Dr. Suko Widodo, MSi Pakar Komunikasi dan Politik Unversitas Airlangga (Unair)

SURABAYAPAGI.com - Kejadian propaganda di media sosial adalah akibat dari era Post-truth. Era di mana kuatnya opini pasca kebenaran. Dalam Kamus Oxford istilah post-truth untuk mendefinisikan situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.

Memang di salah satunya disuburkan oleh sarana dan kanal komunikasi publik sehingga setiap orang bisa mengungkapkan eksperesinya lewat media sosial. Sehingga era sekarang ini mencari kebenaran tidak mudah.

Munculnya beberapa macam issue di medsos meski belum tentu kebenarannya, tapi sudah membuat opini luar biasa di masyarakat. Hal ini sebenarnya harus disikapi semua pihak. Tidak cuma oleh Polisi yang sekarang ini sangat aktif menangkal isu di medsos yang muncul jelang pemilu ini.

Seharusnya hal ini disikapi agar tidak menjadi delegitimassi terhadap semua institusi, propaganda di medsos ini bisa menbuat lembaga ekonomi dan nilai-nilai sosial pun runtuh.

Jika ditarik di tahun politik jelang pemilu 2019 , maka aturan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya. Khususnya oleh penyelenggara Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu. Yang berhak menilai ada delegitlasi pemilu adalah Bawaslu dan KPU. Polisi tidak punya kewenangan. Misalnya kalau ada kasus hoax, polisi bisa menindak kalau bawaslu melaporkan.

Kejadian over load information atau revolution digital information ini harus diantisipasi serius oleh pemerintahan. Perlu ditingkatkan lagi budaya untuk literasi (membaca) tidak hanya di medsos. Karena Transformasi dari Informal ke digital harus disikapi dengan bijak oleh siapapun.

Kita ini sedang tidak siap dalam digital culture. Kita sedang gagap budaya maya. Meski hukum sudah ada, tapi pengetahuan pengguna di negeri ini belum cukup.

Maka, untuk mengantisipasi hal itu, agar medos tidak mudah dijadikan alat propaganda oleh kepentingan tertuntu, maka yang dibutuhkan bukan penindakan hukum tapi bimbingan kepada masyarakat. Karena Pemilu itu sebaiknya jangan dibikin tegang. Pemilu itu fun dan mengasyikkan. Karena ini adalah pesta rakyat. Bawaslu, KPU bahkan Polisi harus melakukan pendekatan budaya kepada pengguna medsos dan masyarakat.

Karena demokrasi harus dilaksanakan bebas tanpa ancaman. Karena kalau dengan ancaman, itu justru akan mendelegitimasi keindahan demokrasi yang sebenarnya tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Niatnya baik tapi caranya salah, maka tidak baik juga. Jadi harus sabar.

Para aparatur dan lembaga berkaitan dengan pemilu harus sabar. Gagalnya atau adanya delegitimasi ini karena partai politik tidak mendampingi masyarakat dalam memahami demokrasi. Seharusnya peran Parpol harus hadir di tengah masyarakat. Karena tugas parpol itu membingimbing demokrasi karena sudah mendapat anggaran banpol. n rko