Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,

Anda berdua tidak mungkin tak kenal dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam Pilkada Jatim 2018 lalu, Risma tidak mendukung Cagub pilihan Anda Capres Jokowi, Khofifah. Tapi Risma, mendukung Cagub Jatim yang diusung PDIP dan didukung Partai Gerindra.

Risma, pernah disanjung-sanjung setinggi langit, seolah Risma Walikota paling berpestasi dibanding Wali Kota Surabaya sebelumnya, termasuk Bambang DH.

Kader PDIP Surabaya, terutama elite, termasuk Armudji dan Wisnu Sakti, anak tokoh PDIP tulen, Almarhum Ir. Soetjipto, tahu, Risma bisa jadi walikota seperti sekarang, tak bisa mengabaikan peran Bambang DH.

Tahun 2010 lalu, Risma yang saat itu masih menjabat Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya, diajak Bambang DH, mencalonkan diri Walikota. Bambang DH, Wakil Wali Kota Surabayanya, karena suami Diah Katarina ini telah menjabat dua kali periode.

Ditengah jalan, Bambang DH, mengundurkan diri sebagai Wakil Walikotanya, Risma. Pengunduran dirinya terjadi karena Bambang DH, akan maju Pilgub 2013 melawan incumbent Soekarwo-Gus Ipul.

Dalam Pilkada 2018 lalu, Risma merendahkan Khofifah, dalam kampanye, Risma menyatakan, pasangan Khofifah-Emil, sok pintar. Risma mengingatkan Khofifah, Jatim tidak butuh gubernur yang tak mau mendengar dan melayani. Pernyataan Risma ini dinilai oleh H Ali Azhar, Relawan Khofifah-Emil, sebagai kalimat yang sadis dan kejam sekali. Risma, dianggap seakan tidak mengenal siapa Khofifah.

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,

Pemerintahan Anda Capres Jokowi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), bukan APBD.

Dan jumlah proyek dalam pipeline PINA mencapai 34 proyek infrastruktur yang terdiversifikasi dalam empat sektor meliputi jalan tol, penerbangan, pembangkit dan transmisi listrik dan pariwisata. Total nilai proyek sebesar Rp 348,2 triliun atau US$ 25,79 miliar.

Beda dengan Walikota Surabaya, Risma, yang membangun Jembatan Suroboyo di Kenjeran menggunakan dana APBD Surabaya. Nilainya tidak tanggung-tanggung yaitu Rp 209 miliar.

Kini Jembatan Suroboyo Kenjeran yang oleh Risma dijadikan ikon Surabaya, menjadi perbincangan di kalangan pengusaha dan praktisi anti korupsi. Risma, saat pembukaan menyatakan jembatan ini untuk wisata dan perekonomian.

Nah, warga kota bisa mengawal, tahun 2018 ini berapa PAD dari sektor wisata Kenjeran yang dikontribusikan kepada warga kota lagi? Berapa banyak pedagang kecil di sekitar jembatan Kenjeran yang terbantu ekonominya?

Tapi dalam realitanya, jembatan ini lebih banyak difungsikan oleh orang berswafoto dan digunakan orang kaya yang bertempat tinggal di kawasan perumahan elite wilayah Surabaya Timur.

Saat ini, Jembatan Kenjeran, juga dinamai oleh Risma, Jembatan Suroboyo. Jembatan ini panjangnya 800 meter dan model melingkar dengan menghubungkan Taman Hiburan Kenjeran dan proyek JLLT hingga kawasan Bulak dan Nambangan Kedung Cowek. Selain dekat dengan perumahan elite di kawasan Kenjeran dan Sukololo.

Jembatan Kenjeran, dibangun dengan APBD senilai Rp 209 Miliar. Pembangunannya dimulai tahun 2015 dan diresmikan 9 Juli 2016. Tapi sampai akhir 2018, PAD dari wisata dan perekonomian belum diumumkan oleh Walikota Risma? Ada apa?

Padahal, proyek pembangunan Jembatan Suroboyo yang digarap oleh PT Hutama Karya, memiliki keanehan yaitu melingkar dengan lebar jalan 18 meter dan tinggi 12 meter. Jembatan ini ditahan 150 tiang pancang.

Uniknya, desain jembatan ini diakui oleh Wali Kota Tri Rismaharini, sebagai rancangannya.

Sejak pembangunan kawasan Bulak dibangun Sentra Ikan Bulak (SIB). Sentra ini untuk relokasi jualan nelayan-nelayan sekitar pantai Kenjeran. Tapi yang ditemukan sentra ini sepi penjual dan pembeli. Warga bertanya, dimana studi kelayakan jembatan saat Risma menggelontorkan dana APBD sebesar Rp 209 miliar.

Dengan belum diterimanya PAD wisata dan ekonomi kota dari dibangunnya Jembatan Kenjeran, akal sehat saya bertanya bagaimana konstruksi pemikiran Risma, saat mendesain dan membangun Jembatan Kenjeran?. Apakah sudah mendesak sehingga perlu mengambil dana Negara yang ada di APBD.

Akal sehat saya bertanya, jembatan Kenjeran ini untuk siapa? Kepentingan pengembang tertentu atau proyek mercusuar?.

Maka itu, saat pengusaha ramai-ramai mengusik kefaedahan Jembatan Kenjeran untuk dilakukan audit forensik bahkan pakar akuntansi mengusulkan audit konstruksi, akal sehat saya berbisik, inilah sikap kritis warga kota yang tidak bisa diremehkan. Termasuk membangun jembatan di tengah kota.

Dalam pengamatan saya, sekiranya Risma, mau membangun ikon jembatan Surabaya, mengapa tidak merevitalisasi jembatan-jembatan tengah kota yang di lokasi strategis dan bernilai sejarah.

Saat ini ada Jembatan Merah, Jembatan Wonokromo, Jembatan Kayun, Jembatan Ngagel dan Jembatan Petekan. Jembatan ini memiliki nilai sejarah. Ada apa urusan wisata, mesti membangun lagi jembatan di kawasan perumahan elite di Kenjeran, Sukolilo. APBDS untuk proyek harus menetapkan targetnya.

Akal sehat saya perlu mengingatkan Walikota Risma bahwa Anda Capres Jokowi sudah meminta kepada semua kepala daerah yang membangun suatu proyek dengan APBD harus menetapkan target pendapatan daerahnya.

Nah, saat ini Risma belum menetapkan target PAD atas dibangunnya Jembatan Kenjeran Suroboyo.

Mengacu pada Kasus mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan yang dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi investasi perusahaan tersebut di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009, Risma bisa bercermin dari kasus Dirut Pertamina, Karen Agustiawan.

Kasus yang dijalankan Karen, secara prosedur sudah benar. Tetapi karena merugikan Negara, Karen, kini dijadikan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Demikian pula Jembatan Suroboyo Kenjeran yang dibangun tahun 2015 atas ide Risma. Dan Risma sendiri yang meresmikan tahun 2016. Tapi sampai 2018 belum menghasilkan PAD. Bisa jadi Risma, tak mengikuiti arahan Anda Capres Jokowi, bahwa penggunaan dana APBD mesti menetapkan target.

Nah, Bu Risma, kini ada desakan dari pengusaha APBD Surabaya yang membiayai proyek Jembatan Suroboyo, terutama perlu dilakukan audit forensik dan konsturksi.

Mengingat kini telah hampir dua tahun Jembatan ini diresmikan dan beberapa bulan lalu ditutup. Adakah kesalahan konstruksi?

Saat ini ada tim dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tengah melakukan investigasi fakta-fakta dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh Risma, bahwa jembatan ini untuk pariwisata dan ekonomi warga kota. Benarkah?

Bagaimana target PAD-nya. Mengingat Jembatan ini dibangun dengan uang Negara dalam APBD Kota Surabaya.

Apakah ini yang dinamakan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan permintaan seorang Presiden yang kini mencalonkan diri Presiden kedua yaitu Anda Capres Jokowi. (tatangistiawan@gmail.com,bersambung)