Dr.H.Tatang Istiawan *)

Baru terungkap bahwa gerakan masa ke Jakarta ternyata juga terorganisir secara bisnis. Padahal kegiatan di Jakarta untuk menyaksikan hasil final rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 22 Mei besok. Apa manfaat mengikuti tur yang dikemas dengan nama ‘’Tour Jihad Jakarta’’.

Inilah realita yang terjadi di masyarakat menengah bawah Indonesia. Akal sehat acapkali tidak dikedepankan.

Paket ‘’Tour Jihad Jakarta’’, mestinya dicerna dengan seksama. Terutama siapa saja yang beredukasi.

Secara akal sehat, apa melakukan jihad saat pilpres mesti berangkat ke Jakarta? Padahal untuk membela agama Islam, bisa dilakukan banyak cara.

Menggunakan pendekatan Islam agama yang rahmatan lil ‘alamin adalah menjadikan Islam agama rahmat bagi seluruh manusia. Ini artinya membela Islam itu kemanusiaan.

Akal sehatnya bukan menjadi buih di tengah kehendak segelintir tokoh politik yang ingin menjadi penguasa Indonesia.

Pemeluk Islam terdidik mestinya sepakat membawa energinya untuk membela kemanusiaan, memerangi prilaku korupsi, kebodohan, dan kemiskinan, bukan tergoda oleh provokasi politisi-politisi Jakarta yang haus kekuasaan.

***

Penyelenggara tur yaitu Roni, ditahan, bersama tiga rekannya. Sebagai Koordinator Tour Jihad Jakarta, Roni berencana mengoordinasi massa dari Surabaya menuju Jakarta untuk mengikuti aksi menolak kecurangan Pilpres 2019 pada 22 Mei besok.

Roni, m,engorganisir masa melalui jalur darat pada Minggu (19/5) lalu. Sial, gagasan mencari keuntungan dengan moment pilpres, gagal. Maklu,, kuota keberangkatan tak terpenuhi. Padahal Roni, menyiapkan beberapa paket dengan harga berbeda. Ada tur naik bus, naik travel sampai naik mobil kecil, sekelas avanza.

Roni kepada penyidik Polda Jatim, mengaku

simpatisan Paslon nomor urut 02 dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pengakuan Roni bersama tiga rekannya, gagasannya ini tersusun rapi. Ada bagian menyiapkan program tur, dan ada yang mempromosikan melalui media sosial. Kini, Roni dkk, dipersangkakan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut, untuk melakukan tindak pidana dengan membuat program tour jihad Surabaya - Jakarta mengikuti aksi 22 Mei.

Bisakah Roni, korban dari pembodohan pubik oleh elite Jakarta yang mendramatisier pilpres penuh kecurangan?

Bisa jadi Roni dkk, tidak menyerap aspek hukum penanganan dugaan kecurangan dalam pilpres 2019. Siapa yang keliru? provokasi dari elite politik yang menebar informasi sesat atau Roni dkk yang mudah termakan isu provokasi, sehingga memunculkan gagasan bisnis dengan cara mobilisasi masa menggunakan tagline herois berjudul ‘’Tour Jihat Jakarta’’.

***

Sejarah Indonesia mencatat pernah terjadi pengerahan tenaga rakyat secara besar-besaran. Pengerahan masa untuk tujuan Trikora ini dicetuskan oleh presiden Soekarno dalam rangka merebut Irian Barat ke pangkuan pertiwi adalah adanya mobilisasi umum.

Mobilisasi masa berikutnya terjadi pada pemungutan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, 2017. Saat itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya membuat maklumat larangan mobilisasi massa pada pemungutan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Larangan ini agar massa dari luar Jakarta tak masuk daerah ibu kota Jakarta dengan tujuan politik.

Tito berasumsi bahwa pengerahan massa dalam jumlah besar membawa dampak intimidatif secara psikologis. Ini dinilai sudah masuk dalam kegiatan politik. Makanya ia melakukan tindakan tegas dengan diskresi.

Ada juga mob ilisasi masa reuni aksi 212 yang acapkali diklaim “terbesar sepanjang masa”, karena bisa datangkan masa dari berbagai dawrah sampai jutaan. Mobilisasi masa 2012 sebesar ini tak luput dari pro dan kontra.

Ahmad Dhani, musisi yang banting setir jadi politisi dadakan, pernah menyebut bahwa rentetan agenda aksi bela Islam sejak 2016, baik Aksi 411, 212, 299, sampai Reuni Aksi 212, disusun dengan tujuan politis untuk mengganti pemerintahan yang tengah berkuasa.

Ia bahkan berani terus terang, aksi 212 adalah aksi politik. Akhirnya Ahok pun menjadi tidak menang.

parat keamanan melakukan pencegahan pada mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta untuk mengikuti aksi people power atau kedaulatan rakyat pada tanggal 22 Mei.

Hal ini mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, .Menurutnya hal itu telah melanggar HAM dan melanggar konstitusi.

Mobilisasi massa secara terus menerus seperti dua tahun terakhir ini dan dalam jumlah besar, bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional semata. Tapi juga menciptakan pembodohan publik, karena elite telah gencar mengeksploitasi umat yang a politis. Pembodohan dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompoknya.

Penelusuran saya, gerakan yang dimobilisasi pada saat ini juga berawal dari media sosial di era network society. Mobilisasi ini harus diakui sukses menjaring massa, ribuan bahkan puluhan ribu. Nyatanya tersebar secara geografis, hingga menjadi trending topic di berbagai situs.

Ini yang tampaknya memberikan pengaruh signifikan dalam pilpres 2019.

***

Sadar atau tidak, selama kampanye banyak frasa buruk dan tidak etis yang dilontarkan oleh mulut para calon pemimpin legislatif dan eksekutif.

Ada yang sudah kebablasan. Bahkan cenderung tidak mencerminkan akhlakul karimah.

Narasi-narasi yang disampaikan sejumlah elite politik malahab sering melenceng dari nilai keIndonesiaan. Bahkan jauh pula dari nilai-nilai Islami. Padahal mereka mengaku-ngaku muslim dan pancasilais.

Termasuk mobilisasi masa yang tanpa mempertimbangan manfaat bagi massa yang telah dimobilisasi.

Pertanyaannya, saat pengumuman rekapitulasi final pilpres 2019, telah dihimbau oleh pimpinan Polri untuk tidak mendatangkan massa dalam jumlah besar terkait rencana people power. Maklum, mobilisasi masa seperti kali ini berpotensi dapat mengganggu keamanan dan kenyaman masyarakat Jakarta.

menyoroti mobilisasi massa secara terus menerus usai reuni 212, kampanye akbar dan kawal dugaan kecurangan pilpres dapat melahirkan teror atas ketertiban sosial. Pelakunya ada yang telah ditangkap Densus 88 Polri.

Saya heran terhadap elite politik yang mobilisasi massa kali ini seperti abaikan security high cost. Selain dampak yang ditimbulkannya yaitu menyebarkan kecemasan di masyarakat.

Apalagi telah dikonsolidasikan, melalui isu-isu irrasional dan aksi-aksi yang mengatasnamakan agama.

Saya juga heran provokasi dan keributan tak pernah kehabisan energi. Secara akal sehat saya pernah hubungi beberapa anggota masyarakat yang sudah bosan dengan aksi -aksi masa.

Apalagi mobilisasi massa atas nama agama untuk kepentingan elektoral.

Dalam pandangab saya, mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional, tetapi juga pembodohan, karena mengeksploitasi umat yang a politis dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompok suatu elite yang kalah dalam perhitungan quick qount dan real count KPU yang telah mencapai 93% suara masuk.

Bisa jadi peragaan sejumlah elite yang ngotot ingin menang mencerminkan

nilah politik kesombongan. Politik semacam ini sekaligus mempraktikan pembodohan publik. Praktis usai kampanye pilpres 2019, elite-elite politik yang telah mempertontonkan festival ujaran kebencian, hoax, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan miskin data. Ini berlangsung selama delapan bulan.

Narasi-narasi negatif ini juga tersebar secara masif melalui media sosial. Kini masa yang masih lelah dengan cekokan maut para politisi, mulai dimobilisasi lagi untuk menekan KPU dan Bawaslu, sesuai keinginannya. Inilah kejadian yang memilukan parade politik melakukan pembodohan publik. (tatangistiawan@gmail.com)