Catatan Hukum oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior Surabaya Pagi)

Sekitar 60 konsumen apartemen dan kondotel The Frontage, Jalan Ahmad Yani Surabaya, kini menuntut PT Panca Wira Usaha (PWU) secara pidana, perdata dan politis. Dana konsumen yang masuk ke PT PWU dan mitra bisnisnya PT Trikarya Graha Utama (TGU) Rp 123 miliar. Dirut PT PWU yang saat proyek ini dibangun masih dijabat oleh Arif Afandi, mantan Pemred Jawa Pos era Dahlan Iskan dan mantan Wakil Walikota Surabaya. Hasil penelusuran saya, proyek ini diduga link Dahlan Iskan, saat masih menjabat Menteri BUMN dan belum keluar dari manajemen Jawa Pos. Uniknya, Dahlan Iskan, juga pernah menoreh catatan buruk kelola PT PWU, meski di tingkat kasasi, hukuman badan sangkaan korupsi, dianulir, Ada apa di PT PWU, BUMD milik Pemprov Jatim. Salah kelola (miss management) atau ada human error? Wartawan Surabaya Pagi, Dr. H. Tatang Istiawan, menulis setelah melakukan investigasi reporting. Hasil investigasinya ditulis menggunakan metode intepretatif jurnalisme. Berikut tulisan pertama dari beberapa catatan hukumnya.


Gubernur Ibu Khofifah Yth,

Sadar atau tidak, PT Panca Wira Utama (PWU), perusahaan BUMD milik Pemprov Jatim, sampai 2019 ini terus didera masalah.

Setelah kasus Dirut PT PWU lama, Dahlan Iskan dan manajernya, Wisnu Wardhana, kini muncul kasus baru yaitu pembangunan proyek kondotel apartemen The Frontage. Proyek ini terjadi era Direktur utama PT PWU, dipegang Arif Affandi.

Pada saat dipegang Arif Affandi, PT PWU, menjadi sorotan terkait kasus Casava yang menyangkut aset negara dalam pengelolaan PT PWU.

Menurut akal sehat saya, permasalahan kelola aset PT PWU, dari aspek hukum, ini sudah layak disebut sebuah skandal.

Mengacu pada kasus Dahlan Iskan dan Wisnu Wardhana, lalu kini Arif Affandi (dua kasus yaitu the Frontage dan Casava), Kasus demi kasus yang menimpa BUMD ini masuk dalan katagori perbuatan yang memalukan.

Kasus kedua dan ketiga yang terjadi era PT PWU dikelola Arif Affandi, menurut akal sehat saya selain telah dilaporkan pidana, masuk dalam perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Maklum, 60 konsumen The Frontage, juga mengadu secara politis, setelah melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan secara pidana ke Polda Jatim.


Gubernur Ibu Khofifah Yth,

Martabat dalam skandal ini menyangkut pejabat Direktur Utama PT PWU, Arif Affandi. Ini mungkin bisa Anda jadikan pelajaran masihkah jabatan usaha milik pemerintah (BUMD) akan dibebankan kepada wartawan dan politisi?.

Apakah di Jawa Timur, saat ini tidak ada orang profesional yang punya kapasitas mengelola usaha milik pemerintah daerah?

Kasus di PT PWU, yang telah terjadi, baik Dahlan Iskan, Wisnu maupun Arif Afandi, bukan professional pengelola bisnis. Mereka wartawan. Juga Dahlan, kewenangan sebagai pengusaha koran grup, kini sudah diambil alih oleh para pemilik saham Jawa Pos.

Akal sehat saya mendorong teman wartawan dan politisi untuk tidak lagi merecoki Gubernur.

Sebaliknya, Anda sebagai Gubernur yang berangkat dari aktivis politik tidak meneruskan syahwat kekuasaan kepada politisi atau konco yang bukan pengusaha untuk kelola BUMD.

Akal sehat saya meyakini bahwa menempatkan pejabat yang berlatarbelakang profesional bisnis di BUMD, bisa mengurangi intervensi politik. Paling tidak bisa meningkatkan kinerja BUMD sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap perusahaan milik provinsi.

Apalagi era revolusi industri 4.0, perusahaan milik provinsi pun dituntut transparansi. Tanpa politisi dan wartawan, Intervensi politik dikurangi dan dapat meningkatkan kinerja BUMD ke arah yang profitable.

Skandal The Frontage salah satu contoh praktik usaha yang cenderung tidak efisien. Ada indikasi hanya menguntungkan pengelola BUMD maupun pihak yang mendapat keuntungan dari perkoncoan BUMD.

Hal yang kadang terlewatkan dalam memilih pimpinan BUMD antara lain, kurang sadar secara benar bahwa modal BUMD yaitu modal rakyat yang artinya manajemen BUMD dituntut profesional tapi dituntut pula untuk memikirkan bangsa dan Negara. Terutama turut bersama Anda membangun provinsi ini, Bahasa politisnya, BUMD sering dianggap sebagai agen pembangunan.


Gubernur Ibu Khofifah Yth,

Dengan adanya laporan konsumen ke Polda Jatim dan DPRD Jatim, kerjasama antara PT PWU dengan PT Trikarya Graha Utama (TGU), suka atau tidak, telah memicu kecurigaan di masyarakat bahwa PT PWU, sepertinya tak suka diawasi oleh DPRD. Terbukti, penghentian proyek “mengkomersialkan’’ lahan negara untuk The Frontage dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Jatim. Dan ini tak diduga.

Saya juga terkesima setelah DPRD Jatim turun menghentikan proyek yang sepertinya ‘’bersinergi’’ dengan gedung Jawa Pos era Dahlan Iskan.

Gedung Graha Pena, terletak di belakang kampus Bhayangkara, Jl. A. Yani Surabaya. Di depan gedung Graha Pena, Dahlan Iskan, membangun DBL Arena.

Gedung DBL Arena didesain menjadi gedung serbaguna yang terdiri dari dua lantai. Pada lantai satu terdapat sebuah atrium seluas 1700 m2 yang dapat digunakan untuk Wedding, Seminar, training, pameran dan acara-acara lainnya untuk acara berkapasitas max 2000 orang.

Sementara pada lantai dua dijadikan arena basket berstandar internasional. Ruang lantai dua ini juga dapat dipergunakan untuk Gathering, Seminar, Konser musik, dan acara lainnya yang membutuhkan kapasitas hingga 5000 orang.

Persis di depannya, saat Dahlan Iskan, masih menjadi bos Jawa Pos merangkap Dirut PT PWU, membangun gedung pameran JX International (Jatim Expo). Jatim International Expo ini dibangun untuk gedung convention & exhibition. Proyeksinya akan menjadi gedung pameran terbesar di Indonesia Timur.

Luas gedung pameran bebas pilar tersebut, lebih dari 5000 m2 dengan ketinggian atap / plafon hingga 15 m.

Sedangkan pembangunan proyek kondotel, apartemen dan perkantoran The Frontage, juga menggunakan lahan milik Pemprov Jatim.

Proyek the Frontage ini dikelola oleh PT PWU. Lahan ini bersebelahan dengan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Jatim Expo. Luas lahan yang digunakan seluas 60 x 200 meterpersegi. Sedangkan luas bangunan mencapai 30 x 180 meter persegi.

Wartawan Jawa Pos yang saya kenal mengatakan, obsesi Dahlan Iskan, ingin di sekitar Graha Pena, ada gedung-gedung pendukung termasuk Apartemen The Frontage. Bahkan Dahlan Iskan, memiliki rumah di belakang Graha Pena. Pada saat Dahlan Iskan, belum keluar dari Jawa Pos, halaman Graha Pena maupun DBL Arena, sering digunakan untuk latihan senam Dahlan Iskan style.


Gubernur Ibu Khofifah Yth,

Saat promosi pada tahun 2014 dan 2015, the Frontage mengusung konsep Superblok atau Mix-Use Development.

Konsep ini menurut Setijo Budhianto, Direktur utama PT Trikarya Graha Utama (TGU) dirancang oleh konsultan arsitek internasional AEDAS Pte. Ltd. Singapore.

Visi yang ingin dicapai PT TGU, ingin menciptakan sebuah pengembangan mixed use kontemporer yang menawarkan beragam space.

Ruang yang terdiri dari retail (Lifestyle Mall), restaurants, family entertainment, commercial (office tower) dan perhotelan. Semuanya berada dijalur utama Jl. Ahmad Yani, depan Graha Pena.

Lokasi ini dipromosikan oleh Budhi, panggilan akrab Setijo Budhijanto, sebagai urat nadi kota Surabaya.

Menurut Budhi, pengembangan The Frontage tidak hanya menarik komunitas sekitar lokasi, tetapi juga dapat menciptakan destinasi utama bagi kota Surabaya.

Kantor pemasaran PT Trikarya Graha Utama di Jalan Ronggolawe, Surabaya. (Ganefo). Tetapi alamat dalam mesin pencari Google, ditulis Jl. Dukuh Kupang Barat 1A No 15 Surabaya.

Company Profile PT TGU menulis sebagai perusahaan kontraktor dan developer terpercaya. Pengalaman membangun, umumnya mengerjakan proyek Jawa Pos dan Dahlan seperti rumah Tsunami Aceh, Gedung DBL Arena, JatimExpo, selain sekolah marlin di Jl. HR Muhammad. Maklum, Budhi, sendiri mengaku, orang kepercayaan Dahlan, dalam urusan keuangan non manajemen Jawa Pos.

Pada awal launching, Budhi menyebut, lokasi the Frontage sangat strategis di arus balik dari pusat kota Surabaya. Prediksinya rata-rata jarak tempuh 10 – 55 menit ke berbagai tempat aktifitas, seperti bandara internasional Juanda, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), CBD kota Surabaya.

Budhi, menyebut ada 7 Keuntungan Memiliki Priority Pass The Frontage yaitu akan mendapat kesempatan untuk pemilihan unit perdana, Kesempatan memperoleh harga early bird dalam PRIORITY Launch, Kesempatan untuk memilih unit yang lebih baik, Tidak perlu mengikuti pengundian unit. (first come – first serve).

Selain merasakan profit langsung (smart investment), menjadi bagian dari Privilege priority the Frontage dan Refundable (Risk Free Investment).

Pembayaran Priority Pass, sebesar Rp 10juta, dan ditransfer ke rekening Developer PT Trikarya Graha Utama.

Janji dari manejemen PT Trikarya Graha Utama, jadwal membangun pada akhir 2018, tapi sampai Maret 2019 belum dibangun. Akhirnya terbentuk komunitas korban the Frontage.

Para korban ini terdiri dari lintas profesi yaitu ada pengacara, jaksa, polisi, dokter, dosen. Terbanyak pengusaha. Pertanyaannya, mengapa PT PWU, memunculkan skandal dan kasus-kasus yang merugikan negara dan konsumen. Apa pertimbangan Arif Affandi menggandeng Setia Budhianto, menjadi mitra bisnis melalui KSO?. Apakah keduanya sama-sama orang dekat Dahlan Iskan? Benarkah PT TGU, perusahaan bonafide, seperti dalam company profile yang menyebut kontraktor dan developer terpercaya? ikuti tulisan berikutnya. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)