•   Selasa, 31 Maret 2020
Peristiwa Politik

18 Calon PDIP Terancam

( words)


Pilwali Surabaya 2020 Diprediksi Munculkan Kejutan, jika 18 Tokoh yang Daftar di PDIP tak Direkom Megawati. Calon “Kuda Hitam” Saat Ini Bergerilya

Rangga Putra-Ahmad Najih-Alqomar,
Tim Wartawan Surabaya Pagi

Nasib 18 tokoh yang mendaftar untuk menjadi Bakal Calon Walikota (Cawali) dan Calon Wakil Walikota (Cawawali) Surabaya pada Pilwali 2020 melalui PDI Perjuangan (PDI-P), hingga kini masih tidak jelas. Padahal, mereka menjalanifit and proper test, 18 September 2019 lalu. Bahkan, ke-18 tokoh itu terancam tidak mendapat rekom dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Indikasi ini terlihat dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah mendaftarkan ‘jagoan’-nya di DPP PDIP. Manuver Risma ini mirip dilakukan Gibran Rakabuming Raka, anak pertama Presiden Jokowi, yang langsungbypass ke Megawati guna pencalonannya di Pilkada Solo 2020. Tak jelasnya siapa calon walikota dari PDIP ini diprediksi bakal memunculkan calon lain yang bakal menjadi “kuda hitam” di Pilwali Surabaya 2020. Sebut saja Eri Cahyadi, Vinsensius Awey hingga Zahrul Azhar Asad (Gus Hans).
-------

Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya Baktiono mengungkapkan, hingga kini, cawali siapa yang bakal mengantongi rekomendasi dari DPP masih berselimut kabut. Pasalnya, tahapan-tahapan yang digelar DPP untuk memilih cawali, masih berjalan. "Hingga kini belum ada rekom," cetus Baktiono kepadaSurabaya Pagi, Senin (28/10/2019). "Sabar, masih lama," imbuh dia.

Disinggung mengenai manuver Gibran Rakabuming yang langsung menemui Megawati Soekarnoputri di Jakarta untuk memohon dukungan dalam pencalonannya di Pilwali Solo, Baktiono menyebut hal itu sah-sah saja sebagai bentuk langkah politik. Langkah yang sama pun dipersilahkan bagi para bacawali Surabaya yang mendaftar melalui DPC PDIP.

"Tidak ada masalah. Namanya juga silaturahmi. Toh, nantinya keputusan tetap berada di Bu Mega (Ketum PDIP Megawati, red)," tutur Baktiono sembari menambahkan partainya bakal patuh terhadap apapun keputusan DPP. "Termasuk kalau calonnya datang dari luar (pendaftar)," tegasnya.

Terkait koalisi parpol dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang, menurut Baktiono partainya saat ini hanya pasif saja. Sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan cawali-cawawali, PDIP tetap terbuka bagi parpol manapun yang bersedia bergabung. Tetapi, Baktiono menegaskan, bukan PDIP yang mencari koalisi.

Sebab, PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD Surabaya sudah cukup untuk mengusung cawali dan cawawali sendiri. "Sekarang ini kami tidak punya agenda apa-apa. Nanti kalau rekom sudah turun, baru kami kembali bergerak," tutur Baktiono yang lima periode menjadi anggota DPRD kota Surabaya ini.

Hal senada diungkapkan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari DPP PDIP terhadap 18 orang yang sudah mendaftar. Saat ini sudah pada tahap konsolidasi. Ia meyakini semua pasti paham, bahwa pada akhirnya rekomendasi akan selalu berasal dari pusat (DPP PDIP).

"Tentu DPP juga melihat bagaimana kondisi di lapangan. Siapa yang memiliki dukungan kuat sampai akar rumput, biasanya mendapatkan rekomendasi. Biasanya berdasarkan itu,” tandas Awi, sapaan dia.

Nasib 18 Pendaftar
Untuk diketahui, ada 18 nama tercatat mendaftar untuk diusung PDI-P dalam Pilwali Surabaya 2020. Mereka mendaftar pada September lalu dan sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPD PDIP Jatim. Mereka adalah: Whisnu Sakti Buana (Wakil wali kota Surabaya/PDIP), Dyah Katarina (anggota DPRD Surabaya dari PDIP), Armuji (anggota DPRD Jatim/PDIP), Anugerah Ariyadi (mantan anggota DPRD Surabaya/PDIP), dan Edy Tarmidy (politisi PDI-P).

Kemudian, Mega Djadja Agustjandra (pengusaha), Sutjipto Joe Angga (pengusaha), Chrisman Hadi (seniman), Sri Setyo Pertiwi (pengusaha), Laksda TNI (Purn) Untung Suropati, Fandi Utomo (mantan anggota DPR RI/PKB), Warsito (mantan anggota DPRD Surabaya/Pengusaha), Gunawan (pengusaha), Dwi Astutik (Muslimat NU), Haries Purwoko (Ketua Pemuda Pancasila/Pengusaha), Lia Istifhama (Fatayat NU), Achmad Wahyuddin (pengusaha), dan Ony Setiawan (aktivis).

Di saat nasib ke-18 tokoh itu belum menemui titik terang, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengungkapkan, Tri Rismaharini telah mendaftakan bakal calon wali kota Surabaya yang dijagokannya ke DPP PDIP. Namun Hasto enggan membocorkan identitasnya ke publik.

Hasto hanya mengatakan, orang tersebut dinilai Risma memiliki keselarasan visi dengan kepemimpinannya. "Sudah didaftarkan juga," kata Hasto saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (18/10) silam.

Menanggapi hal itu, Dyah Katarina mengaku pasrah saja. Sebab rekom itu menjadi wilayah DPP PDIP. "Sebenarnya simple saja. Jujur aku didorong oleh kader-kader PKK yang ingin Surabaya dengan kekuatan gotong royong warganya. Pemerintah bisa lebih menghargai kader-kader yang sudah bekerja sosial tetapi tidak diberi kemudahan dalam pembuatan pelaporan administartifnya. Pinginnya mereka punya Wali Kota yang tidak merepotkan para kader," ujar Dyah Katarina seakan menyindir saat dikonfirmasiSurabaya Pagi, Senin (28/10) kemarin.

Untuk diketahui, Dyah Katarina merupakan istri mantan Walikota Bambang DH. Saat ini Dyah Katarina menjadi anggota DPRD Kota Surabaya ke-2 kalinya. Sedang Bambang DH setelah tak menjadi pengurus DPP PDIP, ia kini memiliki tugas lain di DPR RI.

Meski belum jelas apakah dirinya akan mendapat rekom DPP atau tidak, Dyah mengatakan dirinya tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat. "Saat ini yang bisa saya lakukan adalah melakukan sosialisasi bahwa saya adalah Bacawali dan melakukan konsolidasi kader-kader PKK, Bunda-Bunda Pos PAUD dan komunitas-komunitas yang secara sukarela mau mendukung saya," beber Dyah.

Apa yakin mendapat rekom cawali dari DPP PDIP? Dyah Katarina menyatakan ini bukan masalah yakin atau tidak, karena semua ada di tangan Ketum PDIP.

"Bukan masalah yakin apa tidak, Semua tergantung rekom ketua, yang penting sekarang harus berjuang untuk mensosialisasikan diri," tandasnya.

Awey Gerilya
Sementara itu, politisi Partai NasDem Surabaya Vinsensius Awey yang disebut-sebut menjadi ‘Kuda Hitam” di Pilwali Surabaya 2020 tampak terus bergerak melakukan lobi-lobi politik untuk memuluskan langkahnya menjadi cawali. Terakhir, dia mendaftarkan diri ke DPD PSI Surabaya, setelah sebelumnya mendaftar di partainya sendiri.

Pria yang digadang-gadang punya potensi sebagai kuda hitam ini mengaku bakal mendaftar ke semua partai yang membuka pendaftaran cawali. Seperti yang sudah diberitakan, Awey sudah mendaftar di dua partai yakni NasDem dan PSI. Dalam waktu dekat, sambung Awey, dirinya bakal mendaftar ke Partai Gerindra.

"Saya akan mendaftar ke semua parpol yang buka pendaftaran cawali untuk menunjukkan keseriusan saya," tutur Awey.

Disinggung mengapa dirinya tidak mendaftar melalui PDIP, menurut Awey ada masalah etika yang harus dia pegang teguh, yakni soal kepatutan. Menurutnya, ketika PDIP membuka pendaftaran cawali, DPC Partai NasDem belum membuka pendaftaran serupa.

"Rumah saya kan di NasDem. Masak tidak kulonuwun dulu ke yang punya rumah. Jadi, waktu itu NasDem belum buka pendaftaran, jadi tidak sopan kalau mendaftar ke partai lain. Setelah NasDem membuka pendaftaran, baru saya mendaftar, kemudian mendaftar lagi ke PSI," ungkap Awey.

Menurut Awey, dirinya tidak akan meniru langkah Gibran Rakabuming yang melakukan bypass langsung ke ketum PDIP lantaran tidak diusung oleh DPC PDIP Solo. Oleh sebab itu, dia menegaskan tidak akan menemui Surya Paloh untuk meminta rekom. Manuver tersebut, sambung Awey, menunjukkan kalau calon tersebut tidak punya cukup kepercayaan diri.

"Saya satu-satunya calon dari NasDem. Saya ingin mewujudkan cita-cita restorasi Indonesia dengan gagasan-gagasan saya," papar Awey.

Calon kuda hitam lainnya adalah Eri Cahyadi. Indikasi Eri adalah orang yang digadang Risma untuk menjadi penggantinya bisa dilihat dari rekam jejak karir di birokrasi. Eri Cahyadi diangkat oleh Risma untuk menjadi Kepala Bappeko tahun lalu. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Saat ini pula, Eri menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH).

Perjalanan karir Eri yang mirip dengan perjalanan karir Risma sebelum terpilih menjadi Wali Kota Surabaya ini membuat publik menjadi berpikir jika Risma sebenarnya sengaja mengkader Eri seperti dirinya dulu.

Sementara Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Zahrul Azhar Asad alias Gus Hans juga “bergerilya” setelah mendapat dukungan dari elit Golkar. Mantan Jubir Tim Sukses Khififah di Pilgub Jatim 2018 lalu itu, juga melobi Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).n

Berita Populer