•   Selasa, 16 Juli 2019
Pilpres 2019

TNI-Polri Unjuk Kekuatan

( words)
Foto: Sebanyak 4 ribu anggota gabungan TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan di Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Rabu (10/4/2019). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam apel tersebut.


Hadapi Ancaman People Power, Panglima TNI dan Kapolri Gelar 4.000 Pasukan Bersenjata Lengkap

Hendarwanto, Rangga Putra, Erick Kresnadi,
Tim Wartawan Surabaya Pagi
TNI dan Polri unjuk kekuatan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang tingga 6 hari lagi. Sebanyak 4.000 personel gabungan dikerahkan dalam apel, yang dihadiri langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. TNI dan Polri diminta mewaspadai pihak-pihak yang berupaya mengacaukan Pemilu 2019. Ini menjadi menarik, lantaran belakangan ini kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kerap mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Sementara Amien Rais yang berada di barisan pasangan capres-cawapres nomor 02 itu sempat menebar ancaman untuk menggerakkan people power.
-----
Pantauan di lokasi, apel besar itu digelar di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Rabu (10/4/2019). Selain Panglima TNI Marsekal Hadi dan Kapolri Jenderal Tito, hadir pula Pangdam III/Siliwangi Mayjen Tri Soewandono dan Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto. Panglima TNI dan Kapolri juga melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan personel dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pengamanan Pemilu 2019 yang dilaksanakan 17 April nanti.
Di hadapan 4.000 anggota TNI dan Polri, Mayjen TNI Tri Soewandono menegaskan agar tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin mengganggu jalannya proses Pemilu 2019. “Sekali lagi tidak ada ruang bagi mereka yang berusaha untuk mengganggu Indonesia, khususnya Jawa Barat. Sekali lagi untuk TNI, adakan perbantuan kepada kepolisian karena kita akan melaksanakan penegakan hukum dan rekan-rekan dari kepolisian jangan ragu-ragu bertindak sesuai dengan SOP yang berlaku. Kita lakukan tindakan yang terukur untuk mengamankan pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali menegaskan bahwa TNI bersikap netral dalam Pemilu 2019. "Kami menekankan bahwa politik TNI adalah politik negara. TNI netral dalam Pemilu Legislatif maupun Presiden 2019 dan saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI," tandas Hadi.
Terkait People Power
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) asal Universitas Airlangga (Unair), Dr. Radian Salman menilai respon TNI-Polri dengan gelar pasukan disertai pernyataan tegas merupakan jawaban atas statement Amien Rais. Mantan Ketua Umum PAN itu sebelumnya mengancam akan mengerahkan people power kalau Prabowo-Sandi kalah karena dicurangi.
Menurut Radian, pernyataan people power Amien Rais itu harus disikapi dengan bijak. Soalnya, Amien Rais merupakan tokoh bangsa sekaligus intelektual yang pasti sudah paham aturan. Oleh sebab itu, pernyataan Amien Rais itu menurut Radian, memiliki pesan.
Menurutnya, aksi massa besar-besaran menolak hasil pemilu itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Reformasi 1998 yang menurut Amien Rais karena people power, sejatinya bukan karena menolak hasil pemilu, melainkan menginginkan perubahan sistem secara keseluruhan. “Pernyataan Amien Rais itu kan selalu kontroversial. Tapi, dia sebenarnya hendak memberi pesan kalau pemilu itu harus jurdil,” ungkap Radian kepada Surabaya Pagi, Rabu (10/4/2019).
Selain itu, Radian juga mengkritik turut sertanya TNI dalam pengamanan pemilu. Menurutnya, adalah pihak kepolisian yang lebih bertanggungjawab. Apalagi, Panglima TNI menyebut politik TNI adalah politik negara. Pernyataan yang sama sejatinya pernah diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri, akhir bulan Januari lalu. “Keamanan dalam negeri itu kan tupoksi polisi. Kalau TNI hanya membantu. Kalau sudah politik TNI itu politik negara dalam merespon people power-nya Amien Rais, ya itu berlebihan namanya,” papar Radian.
Mahfud MD Pasang Badan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, untuk memberi dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Mahfud menyampaikan lawatan kali ini merespons ancaman Amien Rais menggerakkan people power jika ada kecurangan dalam Pilpres 2019.
Mahfud meminta KPU untuk tidak takut dengan ancaman Amien tersebut. Sebab ada rakyat yang akan bersama lembaga penyelenggara pemilu. "Kami ke sini karena ada ancaman itu, people power untuk apa? Kan ada mekanisme hukum. Kami ke sini agar mereka (KPU) tidak takut dengan itu karena rakyat bersama mereka," kata Mahfud saat menemui jajaran pimpinan KPU di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/4) kemarin.
Mahfud menyebut tudingan Amien bahwa KPU bisa memindahkan suara untuk salah satu paslon tidak masuk akal. Pasalnya pemilu di Indonesia menggunakan sistem penghitungan manual, bukan lewat teknologi informasi. Ia menyebut pernyataan Amien hanya untuk menggiring opini agar rakyat tak percaya terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
"Kami melihat ada gangguan-gangguan berupa, misalnya, upaya mendelegitimasi KPU sebagai lembaga yang independen dan ada upaya-upaya mendelegitimasi hasil pemilu," ujar Mahfud yang juga Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan.
Mahfud datang didampingi sejumlah tokoh NU seperti Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Imam Prasodjo, Rhenald Kasali, dan 20 tokoh lainnya. Mereka disambut Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Viryan Aziz, dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.
Tugas TNI-Polri
Terpisah, pengamat politik asal Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi tidak melihat ada kaitan antara gelar 4.000 pasukan TNI-Polri dan pernyataan people power Amien Rais. Menurut mantan komisioner KPU Jatim ini, sudah menjadi tugas bagi aparat keamanan untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini. Hanya saja, sambung Agus, hal itu bertepatan dengan munculnya statement people power Amien Rais. “Sudah semestinya TNI-Polri mengamankan pemilu. Kebetulan saja sebelumnya ada statement Amien Rais,” ujar Agus.
Menurut Agus, pernyataan panglima TNI yang menyebut politik TNI adalah politik negara itu sudah selayaknya demikian. Pasalnya, bagi TNI maupun Polri, keduanya adalah alat negara yang sudah menjadi kewajiban untuk mengamankan tanah air. “TNI-Polri sudah betul. Bekerja saja dengan profesional,” papar Agus.
Melihat kondisi dewasa ini, sulit untuk mengatakan people power itu bisa terjadi, apalagi untuk menolak hasil pemilu. Soalnya, sambung Agus, sebagian besar rakyat belum menemukan kesamaan rasa dan nasib karena pemerintah yang tidak amanah.
Prabowo Mengapresiasi
Sementara itu, Capres 02 Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah menginstruksikan seluruh jajarannya agar bersikap netral terkait penyelenggaraan Pilpres 2019. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI karena Panglima TNI baru saja kemarin mengeluarkan statement TNI akan netral. Ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat berkampanye di lapangan Stadion Sriwedari, Solo, Rabu (10/4/2019).
Prabowo meyakini TNI akan bersikap netral sesuai dengan instruksi Panglima. Ia pun mengatakan, TNI sudah seharusnya bersikap netral, sebab TNI merupakan milik rakyat. n

Berita Populer