Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga akan melaksanakan debat perdana Kamis (17/1)

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pada Kamis (17/1) mendatang akan diadakan debat pertama yang mana kedua calon pasangan presiden dan wakil presiden saling menyampaikan gagasannya.

Debat pertama mengangkat tema mengenai hukum, hak asasi manusia, anti-korupsi, dan terorisme.

Berbeda dengan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2014 yang lalu, kali ini, KPU memberikan kisi-kisi 20 pertanyaan untuk menghadapi ajang pertukaran gagasan tersebut.

Pemberian kisi-kisi ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan para pengamat politik seperti Agus Mahfud, pakar Sosiologi-Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memandang kurang naturalnya paslon bernomor urut satu maupun dua pada debat Kamis (17/1) mendatang.

“Pada debat di tahun 2014 yang lalu hanya diberikan gambaran mengenai tema umum dan sub tema sehingga dapat menghadirkan sesuatu yang mengejutkan. Sedangkan, debat pilpres mendatang, para paslon akan lebih siap namun publik menjadi kurang apresiasi akibat ketidaknaturalan gagasannya,” ujarnya pada Jumat (11/1).

Sementara itu, Galang Geraldy, sebagai salah satu dosen Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma justru mengapresiasi dikeluarkannya kisi kisi ini adalah bentuk dari terobosan KPU. “Saya cukup mengapresiasi KPU atas keputusan ini sehingga paslon dapat menggali lebih dulu mengenai pertanyaan yang akan diberikan. Selain itu, pemberian kisi-kisi ini juga dapat menghindarkan dari debat kusir yang tidak mencakup substansial tema,” tandasnya pada Surabaya Pagi.

Untuk debat perdana nanti akan diadakan dalam enam sesi. Sesi pertama dibuka oleh pemaparan visi dan misi. Setelah itu, untuk sesi dua hingga lima akan membahas mengenai isu hukum, hak asasi manusia, anti-korupsi, dan terorisme. Lalu, pada sesi keenam atau terakhir ditutup dengan statemen penutup oleh para paslon.

Sesi pertama yang dibuka dengan pemaparan visi dan misi dianggap Agus Mahfud kurang memberikan perbedaan signifikan bila dibandingkan pada tahun 2014.

Hal ini disebabkan karena telah ada kisi kisi yang semua jawabannya disiapkan oleh pihak tim sukses dari kedua paslon. Meskipun, sebenarnya sesi pertama ini bisa lebih digali lebih mendalam melalui perdebatan bukan hanya pemaparan seperti kata Galang Geraldy.

Lebih lanjut lagi untuk sesi kedua hingga lima yang akan membahas mengenai tema-tema tertentu diawali dengan pembahasan isu hukum.

“Untuk isu hukum sendiri, paslon dengan nomor satu, Jokowi-Ma’ruf Amin sebenarnya bisa diuntungkan bila memaparkan dan memberikan data-data terpercaya. Sementara itu, kekurangan untuk paslon nomor dua, Prabowo-Sandiaga adalah isu hoax yang kerap kali menimpa timsesnya,” tambah Agus Mahfud.

Namun, paslon bernomor urut satu juga memiliki kekurangan yang disampaikan oleh Galang Geraldy pada Jumat (11/1).

“Untuk paslon satu memiliki kelemahan yang mana pada kasus penyiraman air keras Novel Baswedan tidak kunjung selesai diusut. Kasus yang hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa pelakunya,” ujarnya.

Tidak hanya mengenai hukum, debat pilpres pada pertengahan Januari mendatang juga membahas mengenai anti-korupsi.

Untuk kasus ini, paslon bernomor urut satu lebih diuntungkan karena dibuktikan melalui penyelesaikan kasus korupsi di masa pemerintahannya.

“Sebenarnya Prabowo-Sandiaga juga bisa memiliki keuntungan tersendiri ketika bisa menampilkan berita berita korupsi yang belum terselesaikan selama masa pemerintahan Jokowi,” tandas Agus Mahfud.

Selain membahas mengenai hukum dan anti-korupsi, terdapat isu hak asasi manusia yang tidak bisa dilewatkan pada debat mendatang.

Kedua pengamat politik, baik Agus Mahfud maupun Galang Geraldy, memperkirakan paslon bernomor urut dua akan kembali diserang soal proses penegakkan HAM 1998 yang belum terselesaikan.

Galang Geraldy juga menekankan bahwa kasus Novel Baswedan menjadi salah satu pelanggaran HAM yang digunakan sebagai boomerang pada paslon bernomor urut satu.

Terakhir adalah pembahasan mengenai isu terorisme yang mana kedua pihak sama sama memiliki kelemahan. Di satu sisi, untuk paslon bernomor urut satu, Jokowi-Ma’ruf Amin terdapat permasalahan terorisme yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Di sisi lainnya, Prabowo-Sandi akan mendapat ‘serangan’ karena terdapat kelompok pendukungnya yang disinyalir sebagai anggota gerakan terorisme.

Terlepas dari isu terorisme yang nantinya akan dibahas, Galang Geraldy justru menyarankan agar seharusnya lebih banyak membahas mengenai populisme Islam.

“Debat perdana pilpres mendatang diharapkan membahas soal kemunculan populisme Islam seperti Gerakan 212. Mengapa bisa muncul di era saat ini? Hal ini lebih menarik untuk dibahas dalam perdebatan tersebut,” tandasnya. PR