Effendi Chorie

Riko Abdiono – Jaka Sutrisna,

Tim Wartawan Surabaya Pagi

Pemilu Serentak 2019 kurang satu bulan lebih, bisa terancam batal. Ini karena dalam empat bulan sejak November 2018, tidak hanya berita hoax semata yang beredar di masyarakat. Polri malah mengendus adanya propaganda-propaganda di media social (medsos). Propaganda ini bertujuan mendelegitimasi Pemilu 2019, seperti beredarnya isu surat suara tercoblos di tujuh kontainer dari Tiongkok, KTP elektronik, hingga, isu Polri sebagai buzzer Jokowi, yang diduga sudah dilakukan sistematis dan terencana. Kini, Polri terus memantau kehadiran akun-akun di media sosial yang diduga ada untuk mendelegitimasi pesta demokrasi 5 tahunan ini.

---------------------

Salah satunya, akun yang dipantau Polri yakni akun Twitter bernama @opposite6890. Sejak Senin (11/3/2019) kemarin, akun ini dicatat polisi sebagai akun yang menyebarkan propaganda-propaganda yang meresahkan.

"Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari mulai bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri. Kemudian di bulan Desember (2018) sampai Januari (2019) munculkan lagi surat suara 7 kontainer, DPT, yang diserang KPU," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Propaganda Januari-Februari

Dedi melanjutkan propaganda di media sosial, juga telah dipetakan Polri, dilancarkan pada Januari dan Februari terkait isu netralitas Bawaslu. Dan belakangan ini, Polri merasa jadi sasaran propaganda tersebut.

"Januari, Februari, Maret, ini yang diserang isu Bawaslu terkait masalah case di berbagai wilayah, netralitas. Polri dalam hal ini terlibat langsung dalam pengamanan kontestasi pemilu. Pola-pola (propaganda) itu sudah kita mapping," ungkap Dedi.

Brigjen Dedi menegaskan Polri akan memberantas propaganda-propaganda di media sosial yang berupaya mendelegitimasi jalannya Pemilu 2019. "Mereka itu dalam rangka delegitimasi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia. Kita akan secara tegas terus memberantas pelaku hoax. Polri secara profesional terus menekannya netralitas dalam kontestasi pemilu," tambah Dedi.

Aktor Opposite6890

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah mengindentifikasi aktor utama di balik akun @Opposite6890 yang menuding Polri memelihara buzzer untuk kepentingan paslon capres-cawapres nomor urut 01. “Saat ini dari tim Siber Bareskrim sudah mengidentifikasi dan sudah memprofil identitas pelaku di balik opposite6890 kita sudah dapat datanya,” klaim Dedi Prasetyo.

Kendati telah mengantongi identitas siapa di balik akun @Opposite6890, Polri tidak bisa terburu-buru untuk melakukan langkah penegakan hukum atau langsung menangkap yang bersangkutan. “Proses pembuktian suatu tindak pidana itu butuh pembuktian berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sangat kuat, dan semuanya alat bukti harus terverifikasi baik dengan analisa dan pembuktian secara ilmiah juga harus sangat kuat, kita tidak akan terburu-buru,” jelas Dedi.

Sebelumnya, akun Twitter @opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Menurutnya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.

Mereka saling mengikuti atau follow baik di Instagram, Twitter, maupun Facebook yang berinduk pada akun utama @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.

Digital Forensik

Berdasarkan hasil digital forensik yang dilakukan sebuah lembaga keamanan siber, Communication and Information System Security Research Center (CISSREC), bahwa Internet Protocol (IP) Address APK Sambhar bukan berada di Mabes Polri. Namun IP tersebut ada di Menlo Park, California, Amerika Serikat.

CEO CISSREC Pratama D Persadha menjelaskan bahwa digital forensik dilakukan pihaknya untuk menelusuri tudingan akun Twitter @Opposite6890.

“Beberapa waktu yang lalu ketika berita ini ramai, CISSREC langsung melakukan uji coba aplikasi Sambhar yang dibilang untuk manajemen kontrol sistem buzzer-nya, hasilnya di situ (Menlo Park), tidak mengarah ke IP address milik Mabes Polri,” kata Pratama, Senin (11/3) kemarin.

BPN vs KPU

Di saat isu delegitimasi Pemilu mencuat, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan belasan juta data mencurigakan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. "Menurut tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama, itu minimal," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Hashim mengaku mereka diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis. Kepada mereka, Hashim mengaku kedua pimpinan KPU itu mempersilahkan BPN untuk melakukan verifikasi dan investigasi langsung ke lapangan.

BPN menyebut ada kesamaan tanggal lahir sejumlah pemilih dalam jumlah besar. Misalkan orang yang lahir pada tanggal 1 Juli mencapai 9,8 juta jiwa, tanggal 31 Desember 3 juta lebih, dan tangga 1 Januari 2,3 juta lebih. Keanehan lainnya yakni ada 300 ribu orang yang berumur di atas 90 tahun, dan 20.475 orang yang berumur di bawah 17 tahun namun masuk ke DPT.

KPU RI merespons tudingan BPN Prabowo-Sandi. "Data dengan tanggal lahir tersebut memang demikian adanya," kata Komisioner KPU, Viryan Azis.

Ia menjelaskan, banyaknya data pemilih di tanggal lahir tertentu bisa saja disebabkan saat proses pencatatan administrasi kependudukan. "Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan pencatatan administrasi kependudukan, tidak ingat tanggal lahirny, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari," papar Viryan.

Cara ini, kata Viryan, sudah pernah diterapkan sebelumnya, termasuk pada Pemilu 2014. Sementara itu, terkait data ganda, Viryan membenarkan saat ini masih ada 775 ribu data yang potensial ganda. Pembersihan data ganda terus dilalukan KPU. "Data-data lain yang disampaikan oleh tim tadi tentunya perlu waktu untuk dikonfirmasi," tandas Viryan.

Upaya Sistematis

Melihat itu, Ketua Bappilu Partai NasDem Effendy Choirie sependapat dengan Polri. Ia juga menduga ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi Pemilu menjelang coblosan 17 April 2019. Upaya itu dengan menyebarkan hoaks kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sekarang KPU diteror dengan hoaks. Sepertinya ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi pemilu melalui opini agar publik tidak mempercayai KPU dan hasil kerja KPU mengenai Pemilu Serentak 2019 khususnya Pilpres," tandas Gus Choi, sapaan Effendy Choirie.

Menurutnya, penyebaran hoax yang diarahkan ke KPU bukan tidak mungkin merupakan skenario besar dan sistematis untuk menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, sehingga terjadi delegitimasi hasil pemilu. Ia khawatir dalam dua bulan ke depan isu-isu akan muncul lagi lebih marak di daerah lain menyangkut KPU setempat.

Isu-isu itu untuk menimbulkan kesan KPU secara keseluruhan bermasalah. "Kecurigaan ini beralasan. Sekarang KPU dibidik. Apalagi ada tekanan-tekanan ke KPU Pusat agar melakukan audit IT. Jika tidak bersih, Prabowo akan mundur. Kelihatan sekali ada agenda setting, entah oleh siapa," ucapnya. n