•   Minggu, 21 Juli 2019
Internasional

Malaysia & China Lanjutkan Proyek Jalur Kereta

( words)
Perdana Menteri Mahathir Mohamad


SURABAYAPAGI.com - Malaysia dan China memutuskan untuk melanjutkan pengerjaan proyek jalur kereta multi-miliar dolar dengan kesepakatan untuk memangkas anggaran hingga tiga kali lipat setelah proses negosiasi yang panjang.
Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang mulai menjabat pada Mei tahun lalu, telah berjanji untuk menegosiasikan ulang atau bahkan membatalkan proyek yang sebelumnya disahkan oleh mantan PM Najib Razak.
Kantor pemerintahan PM Mahathir mengatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memangkas anggaran proyek jalur kereta sepanjang 688 kilometer menjadi 44 miliar ringgit atau sekitar US$10,7 miliar, dari anggaran awal 65,5 miliar ringgit.
"Pengurangan ini pasti akan menguntungkan Malaysia dan meringankan beban pada posisi keuangan negara," ungkap pernyataan resmi pemerintah Malaysia pada Jumat (12/4/2019).
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lu Kang menyampaikan bahwa para pejabat di kedua negara terus melakukan komunikasi yang erat engenai negosiasi proyek tersebut.
"Kami juga berharap bahwa kedua pihak dapat segera melanjutkan pembangunan proyek, mengelola dengan baik situasi yang sudah membaik, dan memperluas potensi keuntungan," kata Lu.
Pada Januari, sejumlah sumber yang tidak diidentifikasikan mengatakan bahwa kontraktor China Communications Construction Co Ltd (CCCC) telah menawarkan dana hampir separuh dari total biaya untuk melanjutkan proyek ini, yang dikenal sebagai East Coast Rail Line (ECRL).
Kemudian pada Maret, perwakilan Malaysia dalam proses negosiasi, Daim Zainuddin, mengatakan mereka dapat memasukkan unsur-unsur komersial yang akan bermanfaat bagi negaranya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Diluncurkan pada 2017, proyek utama dari program Belt and Road China di Asia Tenggara bertujuan menghubungkan pantai timur Malaysia di Laut China Selatan dengan jalur air yang sibuk di Selat Malaka di pantai barat.
Akan tetapi, Malaysia memutuskan menunda proyek ini pada Juli tahun lalu, setelah anggaran proyek naik drastis di tengah kurangnya transparansi, sehingga memberatkan negara dengan risiko terbelit utang dalam jumlah besar.

Berita Populer