Fredy Purnomo, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur.

Proses rekrutmen calon Anggota Komisi Informasi Publik Jawa Timur periode 2018-2022 terindikasi dilakukan dengan kurang transparan dan berbau nepotisme. Khususnya ketika proses fit and proper test yang dilakukan Komisi A DPRD Jawa Timur 17 dan 19 Desember 2018 lalu. Ternyata penetapannya bukan berdasarkan skor, tapi lewat voting.

----

Belakangan, tiba-tiba bocor informasi ke media jika hasil fit and proper test seleksi calon Anggota KIP Jatim sudah selesai memilih 5 orang nama dari 15 kandidat peserta. Prosesnya pun selama ini kurang diketahui publik alias tidak transparan.

Lima kandidat yang diloloskan itu antara lain, A. Nur Aminudin (PMII), Edi Purwanto, Herma Retno Prabayanti (Metro TV), Imadoedin (HMI) dan Lely Indah Mindarti (Dosen Universitas Brawijaya).

Sumber di internal DPRD Jawa Timur menyebutkan, proses fit and proper test dilakukan secara tertutup. Bahkan wartawan juga tidak boleh masuk di ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim saat seleksi dilakukan.

“Penetapan lima nama itu tidak begitu jelas dasarnya, ada informasi lima orang itu titipan dari partai-partai yang punya anggota di Komisi A DPRD Jatim,” ungkap sumber ini, Selasa (8/1).

Namun tidak semua partai berhasil meloloskan calon yang dibawanya. “Itupun tidak semua partai yang dititipi berhasil, buktinya dari 9 Fraksi di DPRD Jatim hanya 5 orang yang lolos,” imbuhnya lagi.

Ditambahkan sumber ini, calon yang lolos rata-rata adalah bawaan dari partai atau minimal ketua fraksi. Meski sulit untuk membuktikan, tapi indikasi itu ada. Salah satu indikasi itu, ada dua nama peserta yang tidak menguasai materi tentang Informasi Publik, tapi di loloskan.

Dua peserta itu tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari anggota Komisi A. “Indikasi lain, ada calon yang dekat atau mendapat rekom dari ketua partai, maka dia lolos,” sebut sumber ini tanpa mau mengungkap namanya.

Salah satu peserta seleksi KIP Jatim, Ketty Tri Setyorini, juga mengatakan bahwa di era keterbukaan informasi ini proses seleksi KIP Jatim harus transparan.

“Ini eranya keterbukaan ada UU No 14/2008 semua harus terbuka. (hasil fit proper test di DPRD Jatim) Selayaknya terbuka,” harap Ketty yang juga incumbent Ketua KIP Jatim ini.

Ketty mengaku, belum tahu hasil resmi dari fit proper test yang dilakukan Komisi A DPRD Jatim. “Saya tahunya ya dari sampean, kalau sudah ada keputusan dari Komisi A,” ujar Kety.

Menurutnya, proses seleksi tahun 2018 ini beda dengan 2014 lalu. Dulu, kata Kety, dari 15 nama yang dikirim oleh Pansel, diambil 10 terbaik. Lalu nomer 1 sampai 10 Karena kita ahrus tahu urutan ke 6-10 rangking.

“Saya sekarang tidak tahu. Saya sebagai peserta sudah mengikuti semua rangkaian tahap dan diumumkan resmi di website,” terangnya.

Sementara itu, Fredy Purnomo Ketua Komisi A membantah proses seleksi rekruitmen KIP Jatim tidak transparan dan ada calon titipan. Namun Fredy mengakui jika penilaian fit proper test tidak berdasarkan angka skor, tapi melalui voting. Ia berdalih hasil rapat pleno Komisi A yang diikuti 14 anggota sudah benar. “Kita lakukan sesuai prosedur, tidak ada calon titipan. Karena proses penentuan calon yang lolos dilakukan lewat voting. Satu anggota Komisi menulis 5 nama,” jawab politisi Golkar ini.