Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberikan sertipikat tanah di Ponorogo Foto: SP/IST

SURABAYAPAGI.com - Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, Gubernur Jatim Soekarwo terus mendampingi Presiden saat Kunker di Jatim. Dari kegiatan peresmian hingga Pembagian sertifikat.

Seperti pada kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kabupaten Ponorogo, Jumat (4/1) Dalam kunjungannya di Kota Reog, Gubernur Jatim yang selalu disapa Pakde Karwo itu mendampingi Presiden Jokowi membagikan 213 sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat Jatim.

Kali ini, enam daerah yang mendapat pembagian sertifikat tanah wakaf meliputi Kab. Ponorogo 60 sertifikat, Kab. Trenggalek 28 sertifikat, Kab. Tulungagung 20 sertifikat, Kab. Pacitan 35 sertifikat, Kab. Ngawi 20 sertifikat dan Kab. Bojonegoro 50 sertifikat.

Pembagian sertifikat tersebut dilakukan di Masjid Ar-Rahmah Dukuh Brajan Prayungan, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, pemerintah memiliki perhatian terhadap legalitas tanah masyarakat agar tidak timbul sengketa di kemudian hari.

Penyerahan sertifikat tanah maupun sertifikat wakaf di pondok pesantren, masjid, mushola karena banyak terjadi sengketa lahan dan tanah di daerah. Oleh sebab itu, pengurusan tanah dipercepat oleh negara.

Pemerintah, imbuh Presiden Jokowi juga telah melakukan langkah guna mempermudah proses administrasi pengurusan. Pada 2017, pemerintah berhasil menyelesaikan 5,4 juta sertifikat. Sementara pada 2018 sebanyak 9,4 juta sertifikat. Jumlah tersebut termasuk tanah wakaf.

Ia mencontohkan, sengketa tanah banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya ketika orang tua yang memberikan warisan atau wakaf, sesampainya pada anak cucu, mereka menggugat tanah wakaf sehingga terjadi perselisihan dan sengketa.

“Ini sering terjadi. Maka, pemerintah ingin memberikan kemudahan agar semua tanah di Indonesia dapat sah secara hukum,” terangnya.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sertifikat tanah pribadi maupun wakaf merupakan bukti surat kepemilikan tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum. "Semoga dengan sertifikat ini, masalah sengketa bisa terhindarkan. Semuanya aman secara hukum dan jelas. Tertera nama, luas hingga status kepemilikan surat yang sah," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah memiliki perhatian besar kepada masyarakat, utamanya bagi warga yang memiliki lahan atau tanah yang belum bersertifikat.

Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen mempercepat sertifikasi tanah baik pribadi maupun tanah wakaf. Ditargetkan pada 2025, semua tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Menurutnya, dengan kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat juga dapat menggunakannya untuk modal atau agunan usaha. "Bapak Presiden memerintahkan untuk menyertifikatkan tanah wakaf. Program ini, memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat," tegasnya.

Usai membagikan sertifikat, kunjungan yang kedua, Pakde Karwo mendampingi Presiden RI Jokowi meninjau Waduk Bendo. Menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kunjungannya, Presiden RI Jokowi menyampaikan, kalau saat ini pemerintah membangun banyak waduk di Jatim.

Sebagai contoh, Waduk Bendo, Waduk Tukul, Waduk Tugu, Waduk Bagong, dan Waduk Gongseng. Pembangunan ini memang sangat diperlukan karena Jatim sebagai lumbung pangan Indonesia. arf