Dr. H. Tatang Istiawan Wartawan Surabaya Pagi (Wartawan Senior)

Setiap tanggal 9 Februari selalu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Perayaan yang kini dikenal sebagai HPN (Hari Pers Nasional) ini berpijak pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, saat pemerintahan Orde Baru. Dan berada di rezim apapun (Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi), Pers nasional adalah institusi kemasyarakatan. Pada diri pers nasional memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Saya mencatat saat pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, pers nasional turut hadir untuk membela masyarakat. Seperti penumbangan rezim Orde Baru, Mei 1998. Demikian pula, pada saat Negara mengalami ancaman, pers nasional pun bersikap. Misal munculnya isu NKRI Syariah yang kini didengungkan oleh sejumlah habib. Selain hadirnya politik identitas dalam Pilkada DKI 2017 yang saat itu nyaris membuat kecemasan diantara publik. Dalam aksi-aksi seperti ini, mayoritas pers nasional, tidak menulis kegiatan 212. Alasannya, ada aktivitas politik berbaju agama. Dari peristiwa tumbangnya rezim otoriter Orde Baru dan gejala pemecahan bangsa seperti ini, terbukti ada sejumlah insan pers nasional yang turun ke lapangan untuk menunjukkan tanggung jawab individu. Terurama pers independen, bukan pers konglomerasi. Tentu tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya kepada diri sendiri dan masyarakat. Termasuk karya jurnalistik memuat dan tidak memuat kegiatan politik yang berkecenderungan memecah belah bangsa. Menurut akal sehat saya, dalam pilihan tidak memuat, terdapat idealisme pers yang berpikir logis untuk persatuan bangsa dan NKRI. Termasuk dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai kontrol sosial agar roda pemerintah tetap dapat berjalan di dalam koridor konstitusi. Apalagi kini pers nasional mayoritas telah dimiliki para pemodal (kapitalis) yang mampu membeli teknologi informasi sebagai medium untuk bisnisnya. Memperingati HPN 2019 yang diselenggarakan di Jawa Timur, saya mencoba melakukan refleksi dari sudut pandang pers nasional yang independen dan bukan pers kapitalis. Berikut refleksi pertama saya dari beberapa catatan.

Dr. H. Tatang Istiawan

Wartawan Senior harian Surabaya Pagi

Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menyatakan bisnis media mempunyai banyak tantangan di era digital. Maklum teknologi yang membuat semua hal menjadi niscaya.

Pernyataan CT, panggilan akrab Chairul Tanjung ini, disampaikan dalam Konvensi Nasional Media Massa bertajuk ’Media di Tengah Terpaan Winner Takes All Market’, Jumat (8/2/2019). Konvensi ini merupakan serangkaian Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur.

CT bahkan menyatakan, “the winner takes all” itu adalah sebuah keniscayaan. Ia bahkan mengakui saat ini semua pelaku bisnis (tidak hanya pengusaha pers) sedang berada dalam era penuh ketidakpastian.

Ketidakpastian ini disebabkan banyak hal, ada politik dan ekonomi. Khusus yang terkait dengan media masa, CT menyoroti dua hal yaitu perubahan di bidang demografi dan teknologi.

Menurut akal sehat saya, pemikiran bos CT Corp ini bukan hal baru. Dalam konvensi nasional media massa di Surabaya, kali ini apa yang dilemparkan CT, hanya fenomena dan paradigma bisnis umumnya di hampir seluruh belahan dunia, dimana google dan facebook menjadi raksasanya.

Catatan yang saya miliki, CT, adalah konglomerat bukan jurnalis yang dekat dengan penguasa dan keluarganya, termasuk anak-anak mantan presiden Soeharto, almarhum. Berkat dukungan jurnalis TV, Ishadi, SK, akhirnya CT, bisa mendirikan CT Corp, yaitu sebuah kelompok perusahaan yang didirikan secara bertahap sejak tahun 1987. Bisnis CT meliputi layanan finansial, media, ritel, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam.

Berdasarkan sejarah, saya mencatat CT, meski telah punya stasiun TV dan Media online, dirinya belum bisa disebut tokoh pers sekelas tokoh pers perjuangan Jacob Oetama, Toety Azis, BM Diah, dan Ki Hadjar Dewantara. Orang yang disebut terakhir adalah yang memimpin redaksi Persatoean Hindia. Dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang memimpin De Express.

***

Saya termasuk yang mencerna saat ini berkembang pemikiran revolusi industri 4.0 . Pada era ini ada pemanfaatan teknologi yang kian menjadi suatu kebutuhan penting. Ternyata hampir semua perusahaan mapan, mengadopsi teknologi digital untuk menjamin eksistensi bisnis.

Bahkan disrupsi digital mulai menggerus sejumlah sektor, seperti transportasi, ritel, keuangan, dan logistik.

Mungkin, pada masanya nanti, banyak yang memprediksi sulit terbayangkan bila membeli koran dan kaos hanya sebatas beberapa klik. Artinya konsumen tak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi atau tenaga untuk pergi ke pusat belanja.

Disinilah terjadi transformasi digital secara terintegrasi. Upaya ini tak hanya terjadi pada bagian layanan pelanggan (front office), tetapi juga menyentuh tim pendukung operasional (back office).

Dalam diskusi dengan beberapa pengusaha non pers, ada sejumlah perusahaan yang mulai menyadari pentingnya transformasi digital dengan pemanfaatan internet of things (IoT). Ambil contoh, pada sektor perbankan.

Modernisasi berbasis teknologi finansial terus dikembangkan sehingga kualitas layanan nasabah menjadi lebih maksimal. Proses transaksi keuangan juga lebih cepat.

Selaras dengan ini, sudah mulai banyak pebisnis berinisiatif menghemat energi dalam operasionalnya. Misalnya, dengan menerapkan layanan EcoStruxure dari Schneider Electric.

Selain berfungsi dalam pemanfaatan dan pengelolaan data berbasis IoT, layanan ini juga mampu memberi nilai tambah dari segi keamanan, keandalan, efisiensi operasional, konektivitas, serta keberlanjutan lingkungan.

Salah satu praktik baik penerapan EcoStruxure adalah pada operasional pusat data Green Mountain di Norwegia. Pemanfaatan dan pengelolaan data dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali.

***

Akal sehat saya percaya hampir semua pengusaha pers nasional tahu bahwa dunia saat ini sudah mengalami orientasi global yang kompetitif sehingga dituntut kesiapan terhadap perubahan. Khususnya teknologi. Inilah pekerjaan rumah yang menjadi kerja keras pengusaha pers independen juga untuk ke depan.

Sekarang digitalisasi pers telah melahirkan media massa baru, yaitu media online yang ditopang teknologi informasi. Bahkan kehadiran media online dianggap akan membunuh media massa lama atau konvensional seperti media cetak dan radio. Maklum, kecepatan penyajian dan kemampuannya bisa menembus jarak. Inilah yang menjadi alasan mengapa dikampanyekan media online akan membunuh media cetak?.

Akal sehat saya mengakui digitalisasi pers telah mengubah kultur pers Indonesia baik dalam penyajian maupun persaingan antarmedia massa. Pendeknya, digitalisasi pers adalah sebuah era baru yang tidak bisa dihindari, bahkan oleh media konvensional seperti televisi, radio, ataupun cetak. Praktis, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi evolusi media massa. Ini seiring kemajuan teknologi.

Pengamatan saya justru, pemikiran, pengetahuan, dan cara kerja awak pers justru belum didigitalisasi alias masih menggunakan cara-cara lama. Atau kemajuan teknologi informasi pada media massa cenderung tanpa diimbangi kemajuan kinerja sumber daya manusia awak pers.

Akhirnya, digitalisasi pers seolah hanya diartikan menyediakan portal berita, membuat koran menjadi e-paper atau koran digital, televisi dan radio diubah menjadi streaming , atau pengiriman berita sekadar melalui surat elektronik (surel) atau disebut e-mail tanpa ada proses diskusi antara wartawan dan editor.

Padahal dengan teknologi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai media komunikasi. Perkembangan ini juga membawa perubahan besar pada industri media massa. Antara lain ditandai dengan menurunnya jumlah tiras. Ada yang meramal keemasan suratkabar telah lewat, digantikan dengan media elektronik. Ramalan 10-15 tahun lalu, tak terbukti. Buktinya suratkabar tetap bisa hidup. Terutama suratkabar yang melakukan perluasan dengan bergerak di bisnis multimedia.

Dan di Indonesia upaya ini telah dimulai oleh kelompok-kelompok suratkabar besar suratkabar, radio, televisi, dan bisnis lainnya.

***

Diluar pers kapitalis atau konglomerat ada pers independen.

Pers Independen ini umumnya terbit di daerah- daerah dan dikelola oleh wartawan senior yang memiliki idealisme terhadap keadilan hukum, ekonomi dan sosial. Menurut akal sehat saya, pers independen yang oplahnya masih kecil, tak perlu kepincut dengan pemikiran CT, bos CT Corp.

Saya yang berkeliling sebagian provinsi di Indonesia, pers independen adalah suratkabar daerah yang tidak merasa dirinya bukan penerbit yang kapitalistik. Terhadap pers independen, saran saya sebaiknya bersikap realistis dengan bisnis yang digeluti, perusahaan pers UMKM, bukan perusahaan pers group seperti CT Corp. Maka itu, pers independen jangan terpancing jargon “Winner Takes All Market”.

Dalam persaingan seperti sekarang, pers independen jangan mau masuk dalam perangkap pemikiran penerbit untuk menjadi pemenang dalam persaingan sesama media. Akal sehat saya tak percaya pemenang dalam persaingan bisnis akan membawa semua pasar.

“Winner Takes All Market” adalah jargon orang kapitalis yang pikirannya dialiri keserakahan financial berkedok pengusaha era digital yang harus bisa memenangkan pertarungan. Tentu perangkat yang menggunakan semua perangkat yang diciptakan Teknologi informasi.

Akal sehat saya menyarankan pers independen untuk jalani bisnis dengan tagline “small press companies must survive, not win.” Pers independen cukup survive (bertahan) di tengah persaingan global melawan pemodal kuat.

Bagi pers independen semangat ini merujuk pada kebebasan pers. Artinya, dengan memiliki kebebasan pers, maka pers independen dapat menjadi jalan untuk menjalankan perannya sebagai jembatan kepentingan antara negara dan masyarakat. Kebebasan pers menjalankan pilar keempat demokrasi, karena ditopang oleh independensi dan profesionalisme pers. Inilah modal sosial bagi pers independen dalam menghadapi tantangan untuk berada di jalur kebebasan pers itu sendiri.

Konsep ini, karena kebebasan pers di mata publik dimaknai wujud terbukanya ruang bagi pers untuk bekerja secara profesional, independen, dan menjalankan amanat kepentingan publik.

Ini karena kebebasan pers tidak sekadar bebas, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Mengingat kebebasan pers disadari telah menjadi basis dari kerja-kerja pers yang amanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 2 UU dinyatakan, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Inilah tantangan utama bagi kebebasan pers yang dijalankan pers independen.

Tantangan pengusaha pers independen hampir sama dengan tokoh-tokoh pers yang sekaligus merupakan tokoh pergerakan awal kemerdekaan. Bahkan sebagian besar tokoh pers saat itu menjadi pemimpin redaksi seperti HOS Tjokroaminoto yang merupakan pemimpin redaksi Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa; Ki Hadjar Dewantara yang memimpin redaksi Persatoean Hindia; Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang memimpin De Express; bahkan Semaoen yang masih berusia 18 tahun sudah memimpin penerbitan Sinar Djawa. Selain itu ada Soekarno yang memimpin redaksi Fikiran Ra’jat dan Persatoean Indonesia; Mohammad Hatta yang dibantu oleh Sutan Sjahrir memimpin Daulat Ra’jat, ada Agus Salim yang memimpin redaksi Neratja dan Amir Syarifudiin yang memimpin redaksi Benteng.

Wartawan-wartawan senior yang tumbuh di daerah ibu kota provinsi berpeluang menjadi pemimpin redaksi yang independen seperti Dr. Tjipto Mangunsakoro, dkk ketimbang CT. Indepedensi wartawan senior ini tidak dibayang-bayangi pemasok duit sekelas CT.

Setahu saya, wartawan senior di daerah-daerah yang kini masih survive menerbitkan harian plus online dan online sebagian besar mencerminkan ideologi indepedensi yang tidak mau dikendalikan oleh konglomerat media seperti CT. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)