Tommy Soeharto, Soeharto (mantan Presiden ke-2 RI) dan Ahmad Basarah.

Firman Komeng, Jemmi Purwodianto, Tedja Sumantri,

Tim Wartawan Surabaya Pagi

Penyataan ’Soeharto Guru Korupsi’ yang dilontarkan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, menimbulkan kegaduhan baru di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019. Basarah pun dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan penyebaran berita bohong atau hoax. Namun laporan itu tak dibuat oleh Tommy Soeharto, putra Presiden kedua RI Soeharto, yang kini memimpin Partai Berkarya. Perseteruan ini dinilai tak lepas dari persaingan Pilpres. PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, anak Presiden pertama RI Soekarno, merupakan partai pendukung pemerintah Joko Widodo. Sedang Tommy dan partainya mengusung Prabowo Subianto.

------

Motif politis diungkapkan sejumlah akademisi hukum dan pakar politik di Surabaya dan Jakarta. Guru besar fakultas hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr M. Zaidun, S.H., M.Si, misalnya. Ia menilai pernyataan ’Soeharto Guru Korupsi’ sangatlah berlebihan.

Meski di era Soeharto ada korupsi, namun jika Soeharto dicap sebagai guru korupsi tidak pantas dan hiperbola. "Di zamannya memang ada korupsi, tapi lebih banyak sekarang (era reformasi). Jadi kalau disebut sebagai guru korupsi, saya rasa sangat berlebihan," ujar Zaidun dihubungi Surabaya Pagi, Selasa (4/12/2018).

Menurut Zaidun, perseteruan antara Partai Berkarya dengan PDIP dilatarbelakangi faktor politis. Partai Berkarya yang diketuai Tommi Soeharto merupakan anak dari Soeharto.

Sedangkan di era Orba, partai yang dinaungi trah Soekarno (Presiden RI pertama) dikucilkan. "Itu karena Tommy anak Soeharto, dulu kan pak Harto pernah mengecilkan namanya PDI. Jadi menurut saya karena itu," terang Zaidun.

Ditanya terkait pengusaha orde baru yang mendukung Jokowi, Zaidung memgatakan jika para pengusaha akan mendukung penguasa yang sedang menjabat. Namun ia tak memiliki data untuk memastikan siapa saja yang mendukung jokowi.

"Kalau pengusaha pasti semua dukung penguasa yang pada saat itu berkuasa. Jadi pasti iya mas banyak yang dukung Jokowi," tutup Zaidun.

Hal senada dilontarkan Ucu Martanto, dosen Fisip Unair. Ia mengatakan meski di era Soeharto ada tindakan korupsi, namun tak sepatutnya mantan presiden ke-2 yang sudah meninggal itu dijuluki “guru korupsi”.

Sebab, korupsi sendiri sudah berjalam sejak zaman penjajahan Belanda. "Itu berlebihan mas, tak sepatutnya dibicarakan seperti itu," kata Ucu.

Menurutnya, yang seharusnya merespon pernyataan elit PDIP itu Partai Golkar. Sebab, pada saat kepemimpinan Soeharto, Partai Golkar yang diuntungkan. Sedang saat ini Golkar bersama PDIP mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Ini yang menarik buat saya, kok yang merespon Partai Bekarya, bukannnya Partai Golkar," ucapnya.

Apakah dengan demikian, laporan terhadap elit PDIP (Ahmad Basarah) ke polisi, bisa dibuktikan? Ucu enggan memastikan hal itu. Hanya saja, menurut Ucu, jika nantinya Partai Bberkarya yang melaporkan, maka bisa menjadi boomerang.

"Itu nanti bisa jadi boomerang bagi Bekarya. Sebab, nyatanya pak Harto ada korupsi di zamannya. Jadi saya kira tak usah dibesar-besarkan," saran Ucu.

Sebelumnya, Ahmad Basarah dilaporkan pengagum Soeharto, Anhar, ke Bareskrim Polri terkait tudingan yang menyebut Soeharto guru korupsi. Anhar mengaku resah atas pernyataan Basarah tersebut.

Laporan Anhar itu tertuang dalam Nomor Laporan LP/B/1571/XII/2018/BARESKRIM. Anhar melaporkan Basarah dengan Pasal 156 KUHP.

Ia juga dilaporkan aliansi pencinta Soeharto yang tergabung dalam Hasta Mahardika Soehartonesia pada Senin (3/12) di Polda Metro Jaya. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/6606/XI/2018/PMJ/Dit.reskrimum.

Kampanye tak Mendidik

Agus Mahfud, pengamat politik asal Universitas Negeri Surabaya, menilai statemen “Soeharto Guru Korupsi” tidak mendidik. "Itu merupakan wujud kampanye yang tidak mendidik masyarakat. Harusnya sekelas politisi atau elite lebih baik meneropong masa depan dengan menhgadirkan banyak hal positif," kata Agus dihubungi terpisah.

Lebih lanjut, kalimat Ahmad Basrah itu juga akam menimbulkan reaksi bagi para simpatisan Soeharto untuk berbalik menyerang dan menyalahkan kekuasaan era Soekarno.

"Ketika itu dihadirkan, maka pendukung dan simpatisan orde baru akan menyalahkan kekuasaan Soekarno lebih jelek. tentu reaksi masyarakat bermacam-macam, bagi yang setuju ya diam aja, bagi mereka yang tidak setuju dan punya keberanian akan menolak," lanjutnya.

Selain itu, statemen Ahmad Basarah tersebut juga dinilai sebagai statemen politik yang bermuatan pesimistis. "Iya karena sudah kesulitan untuk menampilkan tema kampanye yang positif dan produktif," tandas Agus

Pengusaha Orba

Apakah ada orang orde baru yang diidentikkan dengan Soeharto di sekitar Jokowi? Jika pun ada, mereka orang orba yang sudah mengalami transformasi reformistik yang meninggalkan pola-pola politik ala Orba. Demikian disampaikan pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, Selasa (4/12).

"Enggak terganggu mereka. Biasa-biasa saja, karena sudah tercerahkan. Makanya model politik orba ditinggalkan," ujar Adi.

Lalu saat ditanya apakah polemik antara PDIP dengan Partai Berkarya akan mengganggu pengusaha yang dibesarkan oleh Orba dan saat ini ada di lingkaran Jokowi? Adi menjelaskan pengusaha akan selalu mencari aman.

Jika dikaitkan dengan polemik antara PDIP dan Partai Berkarya, maka nasib para pengusaha yang dibesarkan oleh Orba dan sekarang berada di sekeliling Jokowi itu akan menjadi anomali.

Adi kembali menjelaskan, karakteristik para pengusaha selalu cari aman untuk mempertahankan aset-asetnya, bahkan mereka cenderung apolitis.

"Pengusaha itu rata-rata cari aman. Siapapun presidennya, mesti punya relasi yang baik. Secara umum pengusaha macam itu tak partisan, yang penting bisnisnya lancar tanpa hambatan apapun," jelasnya.

Siap Diproses Hukum

Sementara itu, Wakil Sekertaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah menyatakan siap menghadapi proses hukum atas pernyataannya yang menyebut Presiden Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia.

"Sebagai warga negara, saya akan hadapi dan ikuti proses hukum itu sesuai hukum yang berlaku," ujar Ahmad Basarah, Selasa (4/12) kemarin.

Menurut Basarah, dilaporkan ke polisi merupakan peristiwa hukum yang biasa dalam sistem negara hukum Indonesia dan tidak perlu ditanggapi secara luar biasa apalagi dibesar-besarkan.

"Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan tidak terlepas dari tanggungjawab saya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," ungkapnya.

Pendidikan politik yang dimaksud Basarah adalah cara menyampaikan informasi yang benar dan seimbang terhadap berbagai upaya yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan pada masa jaman Orde Baru sebagai orde yang telah dikoreksi bersama sesuai kesepakatan agenda reformasi pada 1998.

Hal-hal positif yang pernah dilakukan pada masa Pemeritahan Presiden Soeharto, ujar dia, tetap akan dilanjutkan.

"Hal-hal yang dianggap buruk dan menyakitkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, utamanya KKN mantan Presiden Soeharto hingga penyakit korupsi di Indonesia sudah mencapai "stadium 4" pada saat ini harus kita tinggalkan dan buang jauh-jauh," tandas Basarah.

Respons Partai Berkaya

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso angkat bicara terkait penyataan ’Soeharto Guru Korupsi’ yang disampaikan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah.

Priyo mengatakan reaksi masyarakat atas pernyataan Ahmad Basarah merupakan bukti bahwa masih banyak masyarakat yang mencintai sosok Presiden ke-2 RI itu. Mereka merasa terhina karena Soeharto diberi label guru korupsi.

"Sekarang kelihatan ada derasnya komunitas pencinta Pak Harto ini. Kemarin sampai sore saya terima sekitar 19 kelompok masyarakat," kata Priyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Partai Berkarya pun membebaskan bagi siapapun untuk melaporkan Basarah kepihak berwajib. "Kalau mereka mau laporkan, kami enggak bisa menahan dan semalam sudah ada yang mulai melaporkan. Mereka ingin keadilan," ucap mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar ini.

Namun, Priyo mengatakan Partai Berkarya merasa belum perlu melaporkan Basarah. Sikap ini menurut Priyo sudah dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Suharto. "Sudah sesuai perintah ketum kami," ujar Priyo. n