Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto

Rangga Putra-Jaka Sutrisna,

Tim Wartawan Surabaya Pagi

Spekulasi liar mencuat setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi, yang juga Capres nomor 01 pada Pilpres 2019. PAN disebut-sebut membuka opsi keluar dari Koalisi Adil Makmur yang mengusung paslon Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Gejolak di koalisi ini menimbulkan tanda tanya, mengingat Prabowo sudah mendeklarasikan menang di Pilpres.

----

Sinyal PAN pindah koalisi memiliki kemiripan pasca-pemilu 2014 silam. Saat itu, PAN tergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung paslon capres - cawapres Prabowo - Hatta Rajasa. Setelah kalah, partai matahari berlambang matahari putih ini justru menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. KIH akhirnya berubah nama menjadi Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3).

Pada perhelatan Pemilu Presiden 2019, PAN kembali bergabung dengan koalisi Prabowo, yakni Koalisi Adil dan Makmur, bersama Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan Berkarya. Namun pertemuan antara Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana saat pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Rabu (24/4) lalu, sempat mengagetkan. Wakil Ketua PAN Bara Hasibuan lantas menyebut partainya bakal mengevaluasi kembali posisi PAN. "Yang jelas kita akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kami lihat nanti ke depannya gimana," cetus Bara di Gedung DPR, Jakarta.

Waketum PAN lainnya Bima Arya juga menyebut pertemuan ketumnya dengan presiden pasti ada sesuatu. “Pasti ada arah ke depan. Tidak mungkin ketika pemimpin berbicara itu tidak ada, itu pasti. Tapi apakah ada pembicaraan merapat ke sana sini saya belum tahu," ujar Bima di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Bahkan, ia menyebut ada pembahasan di WhatsApp grup terkait arah PAN. Ada yang ingin tetap di 02, tapi tak sedikit yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. "Suara-suaranya masih sebatas di WA grup. Biasalah, ada yang ingin tetap di 02, ada juga wacana membuka segala kemungkinan biasa di WA grup. Tapi WA grup bukan mekanisme keputusan berdasar konstitusi, ada rakernas di PAN," ujarnya.

Namun, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno membantah pernyataan Waketum PAN itu. Eddy menyatakan PAN konsisten berada di koalisi Adil Makmur. "Kami tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," tandas Eddy dikonfirmasi Jumat (26/4).

Eddy kemudian menjelaskan rumor Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah bertemu Jokowi. Menurut Eddy, Zulhas bertemu Jokowi di Istana Negara, Rabu (24/4) lalu, dalam kapasitas sebagai Ketua MPR untuk menghadiri pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail dari hasil Pilgub 2018. Eddy menekankan Murad Ismail yang berpasangan dengan Barnabas Orno didukung oleh PAN.

PAN Jatim Manut

Terkait hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur Masfuk mengaku belum mengetahui adanya rencana pindah koalisi. Hanya saja, pada dasarnya dia siap melaksanakan apapun hasil keputusan partai. "Kita sifatnya menunggu perintah saja. Sampai sekarang belum ada perintah (pindah koalisi) itu," cetus Masfuk dihubungi Surabaya Pagi, Jumat (26/4/2019).

Selain itu, menurutnya adalah hal yang wajar bagi Zulkifli Hasan dengan kapasitasnya sebagai Ketua MPR untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apalagi pada kesempatan pelantikan gubernur di Istana Negara. Hanya saja, dia belum mengetahui kepastian arah PAN pasca Pilpres 2019. "Saya kira wajar karena beliau Ketua MPR," papar Masfuk.

Partai Oportunis

Melihat manuver PAN, peneliti politik Surabaya Survei Center (SSC) Surokhim Abdussalam menyebut, kalau benar pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi membahas penjajakan koalisi, hal tersebut tidak elok secara fatsun politik. Soalnya, hasil pemilu belum ada tapi sudah membicarakan pindah koalisi.

"Saya kira itu pertemuan biasa saja. Soalnya kalau benar ada pembicaraan penjajakan koalisi antara Zulkifli Hasan dan Jokowi, itu tidak elok secara fatsun politik. Hasil pemilu kan belum klir," cetus Surokhim kepada Surabaya Pagi, semalam.

Selain itu, sambung Surokhim, pindah-pindah koalisi sejatinya bukan investasi politik yang baik untuk sebuah partai, apalagi bagi PAN. Hal itu akan membuat PAN dicap sebagai partai oportunis, tidak konsisten sekaligus tidak teguh. Di sisi lain, PAN sebagai partai reformis itu tidak sama dengan Golkar yang selalu dekat dengan pemerintah.

PAN menurut Surokhim sejatinya punya watak politik yang intelektual dan kritis. Jika pertimbangannya berkoalisi dengan pemerintah hanya untuk mendapat kue kekuasaan, hal itu sangat jauh dari watak politik partai. "Dekat dengan pemerintah itu bukan karakter PAN. Mestinya mereka teguh jika ingin menjadi partai besar," tandas Dekan FISIB Universitas Trunojoyo ini.

Reaksi TKN

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko mengatakan sangat mungkin PAN masuk kembali dalam koalisi Jokowi -Ma’ruf Amin. Namun menurut Moeldoko rencana mengajak PAN masuk dalam koalisi masih dalam tahap silaturahim. Moeldoko mengajak semua pihak untuk mengamati kelanjutan dari dinamika politik usai Pemilu. "Itu kan baru tahapan silaturahmi (PAN masuk koalisi, red). Kemungkinan ya bisa, sangat mungkin," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Moeldoko menyebut dinamika politik akan terus berlangsung, termasuk soal penambahan partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, dalam politik tidak ada yang stagnan.

Mantan Panglima TNI itu menyebut setiap pemerintah ingin memiliki pemerintahan yang kuat. Menurutnya, pemerintahan yang kuat didukung oleh lembaga lain, seperti DPR. Ia mengatakan bisa saja kekuatan dukungan politik di DPR akan bertambah.

Terpisah, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya saat ini masih fokus mengamankan rekapitulasi suara di internal dan KPU. "Apakah nanti ada sebuah re-konfigurasi (koalisi), itu nanti sepenuhnya nanti setelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan," ujar Hasto. n