•   Selasa, 16 Juli 2019
Bisnis Makro

Musrenbang Jatim 2019, Fokus Atasi Ketimpangan Ekonomi

( words)
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Wamenkeu RI saat membuka Musrenbang Provinsi Jatim di Grand City Convex Surabaya. (Foto: SP/IST)


SURABAYAPAGI.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Convex Surabaya, Selasa (9/4).
Ia menjelaskan, ketiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance. “Seluruh intervensi program berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan,” kata Gubernur Khofifah.
Selain pendekatan terstruktur, lanjutnya, dibutuhkan juga sikap terbuka untuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yakni sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kerja sama dalam skema segitiga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dunia industri,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.
Saat ini, sebut Gubernur Khofifah, Jatim menghadapi tantangan yang perlu dijawab dan diselesaikan bersama. Pertama, ketimpangan ekonomi cukup tinggi antara perkotaan dan pedesaan. Di mana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan di kota sebesar 6,97 persen.
“Walaupun kemiskinan di desa tinggi, namun GINI ratio-nya rendah. Sebaliknya terjadi di perkotaan, dimana kemiskinan rendah tapi ketimpangannya tinggi,” tuturnya.
Mengatasi permasalahan ini, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan ekonomi masyarakat desa, intervensi dana desa, sinergi program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota di desa. “Sinergi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana menjadikan seluruh intervensi program berdampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Beberapa masalah lainnya yakni soal ketenagakerjaan. Dimana persentase terbesar dari tenaga kerja Jatim sebanyak 46,2 persen adalah lulusan SD, sementara angka Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar per Agustus 2018 berasal dari lulusan SMK (8,83 persen) yang diikuti lulusan SMA (6,31 persen). Sehingga sebagian besar pekerja di Jatim tidak memiliki keahlian atau unskill labour.
Dalam paparannya, Gubernur Khofifah juga menjelaskan, bahwa aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan dinilai sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Pasalnya, persoalan tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap angka IPM Provinsi Jatim. Untuk itu, dirinya terus mendorong agar angka IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti pertumbuhan ekonomi Jatim di tingkat nasional.
“Untuk itu penyusunan RPJMD ini menjadi sebuah momen untuk membangun sebuah kesepahaman yang mendalam akan realita tantangan pembangunan kita dan pergerakan yang seharusnya kita lakukan,” imbuhnya.
Setelah pelaksanaan musrenbang ini, lanjut Khofifah, akan ada pertemuan para stakeholder yang akan memberikan rekomendasi strategis. “Jadi seluruh sektor akan berseiring untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, antara lain kalau kita tumbuh itu harus dipastikan meningkatkan IPM kita juga. Kalau ada pertumbuhan ekonomi maka harus dipastikan menurunkan kemiskinan dan mendekatkan ketimpangan. Jangan malah memperlebar,” pungkasnya.

Berita Populer