Foto: Rangkaian Light Rail Transit (LRT) Palembang yang sempat dioperasikan saat Asian Games 2018 lalu.

Riko Abdiono,

Wartawan Surabaya Pagi

Proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) sebagai solusi transportasi perkotaan untuk Surabaya dan sekitarnya atau Gerbangkertasusila, terus dimatangkan. Bahkan, Pemprov Jatim sudah mengkaji proyek ini dengan lembaga asal Jepang, Prancis dan Jerman. Lalu bagaimana dengan pendanaan? Sebab, Walikota Surabaya Tri Rismaharini gagal wujudkan Trem atau monorel di Surabaya, juga lantaran terkendala anggaran.

----

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Fattah Jasin mengatakan, ada tiga lembaga yang membahas wacana LRT untuk memecah kemacetan di wilayah Gerbangkertasusila. Salah satunya perusahaan asal Jepang JICA melalui Urban Development Project (SUDP). Dari kajian yang dilakukan, transportasi umum di Surabaya Raya yang paling memungkinkan adalah LRT.

Kajian sama juga pernah dilakukan Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), perusahaan kereta api Prancis. Kajiannya menyebutkan, LRT dengan menggunakan jalur atas (elevated) diyakini paling tepat mengatasi kemacetan. "Rekomendasinya dari Stasiun Gubeng ke Sidoarjo," terang Fattah Jasin saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (21/3/2019).

Studi serupa juga pernah dilakukan tim feasibility study asal Jerman. Rekomendasinya masih soal LRT, tapi wilayah lintasannya lebih luas lagi. Mulai dari Lamongan, Surabaya, Bandara Juanda, Sidoarjo hingga Mojokerto. "Semua studi itu bagi Jatim sangat dibutuhkan. Tapi karena Jatim bukan seperti DKI Jakarta, ketika BUMD-nya punya kemampuan, kemudian investor juga mumpuni, tidak jadi masalah. Tapi Jatim masalahnya di situ (pembiayaan)," ungkap mantan Kepala Dinas Koperasi Jatim ini.

Anggaran realisasi LRT dari Lamongan hingga Mojokerto diperkiraan menghabiskan Rp 7-8 trilliun. Jumlah tersebut termasuk pembuatan rel baru dan pengadaan gerbong serta sistem kelistrikan. Karena itu, Pemprov sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Fattah menyebut, pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah dilakukan. Sejauh ini respon kedua lembaga itu positif.

"LRT ini kan bagian dari kebijakan perkeretaapian. Jadi di undang-undang perkeretaapian, semua kebijakan ada di pemerintah pusat, di Kementerian Perhubungan," papar dia.

"Tapi karena Jatim tidak seperti DKI Jakarta, ya, di sana ada BUMD yang punya kemampuan, kemudian privat juga mumpuni. BUMN juga masuk. Kendalanya memang pembiayaan. Ya, kami hanya mengandalkan pemerintah pusat," lanjut Fattah menegaskan.

Nantinya, kata Fattah, sesuai hasil studi yang sudah ada, LRT itu akan membutuhkan pengadaan gerbong baru, jalur rel baru (sebidang atau jalur atas/elevated) yang khusus, karena sifat LRT yang bolak-balik (rapid) dan relatif cepat.

Gerbong kereta LRT ini nantinya akan menggunakan tenaga listrik. Seperti di Jakarta yang biasa disebut Kereta Listrik (KRL). Setidaknya, dalam setiap rangkaian kereta akan ada tujuh gerbong pengangkut penumpang, disesuaikan dengan permintaan masyarakat. "Ya, Pemprov nanti mungkin kebagian pembebasan lahan. Soal rapat lanjutan, kami juga menunggu dari pemerintah pusat. Tapi LRT ini memang perlu, sudah waktunya. Karena dalam sehari, ada sekitar 10-12 juta penduduk yang mobilitasnya di wilayah Gerbangkertasusila," ujarnya.

Selain pembiayaan, salah satu kendala yang muncul saat ini, kata Fattah, adanya salah satu daerah yang rencananya akan dilewati LRT tidak setuju dengan rencana pembangunan kereta ringan ini. n