Rangga Putra, Hermi-Jaka Sutrisna,

Tim Wartawan Surabaya Pagi

Kerusuhan 21-22 Mei lalu di Jakarta yang disebut Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal sebagai peristiwa by design dan settingan, patut diperdalam. Pasalnya, Pilpres 2019 ini lebih pada pertarungan strategi para jenderal purnawirawan. Baik di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun kubu Jokowi-Ma’ruf Amien. Meski saat ini lebih 50 persen pemilihnya milenial, namun tokoh-tokoh yang yang mempunyai latar belakang militer masih dianggap berperan strategis. Sebab, mereka punya keterampilan dan sumber daya untuk menggerakkan massa, jurus kampanye hingga propaganda.

----------------

Demikian rangkuman analisis dari peneliti politik Surabaya Survei Center (SSC) Surokhim Abdussalam, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof. Akhmad Muzakki dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, yang dihubungi terpisah oleh Surabaya Pagi, Jumat (24/5/2019).

Seperti diketahui, lebih dari 100 purnawirawan TNI yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. Mereka diketahui membentuk Front Pembela Kedaulatan Bangsa. Mereka diantaranya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Mayjen (Purn) TNI Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, dan Wamenhan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan masih banyak lainnya. Sedang Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Ketua BPN Prabowo -Sandi, tercatat mantan Panglima TNI.

Dari sejumlah nama itu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko telah ditangkap karena tuduhan menyelundupkan senjata api serbu M4 Carbine buatan Amerika Serikat menjelang aksi 22 Mei 2019 yang berakhir rusuh dan menimbulkan korban jiwa 8 orang serta ratusan orang lainnya terluka.

Sedang di kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga berderet nama-nama besar purnawirawan. Sebut saja mantan Panglima ABRI Jenderal (purn) Wiranto yang saat ini menjabat Menko Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Lalu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn)

Agum Gumelar, hingga Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat Menko Maritim.

Berebut Ring 1

Terkait peran purnawirawan dalam kontestasi Pilpres, Surokhim Abdussalam melihat keterlibatan para eksmiliter tersebut sejatinya hanya untuk berebut pengaruh ring satu pemimpin. Pasalnya, sebagian pemilih berasal dari kalangan milenial yang notabene kaum muda. Jadi, banyak kalangan yang bertanya-tanya sejauh mana purnawirawan-purnawirawan tersebut mampu meraih simpati milenial. "Mereka berebut pengaruh ring satu dan dua. Misalnya jadi menteri atau posisi lain yang dekat dengan presiden," terang pakar pakar politik Universitas Trunojoyo Madura ini.

Menurut Surokhim, adalah betul orang-orang yang mempunyai latar belakang militer punya keterampilan dan sumber daya untuk menggerakkan massa. Oleh sebab itu, keterlibatan purnawirawan dalan kontestasi politik diakui memiliki peran strategis, seperti ide-ide, jurus kampanye hingga propaganda. Hanya saja, karena sudah menyandang status purnawirawan, pengaruh mereka di lapangan tak lagi kuat, seperti sebelumnya.

"Saya tak melihat para purnawirawan itu mempunyai kemampuan lagi untuk menggerakkan massa. Tesis bahwa mereka berada di balik kerusuhan 22 Mei saya pikir lemah," tutur Surokhim. "Kecintaan mereka terhadap negara itu di atas rata-rata. Jadi, kecil kemungkinannya mereka menciptakan kekacauan di tanah airnya sendiri," tandasnya.

Ikatan Emosional

Disinggung soal penangkapan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang menyeludupkan senjata api, Surokhim menilai hal itu karena faktor kedekatan antarsesama Danjen baret merah yang memiliki ikatan emosional. Karena alasan yang sama, beberapa mantan Danjen bergabung ke Prabowo. "Mantan Danjen Kopassus yang ditangkap karena penyelundupan senjata api itu sejatinya hanya bentuk dukungan personal, kedekatan saja," tutur Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya ini.

Selain itu, selama kepemimpinan sipil berlangsung dengan baik, maka kepemimpinan militer bakal memudar. Hal yang sama berlaku sebaliknya. "Politik itu kan soal momentum. Kalau momentum sipil bagus, maka pengaruh militer menurun," papar Surokhim. "Sebaliknya juga demikian, kalau kepemimpinan sipil buruk, maka kepemimpinan militer yang bakal naik daun."

Warisan Politik Masa Lalu

Pendapat serupa juga diutarakan Suko Widodo, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair). Menurutnya, keterlibatan purnawirawan dalam kontestasi pilpres untuk menjaring suara tidak relevan lagi dengan situasi dewasa ini. Soalnya, perilaku pemilih saat ini sudah lebih kritis daripada sebelumnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagian pemilih datang dari kaum milenial.

Menurut ketua Pusat Informasi dan Humas Unair ini, keterlibatan orang-orang eks militer saat ini masih menunjukkan adanya warisan atau tradisi politik dari masa lalu. Tradisi yang dimaksud adalah menjadi bagian dari pemerintah setelah menyandang status purnawirawan. Hanya saja, Suko memprediksi pada masa mendatang, tradisi purnawirawan menjadi menteri atau posisi lain di pemerintahan, bakal tereduksi. "Kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi, kebiasaan itu sudah berkurang," paparnya.

Peran Strategis

Sementara itu, guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya Akhmad Muzakki menyebut adalah hal yang lumrah bagi purnawirawan untuk terlibat dalam politik. Pasalnya, setelah menyandang status purnawirawan, mereka masih ingin mengabdi kepada negara. Beberapa cara yang pada umumnya mereka lakukan adalah dengan bergabung ke partai politik, tim sukses capres hingga akademisi.

Membentuk organisasi purnawirawan seperti Front Pembela Kedaulatan Bangsa, juga dinilai sebagai salah satu bentuk gerakan demi menunjukkan eksistensi mereka. Hanya saja, sambung Muzakki, keterlibatan para purnawirawan sebagai vote gathering dalam pesta demokrasi lima tahunan, rupanya tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak perolehan suara capres maupun parpol. "Para purnawirawan tidak terlampau signifikan sebagai vote gathering," cetus akademisi bergelar profesor ini. "Tapi peran strategis mereka ada posisi lain," lanjutnya.

Terkait Kerusuhan 22 Mei

Sementara itu, Indonesia Police Watch mendesak Polri bertindak cepat dan segera menangkap dan menahan dalang kerusuhan 21-22 Mei lalu, di Jakarta.

Apalagi Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dalang kerusuhan 22 Mei di Jakarta sudah diketahui. "Berkaitan dengan itu, IPW mendesak Polri segera menangkap dalang kerusuhan itu, sebelum mereka melarikan diri atau membuat kerusuhan baru," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Jumat (24/5) kemarin.

Dari informasi yang diperoleh IPW, ada enam orang dalang kerusuhan 22 Mei itu, yakni terdiri dari dua purnawirawan perwira tinggi, dua purnawirawan perwira menengah, satu tokoh preman, dan satu anak kyai ternama. Menurut Neta, untuk melancarkan aksinya keenam dalang ini menggunakan salah satu ormas kepemudaan, para preman, santri muda, dan anak anak muda lainnya.

Mereka inilah yang memprovokasi massa demonstran pendukung capres 02 dari daerah hingga terlibat dalam kerusuhan dan bersikap anarkis terhadap aparat keamanan.

Sebelumnya, Polri menyatakan kerusuhan di sejumlah wilayah Jakarta pada 22 Mei 2019 sudah dipersiapkan sebelumnya. Massa yang membuat rusuh ibu kota bukanlah kelompok yang beraksi secara spontan. "Peristiwa dinihari tadi bukan massa spontan, bukan peristiwa spontan, tapi peristiwa by design. Peristiwa settingan," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. M. Iqbal. n