•   Kamis, 14 November 2019
KabarPartaiPolitik

Koalisi BPN, Makin tak Solid

( words)
Desmond J Mahesa dan Arief Puyuono


SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Benih-benih keretakan antar anggota koalisi BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Sandi, mulai merambah internal Gerindra antara Desmond J Mahesa dan Arief Puyuono. Bahkan Prabowo dinilai tidak konsisten oleh Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Suharto, mantan adik iparnya. Ini gejala internal partai Gerindra tidak solid
Ketua Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang meminta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berani menolak hasil Pileg 2019, juga tidak hanya Pilpres. ‘’Ini meski dalam rekapitulasi sementara Gerindra masuk di 3 besar. Penolakan hasil Pileg risiko dari sikap Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil Pilpres 2019 karena menuding ada kecurangan. Itu risiko, kalau berjuang itu bersama-sama merasakan kemenangan atau kekalahan, tidak menang sendiri," ungkap Picunang kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Menurut Picunang, Pilpres dan Pileg ada dalam satu paket Pemilu 2019. Ia menilai Prabowo-Sandi akan konsisten apabila menolak satu paket pemilu tersebut. "Kalau mau tolak hasil Pilpres, ya tolak hasil Pileg juga dong," tutur Picunang.
Partai Berkarya Malah Dikritik
Atas sikap Partai Berkarya yang meminta Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak total hasil penghitungan suara Pemilu 2019, Gerindra mengkritik. "Itu orang ngerti nggak sih sistem pemilu?" kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Habiburokhman mengatakan penghitungan suara pilpres dan pileg berbeda. Menurut dia, hasil pilpres dan pileg tidak bisa disamakan. "Sistem pemilunya kan beda antara pilpres dan pileg. Surat suara beda. Pihak yang berpartisipasi beda. Gimana coba," ujarnya.
"Misal laporan-laporan kami kan terlapor bukan partai, tapi institusi yang menguntungkan paslon. Bukan berbicara soal partai. Coba saja cek ratusan laporan ke Bawaslu, bukan dispute antarpartai," lanjut Habiburokhman.
Ia menyebut penggunaan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pilpres dan pileg berbeda. Demikian pula dengan formulir C1 pileg dan pilpres. "C1-nya kan beda antara pilpres dan pileg. DPT penggunaannya beda. Meski sama, tapi penggunaannya beda DPT pileg dan pilpres," ujar Habiburokhman.
Jangan Bayar Pajak
Sementara itu, Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang sebelumnya gegeran dengan elite Partai Demokrat, kini membikin sensasi baru yaitu mengajak para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno tidak membayar pajak. Terutama bila Jokowi-Ma’ruf Amin memerintah Indonesia.
"Arief Poyuono kan kesannya membakar gitu lho," kata Ketua DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR, Desmond J Mahesa, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Gerindra, kata Desmond, tak bersifat membakar seperti apa. Gerindra selalu berusaha mempertimbangkan persatuan dan kesinambungan bangsa. Sifat membakar dari Poyuono yang dimaksud adalah saat Poyuono mengajak pendukung Prabowo untuk tak membayar pajak.
Bahkan, Desmond menilai Poyuono sebetulnya cocok untuk menjadi bagian dari pendukug kubu penguasa Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan rival Prabowo. Soalnya, Poyuono selama ini dinilai merusak koalisi. Misalnya, Poyuono pernah mengusir Partai Demokrat dari koalisi.
Puyuono Tebar Permusuhan
Desmond, meminta Poyuono untuk lebih dewasa dan tak menebar permusuhan, apalagi permusuhan dengan sesama rekan koalisi. Prabowo dikatakannya tak pernah meninstruksikan sikap permusuhan. Namun Poyuono tak juga sadar meski pernah diberi sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1). Namun Gerindra kini juga tak mau menghukum elitenya itu.
"Kami tidak mau menghukum orang yang aneh-aneh. Kami menuntut orang ini sadar. Sudah dikirimi SP-1, sudah ditegur, tapi masih saja... Ini karena wataknya saja. Itu sudah diperingatkan," kata Desmond.
Sebelumnya, Poyuono menyeru masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.
"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5). n jk/erk

Berita Populer