasi bermodal besar.

Semoga Anda Capres Jokowi dan Prabowo, membaca surat terbuka saya ini untuk kebaikan bangsa dan memakmurkan rakyat kecil melalui ekonomi kerakyatan. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)