Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono. Foto: SP/IST

SURABAYAPAGI.com - Kabar 300 mahasiswa magang asal Indonesia menjadi tenaga kerja paksa di Taiwan mengundang perhatian dari DPRD Jatim. Pasalnya, pihak legislatif merasa khawatir terhadap nasib para mahasiswa tersebut.

“Kami khawatir kalau ada mahasiswa di sana yang menjadi pekerja paksa berasal dari Jatim. Kami berharap dinas terkait pro aktif dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengecek adakah mahasiswa asal Jatim ikut kerja paksa di Taiwan,” ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto di Surabaya, Kamis (3/1/2019).

Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya mendukung upaya dari Kemenlu RI untuk menghentikan pengiriman mahasiswa tersebut. “Kami minta dan dorong agar Kemenlu RI untuk protes ke Taiwan atas perlakuannya terhadap mahasiswa magang asal Indonesia. Ini sangat menyinggung perasaan bangsa Indonesia,” jelas pria asal Malang ini.

Pria yang juga Ketua FPD DPRD Jatim ini menambahkan ke depan pihaknya berharap pihak Kemenlu RI tak sembarangan untuk mengirimkan mahasiswa magang ke luar negeri. ”Tujuannya memang baik yaitu magang di negara lain untuk menambah kualitas dan kuantitas dari mahasiswa. Namun, kalau untuk kerja paksa saya kira itu tak manusiawi,” jelasnya.

Sekedar diketahui, ada sekitar 300 mahasiswa asal Indonesia berusia di bawah 20 tahun diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan. Mereka diduga kuat diperdaya melalui program magang antara kampus yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan.

Dalam sepekan para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam, dan mendapat jatah satu hari untuk libur. Mereka kabarnya dipekerjakan di pabrik lensa kontak di Hsinchu dengan waktu kerja dari pukul 07.30 sampai 19.30 waktu setempat.

Mereka harus berdiri selama 10 jam dan membungkus setidaknya 30 ribu bungkus lensa kontak, dengan waktu istirahat hanya dua jam. Mereka yang rata-rata Muslim, diberi makanan yang tidak halal bahkan mengandung daging babi.

Respons Menristekdikti

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir memastikan mahasiswa yang diduga menjadi korban ’kerja paksa’ di Taiwan berangkat bukan melalui program Kemenristek Dikti.

Menurut Nasir, ratusan mahasiswa itu merupakan korban penipuan. Mereka berangkat secara mandiri melalui agensi. "Mahasiswa kerja paksa yang terjadi di Taiwan itu, saya lagi komunikasi mulai kemarin. Mereka mahasiswa yang tidak melalui jalur Kemenristek Dikti," kata Nasir, kemarin.

Para mahasiswa, lanjut dia, berangkat ke Taiwan secara mandiri melalui calo dengan iming-iming bisa diterima di perguruan tinggi di negara tersebut, namun ternyata tidak diterima. "Akhirnya, dia bekerja di perusahaan. Akhirnya penipuan kan itu. Ini bukan kewenangan Kemenristek Dikti. Namun, kasus ini jadi rujukan, ini urusan tenaga kerja," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, para mahasiswa tidak berangkat secara resmi dari kampus di Indonesia, melainkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang berangkat melalui jasa agensi. Kemenristek Dikti, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan kamar dagang dan industri Taiwan atau Taipei Economic and Trade Office (TETO), baik yang ada di Taiwan maupun Jakarta.