Kapolrestabes Kombes Pol Rudi Setiawan bersama anggotanya mendatangi lokasi konser solidaritas untuk Ahmad Dhani di Grand City, Surabaya, Minggu (10/3). FOTO SP/JULIAN

Firman Rachman-Julian R,

Wartawan Surabaya Pagi

Sejak terjun ke politik praktis, Ahmad Dhani Prasetyo benar-benar apes. Kalah di Pilkada Bekasi 2017 dan dijatuhi vonis 18 bulan penjara (1,5 tahun) dalam kasus ujaran kebencian, kini musisi asal Surabaya ini juga mendekam di Rutan Kelas I Medaeng. Ironisnya lagi, konser solidaritas untuk Dhani bertajuk “Hadapi Dengan Senyuman” yang digelar di Grand City, Surabaya, Minggu (10/3/2019) malam, juga gagal terlaksana. Polisi membubarkan konser itu lantaran tak mengantongi ijin.

Bahkan, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan turun tangan ke lokasi menemui panitia penyelenggara konser. Padahal sejumlah artis top direncanakan ikut tampil. Mulai Al Ghozali, putra musisi Ahmad Dhani dan istrinya, Mulaan Jameela. Beberapa artis selain Dewa 19 juga dijadwalkan ikut perform, seperti Virza, Arie Lasso dan Anang.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menegaskan konser dibatalkan karena belum melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, penyelenggaraan konser seharusnya melengkapi izin keramaian dari pihak kepolisian.

"Saya melihat ada permasalahan dalam hal perizinan antara pihak penyelenggara atau EO dengan pihak gedung. Ini kegiatan konser, harus melengkapi beberapa persyaratan. Sehingga, polisi belum mengeluarkan izin keramaian," kata Rudi kepada wartawan.

Saat ditanya izin keramaian, dia mengatakan, pihak penyelenggara hanya mengantongi izin kampanye dari Bawaslu Kota Surabaya. Sebab, konser yang rencananya juga untuk mendukung finansial Ahmad Dhani ini akan dihadiri Sandiaga Uno, cawapres nomor urut 02.

Rudi menegaskan, pembatalan konser ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan salah satu cawapres. Ini murni karena soal administrasi perizinan yang tidak dilengkapi oleh pihak penyelenggara. "Ini harus kami luruskan, biar tidak salah informasi terkait izin konser dan kampanye. Pembatalan ini, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan salah satu paslon capres. Ini murni karena administrasi perizinan," tandasnya.

Tak Mau Berisiko

Tidak adanya izin keramaian dari pihak kepolisian itu juga membuat pihak gedung, dalam hal ini Grand City, juga tidak memberikan izin tempat. Stevi, perwakilanan manajemen gedung mengatakan pihaknya juga terpaksa tidak memberikan izin tempat untuk penyelenggaraan konser lantaran pihak penyelenggara konser tidak memiliki izin keramaian dari pihak kepolisian setempat.

"Kami selaku perwakilan manajemen gedung tidak bisa memberikan pemakaian tempat karena masalah kelengkapan adminisitrasi, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka kami tidak mau mengambil risiko," singkatnya.

Aku Lalai

Ketua Pelaksana Konser, Didik Darmadi mengakui dirinya memang belum mengurus izin keramaian. Menurutnya, ia lalai dalam mengurus perijinan di kepolisian setempat. Hal itu disampaikan satu jam sebelum konser dijadwalkan.

"Kami meminta maaf dengan sangat kepada para fans Dewa 19, atas batalnya acara ini. Awalnya konser ini kami gagas sejak dua minggu lalu. Kemudian diperjalanannya, bang Sandi, Cawapres nomor 02 rencananya menghadiri acara konser tersebut. Setelah itu, saya pihak penyelenggara melakukan pengurusan izin kampanye di Polda Jatim. Setelah izin kami kantongi, ternyata harus ada izin yang kami kantongi lagi dari Polrestabes Surabaya yakni izin keramaian karena ini merupakan konser," papar Didik.

Meski dibatalkan, Didik berencana akan menggelar acara konser ini minggu depan, tergantung jadwal kekosongan gedung. Selain itu juga, Didik juga menanggung refund bagi para fans yang sudah terlanjur membeli tiket. Ada sekitar 400 tiket yang sudah terjual dengan harga Rp 200 ribu dan VIP Rp 750 ribu.

"Rencana mudah-mudahan minggu depan bisa kami gelar lagi dan tiket akan kami gratiskan. Untuk tiket kali ini, para penggemar yang sudah terlanjur membeli akan kami kembalikan. Bisa ke kantor Margorejo atau via transfer," tandasnya. Akibat pembatalan ini, pihak penyelenggara mengklaim menderita kerugian hingga Rp 400 juta. n