•   Rabu, 16 Oktober 2019
Pilpres 2019

Rencana People Power, Bisa Seperti Ayam Sayur

( words)


Catatan Politik Dr. H. Tatang Istiawan

SURABAYAPAGI.com - Ada tiga elite politik di Jakarta yang paling sering menyuarakan ajakan melakukan people power. Ketiganya, Amien Rais, Eggi Sudjana dan Kivlan Zen.
Tiga elite ini memiliki keilmuan dan record berpolitik yang berbeda. Amien Rais, lebih tinggi keilmuan politik dan pengalaman berpolitik praktis ketimbang Eggi Sudjana dan Kivlan Zen, yang pensiunan militer berpangkat tertinggi terakhir, Mayor Jenderal (Purn).
Amien Rais, pernah mengenyam pendidikan di Universitas Chicago (1984), Universitas Notre Dame (1974), Universitas Al-Azhar (1968–1969), hingga menjadi Guru Besar di Universitas Gajahmada. Sementara Doktor Ilmu Politiknya diperoleh dari University of Chicago.
Selain itu, Amien Rais pernah dijuluki seorang King Maker. Julukan ini merujuk pada besarnya peran Amien Rais dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001. Padahal, perolehan suara partainya, PAN, tak sampai 10% dalam pemilu 1999. Perannya ini, PDIP yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, malah tidak menjadi Ketua DPR-RI, apalagi Presiden.
Sementara Eggi Sudjana, sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Setelah lulus, ia berkarir sebagai pengacara dan menjadi aktivis.
Pada tahun 2015, ia memenangkan pra peradilan Budi Gunawan terkait kasus ‘rekening gendut’. Saat itu, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena memiliki rekening yang mencurigakan.
Pada tahun yang sama, Eggi menjadi pengacara Habieb Rizieq dan kasus first travel, walau kemudian mundur. Namanya juga disebut-sebut kepolisian dalam kasus makar dan Saracen. Effi juga pernah menghebohkan publik karena menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi.
Beda dengan Kivlan Zen. Ia termasuk tokoh militer era Orde Baru. Antara laim pernah memegang jabatan Kepala Staf Kostrad. Karier militernya sebegian besar di posisi komando tempur..
Baru Pada tahun 2016 Kivlan Zen menjadi Negosiator penting yang berhasil membebaskan 18 Warga Negara Indonesia dari penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf.
***
Eggi, yang ikut-ikutan menyuarakan people power akhirnya ditahan Polisi. Juga Kivlan Zen, baru menjadi saksi. Tapi Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN tidak diperiksa, ditangkap apalagi ditahan. Ini yang membuat Eggi, nggondok (kecewa).
Pertama kali Amien Rais melontarkan pernyataan people power saat Apel Siaga Umat 313. Rencana menggelar gerakan rakyat ini untuk mencegah kecurangan pemilu. Pilihan ini, karena Amien menyatakan tak akan membawa temuan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Amien lebih memilih menggerakkan massa alias people power.
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Menurut Amien, dalam people power, ia akan menggerakkan masa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.
"Ini bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," jelasnya.
Apakah ada yang menjamin pernyataan Amien Rais soal people power nanti, tidak ada pertumpahan darah>
Ada beberapa viral, yang menggambarkan video penentang people power dari suku Dayak Kalimantan. Dalam video yang diviralkan diperagakan mereka berangkat ke Jakarta membawa senjata tajam. Juga ada ancaman bon bunuh diri dari kelompok teroris.
***
Kalangan akademisi tahu bahwa istilah people power pertama kali digunakan pada revolusi sosial damai di Filipina. Ini terjadi sebagai buntut protes rakyat Filipina pada 1986.
Aksi damai yang terjadi sepanjang empat hari itu dilakukan jutaan orang di Metro Manila. Tujuannya mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos sekaligus pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. Saat ini ada tokoh people power yaitu Kolonel Gringo Honasan.
Akal sehat saya mengatakan, meski menggunakan setting yang sama, menyamakan dengan people power di Filipina dan rencana pada 22 Mei, tidak ada persamaan yang signifikan.
Saat itu, Filipina di bawah pemerintahan Presiden Marcos. Pemerintahan ini membuat beberapa ketidakpuasan rakyat. Akhirnya menimbulkan pemberontakan yang dikenal dengan Revolusi People Power.
Ketidakpuasan rakyat Filipina atas pemerintahan Marcos saat itu, disebabkan beberapa faktor, antara lain Pemerintahan yang Diktator, terjadinya Nepotisme, korupsi yang merajalela, penguasaan pusat-pusat pengusahaan ekonomi (Nadi Ekonomi dan terbunuhnya Benigno (Ninoy) Aquino 21 Agustus 1983.
Selain ada sebab Khusus yaitu manipulasi hasil Pemilu l986. Marcos mendapat desakan dari rakyat Filipina untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan dan menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Sementara. Dan Marcos berkelit dan berjanji akan melaksanakan Pemilihan Umum yang bersih.
Saat itu, demonstrasi di Filipina sedikit mereda, karena rakyat Filipina yakin kalau dalam Pemilu 1986 Marcos akan kalah. Ternyata Marcos lebih pandai dari perkiraan rakyat banyak. Marcos berhasil mencuri suara dengan memanipulasi data hasil Pemilu, sehingga pihaknya memenangkan Pemilihan Umum 1986.
Urusan Pemilu, ada banyak perbedaan antyara Filipina dan Indonesia. Salah satunya KPU di Filipina diangkat Presiden. Sedangkan di Indonesia, KPU diangkat oleh anggota DPR. Jenderal militer aktif, berpihak pada rakyat.
Sementara dukungan militer Indonesia pada negara tampak lebih solid. Apalagi, pembuktian dugaan kecurangan, pengawasan pemilu di Indonesia lebih berjenjang Bawaslu sampai Mahkamah Konstitusi. Ini terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Dan saat people power terjadi di Filipina, ada dukungan dari negara dan lembaga internasional. Sebaliknya, di Indonesia, kubu Prabowo yang ingin melakukan people power malah tak dihiraukan dunia internasiona. Apalagi ada pengamat asing yang menilai pemilu berlangsung demokratis.
***
Terkait ngototnya kubu paslon 02 melakukan People power dan kemudian mengubah dengan istilah ‘’kedaulatan rakyat’’ secara hukum, rencana aksi ini untuk menghindari gugatan TSM Prabowo-Sandi di MK, kalah. Makanya kubuh 02 memilih turun ke jalan dengan istilah aksi konstitusional.
Bahkan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, salah satu alasan kubunya enggan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2019, karena sudah distrust atau kehilangan kepercayaan terhadap hukum.
Bisa jadi pernyataan Dahnil ini memperhartikan perbedaan perolehan suara antara paslon 01 dan 02 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Minggu sore kemarin pukul 17.00 wib. Suara yang dihitung telah mencapai 90,15 persen atau 733.278 dari 813.350 tempat pemungutan suara (TPS).
Hasil perhitungan ini, paslon nomor Urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin: 55,71 persen atau 76.963.762 suara. Sedangkan paslon nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 44,29 persen atau 61.178.151 suara. ada selisih suara sebesar 11,42 atau 15.785.611 suara.
***
Menggunakan pemahaman hukum, pengertian kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), saya memiliki file dari praktik saat MK mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.
Pengertian terstruktur adalah kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan secara berjenjang untuk memenangkan salah satu calon.
Definisi sistematis artinya kecurangan tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang sejak lama. Sedangkan penjabaran kecurangan Masif berarti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di mayoritas tempat pemungutan suara.
Pemahamannya dalam gugatan kecurangan berdalih TSM, ternyata penggugat tidak mampu menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh KPU yang menyebabkan penggugat kalah dalam Pilpres, secara yuridis gugatannya bisa percuma.
Dalam sengketa Pilpres 2014 lalu yang diajukan oleh Pasangan Prabowo-Hatta. Kubu Prabowo, dalam gugatannya mendalilkan hitung-hitungan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-JK, tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif dalam Pilpres.
Saat itu, KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833. Sementara dalam permohonannya, pasangan Prabowo-Hatta mengklaim berhasil mengantongi 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK hanya memperoleh 66.435.124 suara.
Tapi nyatanya, MK menyatakan pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait.
Saat itru, kubu Prabowo, juga tidak menunjukkan bukti dan saksi dalam persidangan. Selain tak mampu menjelaskan kecurangan yang dipersoalkan. Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara.
Nah, itu perhitungan secara yuridis. Lalu perhitungan secara sosiologi hukum, dengan banyaknya tokoh bersuara keras yang pernah menyerukan people power telah diperiksa, ditangkap dan ditahan oleh Polri, perhitungan saya gerakan people power atau aksi ‘’kedaulatan rakyat’’ seperti ayam sayur yaitu lemah tidak berdaya.
Apalagi ditambah kabar ada rencana teroris membuat bon bunuh diri di aksi ini. Diprediksi bisa jadi rencana people power pada 22 Mei 2019, bertepatan KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019, bisa aktiklimaks.
Antiklimaks rencana aksi ini akan mengalami kemerosotan atau kemunduran mendadak. Lebih lebih di beberapa daerah satu minggu ini dilakukan berbagai razia oleh aparat, selain seruan tokoh pesantren menolak people power.
Bahkan sejumlah penggagas tour people power di Surabaya, telah membatalkan rencanannya, karena kurang peminat seperti gerakan 212 lalu.
Peristiwa yang paling mencolok dalam satu dua hari terakhir ini, tokoh vocal seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, Slamet Maarif, tidak muncul di publik. Termasuk suara Habib Rizieq. Bahkan Amien Rais, sendiri setelah pergi ke Brunei, tidak muncul lagi membuat pernyataan yang provokasi. Bisa jadi, mereka tidak ingin bernasib seperti Eggi Sudjana, yang lebih dulu menghuni rumah tahanan Polda Metro Jaya. (bersambung, tatangistiawan@gmail.com)

Berita Populer