Walikota Blitar Samanhudi Anwar saat dengarkan vonis hakim

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Merasa tak puas dan tidak terima dengan vonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menempuh upaya hukum banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap Walikota Blitar non aktif, Samanhudi Anwar.

Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Lufsiana membenarkan adanya pernyataan banding yang disampaikan Jaksa lembaga anti rasuah tersebut.

Benar, pernyataan banding dari Jaksa KPK sudah kami terima,”kata Humas Lufsiana, Jumat (8/2/2019).

Diakui Lufsiana, perlawanan terhadap putusan Hakim tersebut dilakukan KPK lantaran vonis yang dijatuhkan Hakim Tipikor yang diketuai Agus Hamzah dianggap terlalu ringan.

“Selain itu, KPK juga keberatan, karena dalam amar putusannya, majelis hakim menghilangkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 5,1 miliar,” terang Lufsiana.

Agus Hamzah selaku ketua majelis hakim pemeriksa Samanhudi Anwar menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam amar putusan yang dibacakan, Kamis (24/1/209) lalu, Samanhudi Anwar dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi dari
dari pengusaha kontraktor bernama Susilo Prabowo alias embun atas pembangunan SMP Negeri 3 Blitar.

Kendati dinyatakan terbukti terima suap, Hakim Agus Hamzah justru menghilangkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijeratkan dalam surat tuntutan jaksa KPK, dengan dalih jaksa KPK tidak mampu membuktikan dalil uang suap sebesar Rp 5,1 miliar yang diterima Samanhudi Anwar.

Kasus suap ini diungkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Suap tersebut diberikan Susilo Prabowo untuk memperlancar proyek renovasi gedung SMP Negeri 3 Blitar.

Susilo Prabowo lebih dahulu divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Pemberi suap ke Samanhudi ini dihukum 2 tahun penjara, pada 1 September 2018 lalu. Sb-01