•   Selasa, 17 September 2019
JawaTimur

Khofifah Targetkan IPM Jatim Harus Naik

( words)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak bersama jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri saat kegiatan Asistensi dan Pembinaan Pengelolaaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Surabaya, kemarin.


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sehari setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Kamis (9/5), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengambil langkah cepat menindaklanjuti. Yakni dengan melakukan asistensi dan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bersama Kementerian Dalam Negeri RI di Gedung Negara Grahadi, Jumat (10/5).
Menurut Gubernur Khofifah, Pemprov Jawa Timur ingin menyampaikan posisi prioritas program dengan menurunkan kemiskinan terutama di tingkat pedesaan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Jadi, Musrenbangnas juga menargetkan pada 2024 bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, pada posisi seperti ini Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan format bahwa IPM Jawa Timur harus naik dari yang sekarang menempati posisi ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Kemudian Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan program pembangunan kewilayahan secara nasional sesuatu yang menjadi penekanan di Musrenbangnas.
Provinsi Jawa Timur juga mempunyai format yang sama bahwa pembangunan kewilayahan akan menjadi fokus dari pendekatan pembangunan di Jawa Timur. Pada posisi seperti ini apakan kebutuhan infrastruktur, layanan pendidikan terutama pendidikan vokasi, layanan kesehatan dengan berbagai kejadian-kejadian antara provinsi dengan provinsi lain berbeda.
“Kalau seperti ini kami dijadikan bagian yang menjadi keberseiringan dengan prioritas program kami dengan apa yang ada di Jakarta, maka efektivitas dari seluruh kinerja dan sinergitas pembangunan itu akan terbangun,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kata Khofifah diharapkan apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang berseiring dengan prioritas pembangunan di provinsi, kabupaten dan kota sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih baik energi, budget dan seterusnya akan bisa dikurangi.
“Kami mempunyai roh dalam pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan dengan program cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel dan resfonsif,” imbuhnya.

Berita Populer