Dr. H. Tatang Istiawan,, Wartawan Senior Surabaya Pagi

Luar biasa!. Ini komentar beberapa peserta HPN 2019 dari berbagai provinsi Indonesia. Perhelatan hari ulang tahun PWI yang diselenggarakan di provinsi Jawa Timur, diakui oleh sejumlah peserta HPN peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Ada ilmu, ada pameran teknologi, ada keramahan, ada budaya dan ada perhatian dari Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, dalam porsi yang tak pernah disumbangkan berbagai gubernur yang pernah menjadi tuan rumah HPN. Tak berlebihan bila Ketua PWI pusat, Atal Sembiring Depari menamai Gubernur Jatim, Pak De Karwo dengan sebutan Pak Karyo.

Ini wartawan keturunan batak sampai bisa merambah penggunaan kata “Karyo” untuk seorang gubernur kelahiran Madiun. Pak De Karwo yang Selasa besok (12/02/2019) mengakhiri pengabdiannya mengelola keragaman potensi ekonomi dan politik di Jawa Timur.

Bagi masyarakat jawa, Karyo padanan karya. Artinya karyo, dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Gubernur yang telah berkarya di Jatim selama 10 tahun. Karya-karyanya ini telah mendapat penghargaan nasional dan internasional. Dan diantara karyonya adalah menulis buku dan strategi pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil.

‘’Saya ini lebih tertarik membahas dan memecahkan masalah ekonomi ketimbang politik. Saya tertarik dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat,’’ kata Pak De, kepada saya saat menghadiri HPN 2018 di Padang.

Sangking pedulinya terhadap ekonomi kerakyatan, sebagai Gubernur Jatim,Soekarwo meminta peran pers di Jatim senantiasa bersinergi dengan pelaku usaha di sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Sinerginya terkait upaya promosi dan pemasaran menggunakan kemajuan teknologi digitalisasi yang perkembangannya sangat luar biasa.

Makanya, tagline yang dipilih dalam HPN 2019 ini adalah ‘’ Peran Pers dalam menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis Digital.’

***

Sayang, sejak Januari sampai puncak acara HPN 9 Februari 2019 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, tagline ini oleh panitia penyelenggara dari PWI Pusat, tidak digaungkan, baik melalui seminar, diskusi maupun konvensi bahkan dalam pameran.

Kegiatan ilmiah yang terselenggara di hotel dan kampus adalah seminar santun bermedia di kampus Unair. Kemudian Orasi Budaya di Mercure hotel. Ada Pameran Teknologi Media di Grand City.

Ada juga Seminar nasional, yang muda yang berkarya di Garden Palace. Disamping, seminar dan Workshop Digital printing di Suite hotel. Bahkan ada Workshop Kehumasan GPR Summit 2019 di hotel Mojopahit.

Saat diskusi Konvensi Media di Sheraton hotel pun tidak muncul topic bahasan Peran Pers dalam menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis Digital. Konvensi dengan tema "Media Massa di Tengah Terpaan: Winner Takes All Market" ini tidak memberi ruang diskusi. Konvensi ini monolog dari empat pembicara praktisi pers. Ironisnya empat pembicara ini mayoritas menyoriti aspek digital terkait fenomena new media, google dan facebook serta istagram, taka da yang memunculkan bagaimana peran pers dalam menguatkan ekonomi kerakyatan berbasil digital.

Selain itu ada acara, ‘’Rembug Nasional Migas dan Media, hotel Kampi. Masa depan Media Massa, tantangan dan Peluangnya’’. Rembug ini diselenggarakan oleh PWI Jatim,, bukan PWI Pusat.

Acara yang sangat meriah bak pesta rakyat adalah saat diadakan Gala Dinner di gedung Grahadi. Halaman gedung Negara di Jl. Pemuda Surabaya ini, disulap penuh terop berwarna putih.

Dibawah terop atau tenda, terjasi puluhan makanan khas Jawa Timuran. Ratusan wartawan anggota PWI yang datang dari seluruh Indonesia, mencicipi makanan yang tidak ada di kotanya. Misal, kikil sapi, rawon, rujak cingur, tahu tek, tahu campur, nasi Madura, pecel dll.

Disamping, ada pegelaran malam Kebudayaan Wayang kulit. HPN 2019 ditutup pada dan hari Sabtu pagi 9 Februari. Puncak acara HPN 2019 ini dihadiri Presiden Jokowi.

Diluar acara-acara itu, ada pengobatan umum, Fun run dan hiburan rakyat. Kegiatan yang mengaruhkan HPN yang didanai oleh Pemprov Jatim adalah bedah rumah tidak layak huni untuk keluarga Wartawan di Jawa Timur.

***

Saya menyebut mengharukan, karena seorang Gubernur Jatim yang memiliki persoalan kompleks, masih sempat memotret realita yang dihadapi wartawan di Jawa Timur.

Pak De menyediakan dana untuk membedah rumah tidak layak huni untuk keluarga Wartawan di Jawa Timur.

Sebagai wartawan sejak Orde Baru, saya sendiri tidak pernah menyangka ada rekan seprofesi yang bertempat tinggal di sebuah rumah tidak layak huni. Jujur, saya tidak melihat kondisi rumah tidak layak huni. Tapi saya bisa menggambarkan bagaimana sebuah rumah tidak layak huni secara umum.

Menurut Dinas Sosial, rumah tidak layak huni sedikitnya ada 10 kriteria. Pertama, luas lantai perkapita kota 8m2. Kedua, sumber airnya tidak sehat. Termasuk akses memperoleh air bersih terbatas. Ketiga, tidak mempunyai akses MCK. Keempat, bahan bangunan tidak permanen, dari kayu berkualitas rendah atau atap/dinding dari bamboo.

Kelima, tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara. Keenam, tidak memiliki pembagian ruangan. Ketujuh, lantai rumah terbuat dari tanah dan rumah lembab/pengab. Kedelapan, letak rumah tidak teratur. Kesembilan, kondisi rumah rusak yaitu bila hujan bocor atau kebanjiran. Dan kesepuluh, sampai kini belum pernah menerima bantuan pembangunan rumah dari berbagai pihak, termasuk bantuan bahan bangunan rumah.

Saya saat masih bertugas di lapangan merasakan bahwa ‘’Wartawan itu miskin, namun kaya jaringan”. Padahal, saat itu saya bekerja di harian besar di Surabaya.

Saya sendiri tidak miskin, sebab gaji saya diatas upah minimum dan mendapat kredit Vespa dari perusahaan dan kemudian fasilitas mobil. Tetapi teman-teman seangkatan saya, yang menjadi koresponden koran Jakarta, baik harian maupun mingguan, banyak yang meliput bermodalkan sebuah notes seperempat folio, pulpen bertali yang selalu dikalungkan pada leher.

Pakaiannya kucek dan ada yang bermodal kamera pocket yang sangat minimalis hanya dengan sepesifikasi maksimal 10 pixel (tahun 1977 belum ada HP yang bisa memotret). Sepeda motornya tua dan buntut, masih lebih baik dari anak sekolah SMU sekarang. Malahan tidak sedikit yang berjalan kaki naik bemo dan bus.

Pada HPN 2018 di gedung Grahadi, saya didekati seorang jurnalis berambut putih. Pria yang aktif di sebuah parpol menanyakan mengapa PWI sekarang berbeda dengan era PWI Orde Baru. Saat Orde Baru, pengurus PWI bisa mendapat jatah rumah Perumnas atau YKP.

Kini, ada beberapa wartawan Surabaya yang sudah berusia 70 tahun ke atas hidupnya memprihatinkan. Rumahnya jelek tak layak huni. Tetapi semangat menulis luar biasa.

Mudah-mudahan bedah rumah wartawan yang tak layak huni dari Gubernur Jatim kali ini menyentuh wartawan sepuh yang sekarang telah menggunakan kursi roda.

***

Adagium ‘’Wartawan itu miskin, namun kaya jaringan” oleh mantan Pimpinan saya, Ibu Toety Azis, Pemilik harian Surabaya Post, sudah tidak asing.

Almarhumah mengibaratkan wartawan itu seperti ikan. Ia bisa hidup di atas air, tengah dan bawah air. Adagium ini sampai kini masih saya rasakan.

Meski saya telah memiliki koran harian dan percetakan serta online, saya punya kawan Gubernur, Bupati, Walikota, Jenderal Polisi sampai pengusaha kelas atas. tetapi saat saya melakukan liputan investigasi, saya tetap suka menyaru makan di warung kaki lima, masuk pasar kumuh dan duduk di tempat tambal ban.

Hal lain yang saya alami, sebagai jurnalis saya termasuk bebas tilang dan bebas masuk ke event-event di hotel berbintang. Malahan sering saya makan direstoran besar, tidak perlu bayar, karena sudah dibayar kenalan saya.

Ini semua bukti wartawan itu memiliki jaringan yang luas dari atas sampai tamban ban. Siapapun wartawan, baik dari koran besar maupun kecil, sama-sama memiliki kesempatan yang sama menembus jalur birokrasi. Meski tanpa diundang.

Alhamdulillah nasib saya selama menjalankan profesi jurnalis, gaji saya tidak pas-pasan. Pada awal tahun 1980an, cukup untuk biaya hidup, bensin dan mencicil rumah Perumnas di Manukan Tandes Surabaya.

***

Sosok Gubernur Jatim seperti Pak De Karwo, layak dicontoh gubernur lain di Indonesia. Artinya, meski dekat dengan Presiden Jokowi, ia tetap akrab dengan wartawan.

Keakrabannya tidak hanya terjadi saat acara resmi dan seremonial semata. Acara diluar kegiatan protokoler, Pak De sering mengundang wartawan senior untuk ngopi bareng di Grahadi. Biasanya malam hari, agar bisa leluasa perbincangannya.

Sangking akrabnya dengan hampir wartawan peliput di Pemprov, Pak De Karwo, suka memberi atensi wartawan yang terkena musibah. Pernah ada teman wartawan senior dirawat di RS Darmo, Pak De menugaskan Mayor CPM Kasali, ajudannya, mengirim bingkisan untuk pembiayaan pengobatan.

Bahkan dengan wartawan Pokja Pemprov Jatim, Pak De, dikenal oleh wartawan-wartawan muda, sosok yang sangat bersahabat.

Saat makan jamuan kedinasan, Pak De sering nyelonong menemui satu persatu wartawan yang meliput kegiatannya. Biasa, wartawan dari berbagai media diajak guyonan.

Selain kebiasaan Pak De, suka menanyai informasi ekonomi, sosial dan politik dari wartawan. Ini karena Pak De mengakui, informasi wartawan kadang lebih aktual dan cepat dari anak buahnya. Salah satunya, karena wartawan itu kaya jaringan.

Konklusinya, kesediaan Pak De Karwo, menjadi tuan rumah HPN 2019, adalah sesuatu yang layak diapresiasi. Mengapa?, karena puncak acara HPN pada tanggal 9 Februari berlangsung empat hari menjelang masa bhaktinya memimpin Jatim berakhir.

Ini pengabdian Gubernur Jatim Dr. Soekarwo, yang khusnul Khotimah. Semoga setelah gubernur, Pak De Karwo, terus menjalankan karyo, karyo dan karyo berikutnya yang memberi manfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Maklum, Pak De Karwo, diakui oleh kawan-kawannya sebagai Soekarno kecil. Terutama komitmen pada ekonomi kerakyatan dan orang-orang proletar. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)