SURABAYAPAGI.com - Dua hari lagi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) digelar serentak. Termasuk di Jawa Timur. Namun pesta demokrasi lima tahunan itu dibayang-bayangi praktik curang, setelah kasus surat suara tercoblos di Malaysia terbongkar. Meski puluhan lembaga pemantau Pemilu dilibatkan untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun jual beli suara dikhawatirkan masih berpotensi terjadi. Apalagi, jika golput mencapai 20-30 persen.

-------------

Salah seorang warga Surabaya Muhammad Tobing Soelaiman mengungkapkan, dirinya sudah pindah ke Dukuh Kupang dalam enam bulan terakhir. Bahkan, dia mengantongi KTP dengan alamat yang sama. Tapi, undangan memilih (formulir C.6) justru dilayangkan ke Darmo Indah, rumah lamanya. “Apakah ini trik supaya golput apa memang amburadul?” M Tobing bertanya-tanya.

“Kalau aku coblos dua kali, aku ngaku gak terima undangan. mana tahu orang-orang?,” imbuh Tobing kepada Surabaya Pagi, Minggu (14/4/2019).

Terkait hal ini, Direktur Parlemen Watch Umar Sholahudin meminta penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi betul-betul pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebab, seperti Pemilu-pemilu sebelumya, praktik jual beli suara ditengarai masih terjadi.

Ia menyontohkan, modus kecurangan pemilu di TPS itu adanya praktik jual beli suara antara calon tertentu dengan petugas KPPS. Sebelumnya, calon tertentu ini telah mengadakan kesepakatan dengan KPPS. Ketika hari-H coblosan, kartu suara yang tidak tercoblos, dicoblos sendiri oleh KPPS untuk calon tadi.

“Misalnya dalam satu TPS ada 400 pemilih yang masuk DPT, tapi yang datang cuma 300. 100 selisihnya itu rawan disalahgunakan. Pengalaman pemilu tahun 2014 seperti itu. Hasil hitungan KPPS tidak sesuai dengan hitungan oleh PPK,” ungkap Umar yang dihubungi terpisah, kemarin (14/4).

Dosen Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya ini juga berharap, surat suara yang tidak tercoblos itu diberi tanda silang atau semacamnya untuk menunjukkan sudah tidak terpakai. “Seperti surat suara yang tercoblos di Malaysia, itu adalah warning. Dua hari ke depan, Bawaslu harus lebih aktif memantau pergerakan khususnya tim sukses,” harap dia.

Money Politic

Selain potensi kecurangan di TPS, ada indikasi tim sukses atau papol mendata dan meminta kartu identitas calon pemilih sebagai jaminan suara untuk kemudian diberi uang. Selain itu, menurut Umar ada tim sukses yang datang ke rumah-rumah membagikan APK data disertai amplop berisi uang. “Selain itu, potensi serangan fajar dan serangan dhuha juga harus diwaspadai. Bawaslu harus benar-benar bekerja ekstra keras,” ujar Umar.

Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bambang DH. Ia meminta masyarakat mewaspadai politik uang pada masa tenang jelang Pemilu 2019 yang dimulai Minggu (14/4) kemarin. Pada masa tenang dikhawatirkan dimanfaatkan untuk melakukan politik uang.

"Politik uang bukan saja mencederai demokrasi di Tanah Air yang terus tumbuh dan semakin dewasa. Lebih dari itu, politik uang bisa lebih menurunkan derajat demokrasi, kualitas demokrasi," kata Bambang DH, Minggu (14/4).

Mantan Walikota Surabaya periode 2002-2010 ini merinci modus-modus politik uang yang sering menjadi bahasan dalam masyarakat. Misalkan di wilayah satu RT atau RW ada warga secara perseorangan dan bahkan kelompok kecil door to door menghimpun fotokopian KTP.

Selanjutnya, data KTP yang ada itu direkap, untuk selanjutnya diajukan ke penyandang dana. Uang akan turun H-1 atau H+1 coblosan. "Penyandang dana ini bisa oknum caleg, bisa investor yang mendanai caleg dengan komitmen tertentu setelah ‘jagonya’ terpilih, atau bisa juga yang mendanai ini botoh atau petaruh, penjudi. Kan bahaya, kan celaka nantinya apabila demokrasi di negara kita menjadi obyek taruhan," ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) ini.

Daerah Pelosok Rawan

Terpisah, pakar komunikasi politik Unesa Agus Mahfud menilai potensi pencurian suara di TPS itu masih mungkin terjadi. Dia menyontohkan bagaimana kasus kecurangan pemilu terjadi di Madura. Di sana, beberapa kali ditemukan KPPS yang menyoblos sendiri suara yang tidak terpakai. “Modus ini, sangat mungkin kembali dipakai,” ucap Agus dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Menurut mantan komisioner KPU Jatim ini, potensi kecurangan suara paling rawan terjadi di daerah pinggiran dan pelosok. Pasalnya, di daerah-daerah tersebut pengawasan terhadap jalannya pemilu sangat minim. “Bawaslu harus benar kerja keras untuk mencegah kecurangan pemilu,” saran Agus.

Antisipasi Bawaslu

Terkait hal ini, Koordinator Hukum, Informasi dan Data Bawaslu Kota Surabaya Yaqub Baliyya mengungkapkan, sesuai instruksi dari pusat, untuk menghindari kecurangan di TPS, seluruh jajaran Bawaslu harus memperhatikan beberapa hal yang di antaranya adalah, jarak antara saksi dan meja penghitungan suara harus representatif.

“Lalu kondisi penerangan yang memadai dan apakah suatu TPS dekat dengan posko pemenangan capres atau caleg tertentu,” ungkap Yaqub. “Itu semua sudah masuk daftar pengawasan kami,” tandasnya.

Terkait pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Jatim sendiri telah melakukan langkah-langkah pencegahan. Beberapa waktu lalu misalnya, sebanyak 1500 pekerja seni siap memantau jalannya pemilu. Selain itu, sebanyak 83 lembaga pemantau pemilu juga siap terlibat. 83 lembaga pemantau pemilu itu terdiri dari 50 lembaga terakreditasi nasional, 11 terakreditasi level provinsi dan 19 akreditasi tingkat kabupaten/kota.

“Dengan begitu banyak lembaga pemantau pemilu yang terlibat, kami harap pemilu bisa berjalan demokratis,” harap Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi.

Madura dan Tapal Kuda

Sadar akan potensi kerawanan Pemilu 14 April 2019, Polda Jatim siap memberikan penebalan dan pengoptimalan pasukan. Terutama di wilayah Madura dan Tapal Kuda yang meliputi Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. "Secara keseluruhan prioritas. Namun untuk wilayah Tapal Kuda dan Madura akan lebih dioptimalkan," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan usai membuka lomba burung kicau, Minggu (14/4).

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, kedua wilayah tersebut, memiliki latar belakang sendiri dan sejarah masa lalu. Di mana dalam pemilu seperti kepala desa dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ada beberapa konflik-konflik.

Mantan Wajan Intelkam Mabes Polri itu menyebutkan, terkait hal itu pergeseran pasukan sudah dilakukan. Seperti pasukan Brimob Polda Jatim. "Kami akan melakukan pengecekan pasukan ke daerah-daerah mulai hari ini. Dan besok (Senin) arahan terakhir," tuturnya.

Pada Minggu tenang ini, Luki berharap masyarakat Jawa Timur untuk memanfaatkan calling system. Tidak melakukan kegiatan terselubung maupun kampanye tertutup. "Kami sudah menurunkan tim satgas patroli-patroli, melakukan pembersihan APK yang masih banyak," tegasnya.

Selain melakukan patroli langsung, Polda Jatim juga meningkatkan patroli Siber. Terutama untuk menconter berita hoaks yang kerap bertebaran di media sosial (medsos). "Tentang adanya isu yang berkembang beberapa pelaku yang menyebarkan hoaks sudah kami tangkap," tandasnya. n rga/nt