Saksi Ahnaf Farid saat memberikan keterangan di PN Surabaya. Foto: SP/BUDI

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sidang lanjutan dugaan perkara pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik kembali digelar di PN Surabaya. Tiga karyawan PT Pismatex Textile Industry, Ernawati, Rika Mayasari, dan Ahnaf Farid dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini.

Keterangan ketiga saksi ini seakan membuat perkara yang melibatkan Saidah Saleh Syamlam sebagai terdakwa menemukan titik terang. Bahwasanya dalam pesan Whatsapp yang dikirim terdakwa kepada para saksi tidak pernah menyebut secara jelas nama perusahaan PT Pisma Textile Industry maupun Pisma Putra Textile.

Lebih lanjut, saat ditanya Sururi selaku kuasa hukum terdakwa, soal kondisi PT Pismatex Textile Industry yang mengalami Daftar Hitam Nasional (DHN), sehingga menyebabkan rekening perusahaan diblokir oleh pihak Bank, saksi mengaku tidak tahu.

Tidak banyak yang bisa diperoleh dari keterangan saksi kedua, Rika Mayasari. Ia memberikan keterangan soal nomor terdakwa yang sempat pihaknya blokir.

Sedangkan saksi ketiga, Ahnaf Farid mengaku bahwa pesan yang dikirim terdakwa sekarang yang diperkarakan tersebut tidak berdampak pada kondisi perusahaan.

Usai sidang, Sururi mengatakan jika Saksi Ernawati Ningsih pernah menginformasikan kepada suami terdakwa (eks Dirut Keuangan PT Pisma Group) jika kondisi perusahaan PT Pisma Textile Industry telah mengalami DHN.

"Saksi (Ernawati) pernah menginformasikan kepada suami terdakwa bahwa perusahaan itu DHN," terang Sururi.

Untuk diketahui, terdakwa Saidah Saleh Syamlan, istri eks Dirut Keuangan PT Pisma Group, dilaporkan karena mengirim pesan yang berisikan sebagai berikut.

“bozz ... piye iku pisma kok tambah ga karu2an ngono siih. “Kmrn mitra tenun 100% stop total .. aku di tlp ni mereka ”, “PPT stop juga ... ga ono fiber piye paaak ”, “Posisi saiki mitra podo kosong ... ppt praktis total mandeg greg.. Yo opo pakk ”, kepada mitra bisnis perusahaan sarung Gajah Duduk, PT Pisma Group.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Roginta Siraid, terdakwa didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.